Memaknai Pancasila PDF Cetak Surel
Penilaian Pengguna: / 6
JelekBagus 
Ditulis oleh Admin2   
Sabtu, 08 September 2012 04:01

“Sekarang banyaknya prinsip: kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan, lima bilangannya. Namanya bukan Panca Dharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa - namanya ialah Pancasila. Sila artinya azas atau dasar, dan diatas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi” Cuplikan pidato spontan Ir. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 diatas adalah cikal bakal penggunaan kata Pancasila, dalam sejarah bangsa ini. Pidato yang kemudian dikenal dengan judul “Lahirnya Pancasila” ini disampaikan dalam sidang Dokuritsu Junbi Cosakai (BPUPK : Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan). Dalam kesempatan itu, pertama kalinya Soekarno memperkenalkan konsep dan rumusan awal Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merdeka.
Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini berasal dari bahasa Sanskerta: pañca berarti lima dan śīla berarti prinsip atau asas. Lima sendi utama penyusun Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini tercantum pada paragraf ke-4 Preambule (Pembukaan) Undang-undang Dasar 1945.

Pancasila sebagai dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia telah diterima secara luas dan telah bersifat final. Hal ini kembali ditegaskan dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil kesepakatan bersama para Pendiri Bangsa (the founding father) yang kemudian sering disebut sebagai sebuah “Perjanjian Luhur” bangsa Indonesia.

Namun dibalik itu terdapat sejarah panjang perumusan sila-sila Pancasila dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia. Dari kronik sejarah setidaknya ada beberapa rumusan Pancasila yang telah atau pernah muncul. Rumusan Pancasila yang satu dengan rumusan yang lain ada yang berbeda namun ada pula yang sama. Rumusan tersebut dikemukakan oleh Mohammad Yamin, Soekarno, Piagam Jakarta, Hasil BPUPKI, Hasil PPKI, Konstitusi RIS, UUD Sementara, UUD 1945 (Dekrit Presiden 5 Juli 1959), Versi Berbeda, dan Versi populer yang berkembang di masyarakat.

Rumusan Mohammad Yamin

Pada sesi pertama persidangan BPUPKI yang dilaksanakan pada 29 Mei – 1 Juni 1945 beberapa anggota BPUPKI diminta untuk menyampaikan usulan mengenai bahan-bahan konstitusi dan rancangan “blue print” Negara Republik Indonesia yang akan didirikan. Pada tanggal 29 Mei 1945 Mohammad Yamin menyampaikan usul dasar negara dihadapan sidang pleno BPUPKI baik dalam pidato maupun secara tertulis yang disampaikan kepada BPUPKI. Beliau menyampaikan lima calon dasar negara yaitu Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan dan Kesejahteraan Rakyat.

Selain usulan lisan, Mohammad Yamin tercatat menyampaikan usulan tertulis mengenai rancangan dasar negara. Usulan tertulis yang disampaikan kepada BPUPKI oleh Muh Yamin berbeda dengan rumusan kata-kata dan sistematikanya dengan yang dipresentasikan secara lisan, yaitu : 1. Ketuhanan Yang Maha Esa, 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia, 3. Rasa Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Rumusan Ir. Soekarno

Usul Soekarno disampaikan pada 1 Juni 1945 yang kemudian dikenal sebagai hari lahir Pancasila. Usul Soekarno sebenarnya tidak hanya satu melainkan tiga buah usulan calon dasar negara yaitu lima prinsip, tiga prinsip, dan satu prinsip. Rumusan Soekarno di atas disebut dengan Pancasila, Trisila, dan Ekasila. Rumusan Pancasila terdiri dari Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme atau peri-kemanusiaan, Mufakat atau demokrasi, Kesejahteraan sosial dan Ketuhanan yang maha esa. Rumusan Trisila adalah Socio-nationalisme, Socio-demokratie dan Ketuhanan. Sedangkan rumusan Ekasila adalah Gotong Royong.

Rumusan Piagam Jakarta

Usulan-usulan blue print Negara Indonesia telah dikemukakan anggota-anggota BPUPKI pada sesi pertama yang berakhir tanggal 1 Juni 1945. Selama reses antara 2 Juni – 9 Juli 1945, delapan orang anggota BPUPKI ditunjuk sebagai panitia kecil yang bertugas untuk menampung dan menyelaraskan usul-usul anggota BPUPKI yang telah masuk. Pada 22 Juni 1945 panitia kecil tersebut mengadakan pertemuan dengan 38 anggota BPUPKI dalam rapat informal. Rapat tersebut memutuskan membentuk suatu panitia kecil berbeda (kemudian dikenal dengan sebutan "Panitia Sembilan") yang bertugas untuk menyelaraskan mengenai hubungan negara dan agama.

