Upaya Mengatasi Permasalahan Lingkungan Hidup di Kabupaten Banjarnegara (Khususnya di DAS Sungai Serayu ) PDF Cetak Surel
Penilaian Pengguna: / 7
JelekBagus 
Ditulis oleh Admin2   
Sabtu, 08 September 2012 03:54

Di Indonesia, ada sekitar 16.782 Daerah Aliran Sungai (DAS) yang tersebar di tujuh pulau yang sudah mengalami ancaman yang serius karena berbagai alasan, termasuk degradasi hutan dan lahan yang cepat di DAS.  Kurangnya kesadaran masyarakat di dalam melestarikan hutan dan menggalakkan konservasi tanah dan air merupakan beberapa penyebab yang memberikan kontribusi terhadap permasalahan ini.  Di Banjarnegara sendiri,  7.758 hektar lebih lahan di Dieng (Wonosobo dan Banjarnegara) juga sudah menjadi lahan kritis. Masyarakat di beberapa desa  kawasan Dataran Tinggi Dieng sudah tidak bisa  memanfaatkan air sumur untuk kepentingan rumah tangga karena air sumur sudah tercemar pupuk kimia pestisida, bahkan saat ini untuk memenuhi  kebutuhan air bersih, masyarakat harus mengambil dari sumber mata air yang jaraknya lebih dari 10 km. Untuk itu upaya perbaikan lingkungan sudah sangat mendesak untuk ditangani secara serius sehingga generasi mendatang tidak menyalahkan kita di kemudian hari.

Pengertian dan Konsep DAS

Pengertian daerah aliran sungai (DAS) adalah keseluruhan daerah kuasa (regime) sungai yang menjadi alur pengatus (drainage) utama. Pengertian DAS sepadan dengan istilah dalam bahasa inggris drainage basin, drainage area, atau river basin. Sehingga batas DAS merupakan garis bayangan sepanjang punggung pegunungan atau tebing/bukit yang memisahkan sistim aliran yang satu dari yang lainnya. Dari pengertian ini suatu DAS terdiri atas dua bagian utama daerah tadah (catchment area) yang membentuk daerah hulu dan daerah penyaluran air yang berada di bawah daerah tadah (Asdak, 1995).

Menurut Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kab. Banjarnegara, Singgih Haryono, dalam pengelolaannya, DAS hendaknya dipandang sebagai suatu kesatuan sumberdaya darat. Sehingga pengelolaan DAS yang bijak hendaklah didasarkan pada hubungan antara kebutuhan manusia dan ketersediaan sumberdaya untuk memenuhi kebutuhan manusia tersebut. Pengelolan sumberdaya biasanya sudah menjadi keharusan manakala sumberdaya tersebut tidak lagi mencukupi kebutuhan manusia maupun ketersediaannya melimpah.

“Pada kondisi dimana sumberdaya tidak mencukupi kebutuhan manusia pengelolaan DAS dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat sebaik-baiknya dari segi ukuran fisik, teknik, ekonomi, sosial budaya maupun keamanan-kemantapan nasional. Sedangkan pada kondisi dimana sumberdaya DAS melimpah, pengelolaan dimaksudkan untuk mencegah pemborosan,” jelasnya.

Ditambahkan Singgih, karena DAS dianggap sebagai suatu sistem, maka dalam pengembangannyapun, DAS harus diperlakukan sebagai suatu sistem. Dengan memperlakukan sebagai suatu sistem dan pengembangannya bertujuan untuk memenuhi tujuan pembangunan berkelanjutan, maka sasaran pengembangan DAS akan menciptakan ciri-ciri yang baik sebagai berikut :

1.    Mampu memberikan produktivitas lahan yang tinggi. Setiap bidang lahan harus memberikan produktivitas yang cukup tinggi sehingga dapat mendukung kehidupan yang layak bagi petani yang mengusahakannnya.

2.    Mampu mewujudkan, pemerataan produktivitas di seluruh DAS.

3. Dapat menjamin kelestarian sumberdaya air.

Lebih lanjut, menurutnya masyarakat adalah salah satu komponen dalam ekosistem DAS yang sangat determinan untuk bagaimana kondisi sungai yang ada di wilayahnya. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan DAS menjadi sangat penting agar sungai yang ada menjadi tidak rusak, abrasi, banjir, longsor, erosi, dsb.

Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Hutan merupakan suatu ekosistem, artinya konsep pengelolaannya harus menyeluruh yang memadukan unsur biotik dan abiotik beserta unsur lingkungan lainnya yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan secara lestari (sustainable).

Menurut Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunaun (Dinhutbun) Kabupaten Banjarnegara, Sutrisno, sumber daya alam berupa air dan hutan merupakan kekayaan alam yang memiliki nilai sangat strategis. “Meskipun sumberdaya alam ini termasuk kategori potensi alam yang dapat diperbaharui (renewable), pengelolaan kekayaan alam ini harus benar-benar dilakukan secara arif, bijaksana dan professional agar benar-benar bermanfaat sesuai fungsinya,” ujarnya.

Fungsi hutan antara lain sebagai berikut:

     Fungsi produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan;

     Fungsi lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi (penerobosan) air laut dan memelihara kesuburan tanah;

     Fungsi konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri tertentu yang memiliki fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.

Persepsi umum yang berkembang pada saat ini, konversi hutan menjadi lahan pertanian mengakibatkan penurunan fungsi hutan dalam mengatur tata air, mencegah banjir, longsor dan erosi pada Daerah Aliran Sungai (DAS). Hutan selalu dikaitkan dengan fungsi positif terhadap tata air dalam ekosistem DAS (Noordwijk dan Farida, 2004).

Lebih lanjut Sutrisno mengatakan, fungsi hutan dalam ekosistem DAS perlu dipandang dari tiga aspek berbeda, yaitu pohon, tanah dan lansekap (landscape). “Secara makro pengelolaan hutan yang berkelanjutan harus dilakukan dengan pendekatan tiga prinsip kelestarian yaitu kelestarian ekologi, kelestarian ekonomi dan kelestarian sosial. Ketiga prinsip kelestarian merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya,” jelasnya.

Gambaran Umum

Isu Strategis

Salah satu isu strategis dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Banjarnegara adalah luasnya lahan kritis yang ada di Kabupaten Banjarnegara. Pada tahun 2011, Kabupaten Banjarnegara memiliki lahan kritis seluas 53.323,67 Ha (dengan rincian agak kritis 39.081,12 Ha, Kritis 13.638,26 Ha, dan sangat kritis 604,27 Ha) dari 106.970,99 Ha atau 49,85% dari seluruh wilayah Kabupaten Banjarnegara, yang berpotensi menimbulkan terjadinya bencana alam.

Kondisi Fisik

Sekitar 23 Ha daerah kawasan Dieng terletak Sub DAS Tulis Hulu – DAS Serayu.  Keberadaan candi-candi kuno di Sub DAS Tulis Hulu dan Danau  Telaga Warna menjadi pusat utama dari atraksi wisatawan.  Lokasi-lokasi yang dikunjungi diwakili oleh topografi lereng yang curam dengan kemiringan > 40% dan ketinggian tempat di atas 2.000 m di atas permukaan laut (dpl).  Kondisi ini, digabungkan dengan curah hujan tahunan yang tinggi (> 3000 mm), sangatlah berisiko terjadinya degradasi lahan dan erosi tanah. Karaktristik alam ini juga dipandang rentan terhadap degradasi, khususnya dengan penutupan vegetasi yang hanya 29%.

Fungsi Keanekaragaman hayati/Ekologis

Dataran tinggi Dieng merupakan daerah penting konservasi. Selain sebagai hulu DAS Serayu, kawasan Dieng juga merupakan habitat beragam satwa dilindungi yang sebagian diantaranya terancam punah. Beberapa spesies yang tercatat hidup di dataran tinggi Dieng antara lain Harimau tutul (Panthera pardus), mamalia endemik Jawa seperti Babi hutan (Sus verrcosus), Owa (Hylobates moloch), Surili (Presbytis comata), dan Lutung (Trachypithecus auratus), serta 19 spesies burung endemik jawa, termasuk diantaranya Elang Jawa (Spizaetus bartelsii). Terdapat juga tumbuhan spesifik yang hanya hidup di pegunungan Dieng yaitu Purwoceng (Pimplinea pruacen) yang dikenal sebagai tanaman obat. Konversi lahan secara besar-besaran menjadi lahan pertanian (untuk budidaya kentang) menyebabkan bahaya terhadap degradasi lahan di daerah-daerah Dieng.  Sekarang ini, para petani dihadapkan dengan permasalahan kelangkaan air, erosi tanah dan menurunnya kualitas lahan.

Penutupan Vegetasi

Total penutupan lahan hutan di Sub DAS Tulis Hulu hanyalah 1,46%, sementara penutupan lahan sisanya didominasi oleh lahan pertanian (70,86%), padi sawah (5,90%), dan pemukiman penduduk  (21,77%).

Masyarakat/Budaya

Masyarakat setempat, membangun tanaman bambu “cendani” di sepanjang sungai untuk mencegah terhadap erosi tanah dan memepertahankan penyimpanan air.  Mereka telah mengelola tanaman bambu ini sejak tahun 2000.  Disamping menyediakan manfaat-manfaat ekologis, tanaman bambu ini telah, memberikan manfaat ekonomi karena para petani menjual bambunya kepada industri-industri kerajinan setempat (lokal).

Sebelum kedatangan pertanian kentang, masyarakat setempat di Sub DAS Tulis Hulu mengelola lahan-lahan mereka sebagai kebun campuran, pencampuran pohon-pohon berkayu, pohon buah-buahan, dan banyak tanaman pohon lainnya.  Saat ini, banyak kebun-kebun campuran tersebut telah berubah menjadi lahan-lahan pertanian kentang.

Sosial ekonomi

Banyak petani lokal mempunyai luasan lahan yang sangat sempit atau sama sekali tidak mempunyai lahan (landless) karena pertanian kentang yang sangat luas (massive).  Keuntungan ekonomi kentang yang sangat besar (lucrative) telah membawa para petani besar, perusahaan besar (termasuk  PT. Indofood), dan para elite dari berbagai daerah menanamkan investasi dalam pertanian kentang dengan membeli lahan-lahan dan menyewa petani lokal menjadi pekerja upahan di lahan kentang mereka yang baru terbangun.  Beberapa lahan yang mereka beli sebagian besar lahan-lahan yang dimiliki secara individu yang tertutup secara intensif dengan jenis-jenis pepohonan yang berkayu (wooden tree species).

Setelah menjual lahan-lahannya kepada para kalangan elit atau kepada petani “besar” atau pemilik lahan besar, para petani lokal yang menginginkan melanjutkan mempraktikkan pertanian kentang sangat tertarik untuk memperoleh lahan-lahan baru untuk lahan-lahan kentang.  Kebanyakan dari mereka mulai membuka lahan-lahan hutan Negara (hutan produksi dan hutan lindung) menjadi lahan-lahan kentang. Tindakan ini telah meluas hampir di seluruh Dataran Tinggi Dieng (Dieng Plateau), termasuk di seluruh daerah Sub DAS Tulis.

Menurut keterangan dari Dinhutbun, Perhutani secara bertahap telah melakukan reboisasi untuk menangani kawasan tersebut, tetapi tekanan masyarakat sekitar hutan relatif masih besar. Masyarakat banyak yang menanami sayuran dan kentang yang memiliki nilai jual tinggi, sementara ancaman terhadap terjadinya bahaya longsor dan hilangnya air yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat di bagian bawah sewaktu waktu mudah terjadi. Sementara itu lahan-lahan kosong yang ada di kawasan yang memiliki topografi relatif datar sampai bergelombang sebagian sudah ada yang ditanami masyarakat secara swadaya.
Seperti yang telah diungkapkan oleh Sutrisno, secara umum Dinhutbun Kabupaten Banjarnegara mengelompokkan permasalahan yang muncul sebagai berikut :

A. Permasalahan Lingkungan/Ekologi

1.    Kabupaten Banjarnegara dengan luas wilayah 106.970,997 hektar memiliki hutan negara seluas 17.263 hektar dan hutan rakyat seluas 29.714 hektar. Namun demikian lahan kritis yang ada masih cukup luas yang harus ditangani yaitu seluas 53.323 hektar yang meliputi potensial kritis, agak kritis, kritis dan sangat kritis, prioritas utama penanganan adalah kondisi kritis dan sangat kritis di luar kawasan yaitu seluas 11.994,53 hektar.

Sungai serayu yang merupakan sungai terbesar di Banjarnegara kondisinya sudah sangat parah, hal tersebut dapat terlihat pada tingkat pencemaran air akibat terkontaminasi pupuk kimia dan pestisida. Pada musim penghujan volume lumpur yang dibawa dari dataran tinggi dieng sangat pekat akibat erosi yang mencapai 10,7 mm pertahun atau rata –rata  sebesar 161 ton per hektar pertahun, sedangkan pendangkalan di bendungan panglima sudirman telah mencapai 60,106 m3 atau 40 persen dari kapasitas waduk, sebaliknya pada musim kemarau satu atau dua bulan, debit air sungai turun drastis.
Praktek ekonomi tidak ramah lingkungan terjadi di daerah atas (kawasan perlindungan), yaitu budidaya tanaman kentang di wilayah Dieng. “Komoditas tersebut merupakan tanaman dengan penggunaan pupuk kimia dan pestisida yang tinggi, akibatnya daya dukung lahan, termasuk kesuburan tanah semakin menurun,” ungkap Sutrisno.

2.    Erosi dan Sedimentasi

Sementara itu, Sutrisno menambahkan, adanya tanah kosong, mengakibatkan tingkat erosi DAS Serayu mencapai angka 4,17 ton/th, dua kali lipat ambang batas (2 ton/th). Kondisi ini juga menyebabkan pendangkalan Waduk Jendral Soedirman. Tahun 2004 sedimentasi di waduk ini mencapai 64,20 juta m3, padahal batas maksimal yang diharapkan 30,60 juta m3.

3.    Tata Air

Lebih lanjut ia mengatakan,  permasalahan berikutnya adalah adanya penurunan muka air tanah yang disebabkan karena luasnya lahan kosong di daerah tangkapan air (water catchment area). Selain itu adanya potensi pencemaran air akibat penggunaan pestisida dan bahan – bahan kimia dalam budidaya kentang, dan sayuran.

B. Permasalahan Ekonomi

     Penurunan Potensi Sumberdaya Hutan

Menurut Sutrisno, terjadinya penjarahan dan illegal logging menyebabkan potensi sumberdaya hutan baik berupa kayu dan non kayu mengalami penurunan yang cukup drastis. Berkurangnya jumlah pohon/tegakan yang begitu besar, menyebabkan pendapatan baik Perhutani maupun kontribusi terhadap Pemerintah Daerah dan masyarakat mengalami penurunan.

C. Permasalahan Sosial

1. Rendahnya Tingkat Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan pemahaman terhadap kelestarian lingkungan kurang.

2. Konflik Sosial

Sinergitas antar stakeholder pengelolaan sumberdaya hutan di Kabupaten Banjarnegara, antara Pemda, Perhutani dan masyarakat masih belum ada kesamaan pandang.

Kondisi ini, dijelaskan Sutrisno menyebabkan terjadinya:

a.     Konflik Horisontal antar masyarakat yang mempunyai cara pandang berbeda dalam hal pengelolaan hutan.

b.    Kondisi lahan kosong pada areal hutan produksi akibat penjarahan masa lalu sudah banyak yang ditanami masyarakat dengan jenis tanaman FGS (Fast Growing Species) seperti sengon dan tanaman-tanaman semusim. Namun belum ada ketentuan yang mengatur hal tersebut.

c.     Kondisi lahan kosong pada areal hutan lindung akibat penjarahan masa lalu, banyak ditanami masyarakat dengan tanaman semusim seperti kentang, dan sayur-sayuran.

3. Karakter Sosial

Secara sosial, salah satu karakteristik masyarakat di Kabupaten Banjarnegara, khususnya Dataran Tinggi Dieng dinilai kontraproduktif dengan berbagai program dan kebijakan pembangunan daerah. “Hal ini dikarenakan masyarakat setempat masih sangat percaya dengan kultur yang diturunkan oleh generasi sebelumnya, sehingga seringkali mengalami kesusahan untuk mengubah cara pandang mereka mengenai cara tanam yang baik dan benar,” ujarnya.

Kebijakan dan Program Pemerintah

Sesuai dengan potensi dan permasalahan di Kabupaten Banjarnegara maka Dinhutbun menyimpulkan perlu adanya pendekatan pengelolaan hutan lestari yang didasarkan pada 3 kelola, yaitu kelola lingkungan/ekologi, kelola ekonomi dan kelola sosial. Pendekatan ini perlu dilakukan secara komprehensif (menyeluruh) dan integratif (terpadu) untuk dapat menyelesaikan permasalahan di atas. Selain itu perlu adanya pemahaman persepsi dan langkah nyata dalam mewujudkan hutan lestari dengan peran masyarakat dan pemerintah daerah secara nyata.

Di sisi lain, berdasarkan karakteristik wilayah Banjarnegara spesifik antara Kawasan Hutan Daerah Atas (KHDA), khususnya di Dieng dan Kawasan Hutan Daerah Bawah (KHDB) yang lebih berperan sebagai penyangga atau daerah resapan air (Pejawaran, Pagentan, Wanayasa, dan Karangkobar), maka strategi pendekatan pembangunan kehutanan yang akan ditempuh harus mengacu pada penanganan secara spesifik terhadap 2(dua) karakteristik wilayah tersebut. Prinsip pengelolaan di kedua kawasan adalah lestari ekologi/lingkungan, lestari ekonomi dan lestari sosial.

A. Kawasan Hutan Daerah Atas

Menurut data dari Dinhutbun Kab. Banjarnegara, kawasan ini lebih diarahkan untuk tujuan konservasi (pelestarian, pengawetan dan pemanfaatan). Aktifitas di kawasan ini sangat terbatas pada aktifitas pertanian, atau hasil non kayu. Mengingat kawasan ini sangat rawan terhadap terjadinya bencana alam, baik banjir maupun tanah longsor, maka aktifitas tumpang sari tanaman polowijo semusim dengan tingkat penggarapan lahan yang intensif tidak diperkenankan.

Kawasan ini memiliki ciri-ciri antara lain :

• Topografi curam, dengan kemiringan mencapai 40º atau lebih.

• Memiliki ketinggian di atas permukaan laut mencapai 1500 m atau lebih.

• Berdasarkan scoring memiliki nilai minimal 175 (jenis tanah, curah hujan, topografi).

• Memiliki kerentanan tanah yang sangat rentan.

Permasalahan kerusakan lingkungan di Dieng antala lain adalah budaya petani dalam pola tanam kentang dengan model guludan yang membujur dari atas kebawah tidak dengan model sabuk gunung, selain itu kesadaran masyarakat terhadap upaya pemeliharaan dan melestarikan alam masih rendah serta minimnya daearah tangkapan dan resapan air di wilayah Dieng. Menyadari bahwa masyarakat di kawasan ini telah melakukan kegiatan pertanian intensif yang kurang ramah lingkungan, sementara kawasan ini lebih difokuskan untuk mewujudkan kelestarian lingkungan maka pendekatannya adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Budaya Masyarakat

• Perubahan budaya masyarakat diarahkan kepada pemanfaatan sumberdaya alam yang ramah lingkungan.

• Peningkatan kualitas SDM yang meliputi masyarakat sekitar hutan, Perhutani, Pemerintah Daerah dan stakeholder lainnya

• Keterlibatan tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam perubahan budaya masyarakat.

2. Kepastian Akses Masyarakat di Dieng

  Adanya kemantapan kawasan (batas-batas yang jelas) sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

  Tanaman lain yang dapat dikembangkan selain kentang antara lain carica, bamboo cendani, purwoceng, murbei, eucalyptus, tanaman hias seperti anggrek dan tanaman endemik lainnya yang terintegrasi dengan pasar.

  Kegiatan produktif yang dapat dilakukan di luar kawasan (desa) dengan berbasis pada kawasan ini adalah peternakan (sapi, domba, kelinci ), budidaya jamur, tanaman hias .

  Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan KHDA didasarkan kepada perencanaan bersama.

3. Pengembangan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kedepan

Pengembangan KHDA diarahkan kepada pemanfaatan jasa lingkungan seperti rekreasi/wisata, pemanduan pendidikan dan penelitian serta program Clean Development Mechanism (CDM) (Mekanisme Pembangunan Bersih), antara lain melalui perdagangan karbon.

B. Kawasan Hutan Daerah Bawah (KHDB)

Suatu kawasan yang lebih diperuntukkan untuk menghasilkan hasil hutan, baik berupa kayu, maupun non kayu. Kawasan ini menurut data dari Dinhutbun lebih difungsikan sebagai daerah penyangga dari Dieng yang mudah longsor. Karenanya banyak ditanam pepohonan seperti albasia, sengon yang dikembangkan. Tanaman lain selain kayu adalah sayur-sayuran.

Beberapa ciri dari kawasan ini adalah:

     Topografi relataif landai, sedikit bergelombang;

     Kerentanan tanah pada posisi; biru (aman), hijau (kerentanan sedang), dan kuning (kerentanan tinggi).

Pendekatan yang dapat dilakukan untuk mengoptimalisasi kawasan dan potensi sumberdaya manusia di dalamnya adalah :

1. Kepastian Kawasan

  Adanya kemantapan kawasan (batas-batas yang jelas) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

  Adanya kegiatan penghentian illegal logging secara partisipatif dan multi pihak. Hal ini dilakukan dengan jalan penegakan supremasi hukum, peningkatan sistem keamanan lingkungan di tingkat kecamatan dan desa oleh aparat dan masyarakat. Kegiatan illegal logging sangat mengancam keberadaan sumberdaya alam berupa hutan, baik tegakan muda maupun tegakan tua/KU.

2. Reboisasi dengan mengutamakan kelestarian produksi, melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif melalui perencanaan secara partisipatif.

3. Sistem percampuran tanaman dengan pola dan jenis yang saling menguntungkan (simbiosis mutualisma).

4. Teknik agroforestry yang multilayer dan multicrop, yang merupakan kombinasi berbagai jenis dan pola tanaman (kayu-kayuan, tanaman perkebunan dan tanaman pertanian), sehingga fungsi ekonomi dan sosial optimal.

5.  Keterlibatan Masyarakat dan Stakeholder lain

-  Apabila di lahan yang akan dikerjasamakan telah terdapat tanaman masyarakat, maka tanaman tersebut tidak harus dibersihkan (land clearing).

-  Bagi hasil hutan dari pengelolaan hutan baik yang berupa kayu maupun non kayu dan jasa lingkungan lainnya akan diatur dengan kesepakatan bersama para pihak secara proporsional dan penuh keadilan dengan prinsip ”sharing output adalah sharing input”.

-  Tidak ada bagi hasil dari kegiatan tumpang sari biasa (non agribisnis) seperti tanaman semusim yang ditanam petani/KTH.

-  Adanya stake holder lain yang ikut berperan dalam pengembangan kapasitas masyarakat, maupun penyedia dana dan pasar.

-  Adanya pendampingan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berorientasi kepada kelestarian produksi, lingkungan dan sosial.

-  Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan KHDB didasarkan kepada perencanaan partisipatif.

Kegiatan yang Terintegrasi

-          Program pengembangan peternakan, perkebunan, perikanan dan industri pengolahan hasil hutan kayu maupun non kayu.

-          Adanya industri pengolahan pasca panen bagi hasil hutan non kayu dan hasil tumpang sari akan meningkatkan nilai jual produk dan meningkatkan daya saing.

6. Pengembangan Hutan Rakyat yang ditujukan untuk :

     Pembangunan unit manajemen hutan rakyat yang mendukung sustainabilitas dan kontinuitas produk dan ekologi.

     Adanya pengelolaan pasca panen yang ditujukan untuk meningkatkan daya jual produk-produk hasil hutan rakyat.

     Membangun jaringan pasar produk hasil hutan rakyat untuk menjamin terserapnya produk-produk hutan rakyat dengan nilai ekonomi yang layak.

     Tata Usaha Kayu (TUK) hutan rakyat harus didorong selalu kondusif terhadap iklim usaha kayu rakyat. Inisiatif-inisiatif insentif bagi pengelolaan hutan rakyat harus mulai diwacanakan dan dibangun.

     Penguatan kelembagaan kelompok tani hutan rakyat melalui program pemberdayaan menuju kelompok tani hutan rakyat yang mandiri.

ACTION PEMERINTAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKSANAKAN

Tiap-tiap DAS mempunyai karakter yang jelas dan unik meskipun dalam beberapa hal terdapat karakter yang kemungkinan serupa dalam beberapa aspek.  Namun demikian, mengingat keterbatasan waktu untuk mengumpulkan data dari 16.782 DAS d Indonesia, maka Derap Serayu mencoba memberikan contoh beberapa aksi konkrit dari Pemkab. Banjarnegara yang sudah dilakukan dan sedang berjalan untuk memperkuat pengelolaan hutan dan sumber-sumber air (DAS) berbasis masyarakat. Berikut beberapa diantaranya:

     Dalam rangka mendukung Program Pemerintah Pusat yaitu Penanaman Satu Milyar Pohon Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2011 menargetkan penanaman 4 (empat) juta pohon dan telah tercapai bahkan telah melampaui yaitu telah tertanam sebanyak 4.500.000 pohon. Hal ini berkat partisipasi semua pihak baik dari Dinas/Instansi, BUMN/BUMD/BUMS, Organisasi Masyarakat (Ormas), Gerakan Perempuan Tanam (PKK dan GOW). Disamping itu untuk mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka penanganan Daerah Aliran Sungai (DAS) telah dibentuk Forum Daerah Aliran Sungai (Forum DAS). Forum DAS dimaksudkan untuk mewakili kegiatan instansi pembina terkait. Forum DAS ini merupakan forum bermusyawarah/mufakat dalam rangka penyelamatan lingkungan di Wilayah DAS.

     Untuk penyelamatan Dataran Tinggi Dieng mengacu INGUB No. 5 tahun 2009 tentang Penyelamatan Dataran Tinggi Dieng dengan memasukan kegiatan dari masing-masing SKPD tingkat provinsi dan kabupaten, di Kabupaten Banjarnegara telah dibentuk TKPKD (Tim Koordinasi Penyelamatan Kawasan Dieng) dalam rangka percepatan penyelamatan Kawasan Dataran Tinggi Dieng.

     Pemerintah daerah di 6 (enam) kabupaten di Provinsi Jawa Tengah telah bekerja bersama-sama untuk menghasilkan Rencana Umum (Grand Design) untuk merehabilitasi lahan Dataran Tinggi Dieng yang terdegradasi, yang meliputi daerah hulu Sub DAS Tulis Hulu, melalui skema membangun kapasitas kelembagaan.  Untuk mengembangkan Rencana Umum ini, telah dibentuk Tim Kerja, yaitu Tim Pemulihan Kawasan Dieng (TPKD), yang terdiri dari perwakilan-perwakilan multi pemangku kepentingan.  Dalam melakukan pekerjaannya, tim telah bekerja dengan LSM/NGOs, universitas, dan pemangku kepentingan lainnya.  Pengembangan Rencana Umum ini didanai oleh beberapa donor, termasuk DFID adan JAVLEC (LSM/NGO lokal). Implementasi dari Rencana Umum ini direncanakan pembiayaannya sebagian besar oleh anggaran pemerintah daerah kabupaten, pemerintah daerah provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Nasional (Pusat).

     Sejak tahun 2003, Dinas-dinas Kehutanan Kabupaten,  terutama di kabupaten Banjarnegara telah mendukung masyarakat setempat melalui pembangunan plot-plot percobaan (demonstration plots) untuk konservasi terpadu dengan menanam tanaman pertanian dikombinasikan dengan jenis-jenis pohon hutan seperti  puspa (Schima walichii) dengan cabe dan papaya (Carica papaya).  Pemerintah daerah di kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo telah memastikan sejumlah pendanaan (sebagian besar berasal dari APBN) dan hibah (luar negeri) untuk membantu masyarakat setempat untuk memperbaiki sistem teras (terasering).

     Program Pemanfaatan Hutan di Luar Kawasan Hutan Negara

Pembangunan hutan kota seluas 5 hetar yang berlokasi di selatan Taman Rekreasi Seruling Mas Banjarnegara dengan jenis tanaman yaitu jati, mahoni, tanjung, glodogan pecut, sapu tangan, kenari, gaharu, matoa, namnam, nagasari, podokarpus, angsana, johar dan pringgodani.

     Program Pembangunan dan Peningkatan Produktivitas Hutan

Pengembangan hutan rakyat seluas 95 Ha lokasi di Desa beji dan Semangkung Kec. Pejawaran, pengembangan hutan rakyat di wilayah  Banjarnegara Bagian Selatan seluas 250 hektar.

     Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

a.     Pembangunan Kebun Bibit Rakyat (KBR) sebanyak 40 unit yang berlokasi di 40 desa, 14 unit di desa-desa yang masuk dalam Kawasan Dataran Tinggi Dieng, 26 unit terdapat di desa-desa bagian tengah dan selatan Kabupaten Banjarnegara . Masing-masing unit KBR memproduksi bibit sebanyak minimal 50.000 bibit yang diperuntukan untuk menanami lahan-lahan kritis. Jenis tanaman adalah albasia, eucalyptus, saman, jabon, pete, durian, acasia.

b.    Rehabilitasi Kawasan Lindung seluas 360 hektar lokasi di Wilayah Dataran Tinggi Dieng.

c.     Pembangunan bangunan sipil teknis yang meliputi :

1)         Pembuatan sumur resapan sebanyak 31 unit di Wilayah Dataran Tinggi Dieng yaitu di Desa Sumberejo 7 unit, Desa Karangtengah 7 unit, Desa Kepakisan 7 unit, Desa Gembol 7 unit dan Desa Semangkung 3 unit.

2)         Pembuatan Embung sebanyak 4 unit di Wilayah Dataran Tinggi Dieng yaitu di Desa Sumberejo, Desa Karangtengah, Desa Kepakisan dan Desa Gembol.

3)         Pembuatan Dam Penahan sebanyak 3 unit di Wilayah Dataran Tinggi Dieng yaitu di Desa Sumberejo, Karangtengah dan Kepakisan.  

     Program Pengelolaan Sumberdaya Alam

-       Penanaman tanaman di sekitar mata air lewat kegiatan perlindungan mata air yang berlokasi di Desa Duren seluas 10 hektar.

-       Pembinaan terhadap kelompok tani penghijauan/kelompok pelestari sumber daya alam.

Khusus Program Tahun 2012

     Program Pemanfaatan Hutan di Luar Kawasan Hutan Negara

-       Pemeliharaan hutan kota seluas 5 hetar yang berlokasi di selatan Taman Rekreasi Seruling Mas Banjarnegara

     Program Pembangunan dan Peningkatan Produktivitas Hutan

-       Pengembangan hutan rakyat seluas 270 hektar yang berlokasi di Banjarnegara Bagian Selatan (Sub DAS Sapi) dan 100 hektar berlokasi  di wilayah Dataran Tinggi Dieng.

     Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

a.       Pembangunan Kebun Bibit Rakyat (KBR) sebanyak 46 unit yang lokasinya 50 % di Kawasan Dataran Tinggi Dieng dan 50 % lokasi di Banjarnegara bagian selatan.

b.        Pembangunan bangunan sipil teknis yang meliputi :

Pembuatan Sumur Resapan sebanyak 15 unit dan Gully Plug (pengaman jurang) sebanyak 15 unit yang semuanya di Wilayah Dataran Tinggi Dieng.
Pengelolaan ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS) sudah pada posisi yang harus segera dilaksanakan oleh masyarakat terutama pada daerah yang berada di kawasan ekosistem DAS. Dalam hal ini khususnya adalah pada masyarakat di kawasan daerah aliran sungai. Sosialisasi pentingnya pengelolaan daerah aliran sungai kepada masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai cara, dapat menggunakan media cetak, media elektronik maupun jalur pendidikan serta penyuluhan. Hal ini salah satunya telah dilakukan oleh Pemkab. Banjarnegara dengan melakukan dialog interaktif antara Bupati dengan berbagai elemen masyarakat melalui media radio RRI Purwokerto bulan Mei tahun 2012 kemarin. Jalur pendidikan yang dapat ditempuh adalah dengan memasukkan menjadi bagian dari materi pada mata pelajaran tertentu dan adanya pembuatan contoh yang dapat dilihat oleh masyarakat. Masyarakat yang mengetahui dapat menginformasikan kepada tetangga, teman dan pihak lain. Sebagai salah satu contohnya adalah dengan pendeklarasian SMPN 2 Banjarnegara sebagai Sekolah Konservasi yang memasukkan materi Lingkungan Hidup sebagai salah satu bahan ajar bagi murid-muridnya dengan mendatangkan pemateri langsung dari Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara. Mereka juga membuka lahan yang dikhususkan bagi murid-murid untuk menanam pohon atau tanaman hijau sebagai wujud nyata peduli lingkungan yang bisa dilihat langsung oleh masyarakat sekitar.

Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam pengelolaan daerah aliran sungai (DAS). Tanpa adanya peran serta aktif dari masyarakat tidaklah mungkin terwujud daerah aliran sungai yang baik. Untuk itulah sosialisasi lewat liputan khusus Derap Serayu ini dan beberapa contoh serta langkah-langkah yang telah digambarkan semoga dapat menjadi triger bagi pengelolaan ekosistem daerah aliran sungai yang baik oleh dan untuk masyarakat itu sendiri. (**-yovi humas-**)


Terakhir Diperbaharui pada Sabtu, 08 September 2012 04:01
 

Kuliner Khas Banjarnegara

leye soto  Kacang Jenang purwaceng dawet ayu
You are here