Dalam menentukan hubungan negara dan agama, anggota BPUPKI terbelah antara golongan Islam yang menghendaki bentuk teokrasi Islam dengan golongan Kebangsaan yang menghendaki bentuk negara sekuler dimana negara sama sekali tidak diperbolehkan bergerak di bidang agama. Persetujuan di antara dua golongan yang dilakukan oleh Panitia Sembilan tercantum dalam sebuah dokumen “Rancangan Pembukaan Hukum Dasar”. Dokumen ini pula yang disebut Piagam Jakarta (Jakarta Charter) oleh Mohammad Yamin. Adapun rumusan rancangan dasar negara terdapat di akhir paragraf keempat dari dokumen “Rancangan Pembukaan Hukum Dasar” (paragraf 1-3 berisi rancangan pernyataan kemerdekaan/ proklamasi/ declaration of independence). Rumusan ini merupakan rumusan pertama sebagai hasil kesepakatan para "Pendiri Bangsa".


Hasil rumusan utuhnya adalah sebagai berikut : 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, 2. Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan 5. Serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun terdapat versi populer rumusan rancangan Pancasila menurut Piagam Jakarta yang beredar di masyarakat yaitu 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, 2.  Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Rumusan BPUPKI

Pada sesi kedua persidangan BPUPKI yang berlangsung pada 10-17 Juli 1945, dokumen “Rancangan Pembukaan Hukum Dasar” (Piagam Jakarta) dibahas kembali secara resmi dalam rapat pleno tanggal 10 dan 14 Juli 1945. Dokumen “Rancangan Pembukaan Hukum Dasar” tersebut dipecah dan diperluas menjadi dua buah dokumen berbeda yaitu Declaration of Independence (berasal dari paragraf 1-3 yang diperluas menjadi 12 paragraf) dan Pembukaan (berasal dari paragraf 4 tanpa perluasan sedikitpun). Rumusan yang diterima oleh rapat pleno BPUPKI tanggal 14 Juli 1945 hanya sedikit berbeda dengan rumusan Piagam Jakarta yaitu dengan menghilangkan kata “serta” dalam sub anak kalimat terakhir. Rumusan rancangan dasar negara hasil sidang BPUPKI, yang merupakan rumusan resmi pertama, jarang dikenal oleh masyarakat luas.

Rumusan PPKI

Menyerahnya Kekaisaran Jepang yang mendadak dan diikuti dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang diumumkan sendiri oleh Bangsa Indonesia, menimbulkan situasi darurat yang harus segera diselesaikan. Sore hari tanggal 17 Agustus 1945, wakil-wakil dari Indonesia daerah Kaigun (Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Kalimantan), diantaranya A. A. Maramis, menemui Soekarno menyatakan keberatan dengan rumusan “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” untuk ikut disahkan menjadi bagian dasar negara. Untuk menjaga integrasi bangsa yang baru diproklamasikan, Soekarno segera menghubungi Hatta dan berdua menemui wakil-wakil golongan Islam. Semula, wakil golongan Islam, diantaranya Teuku Moh Hasan, Kasman Singodimedjo, dan Ki Bagus Hadikusumo, keberatan dengan usul penghapusan itu. Setelah diadakan konsultasi mendalam akhirnya mereka menyetujui penggantian rumusan “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dengan rumusan “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai sebuah “emergency exit” yang hanya bersifat sementara dan demi keutuhan Indonesia.

Pagi harinya, tanggal 18 Agustus 1945 usul penghilangan rumusan “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dikemukakan dalam rapat pleno PPKI. Selain itu dalam rapat pleno terdapat usulan untuk menghilangkan frasa “menurut dasar” dari Ki Bagus Hadikusumo. Rumusan dasar negara yang terdapat dalam paragraf keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar ini merupakan rumusan resmi kedua dan nantinya akan dipakai oleh bangsa Indonesia hingga kini. UUD inilah yang nantinya dikenal dengan UUD 1945.

Maka rumusan yang disepakati adalah “…dengan berdasar kepada: ke-Tuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Rumusan Konstitusi RIS

Pendudukan wilayah Indonesia oleh NICA menjadikan wilayah Republik Indonesi semakin kecil dan terdesak. Akhirnya pada akhir 1949 Republik Indonesia yang berpusat di Yogyakarta (RI Yogyakarta) terpaksa menerima bentuk negara federal yang disodorkan pemerintah kolonial Belanda dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS) dan hanya menjadi sebuah negara bagian saja. Walaupun UUD yang disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945 tetap berlaku bagi RI Yogyakarta, namun RIS sendiri mempunyai sebuah Konstitusi Federal (Konstitusi RIS) sebagai hasil permufakatan seluruh negara bagian dari RIS. Dalam Konstitusi RIS rumusan dasar negara terdapat dalam mukaddimah (pembukaan) paragraf ketiga. Konstitusi RIS disetujui pada 14 Desember 1949 oleh enam belas negara bagian dan satuan kenegaraan yang tergabung dalam RIS.

Rumusan kalimatnya adalah “…berdasar pengakuan ke-Tuhanan Yang Maha Esa, perikemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan dan keadilan sosial.” Atau rumusan dengan penomoran sebagai berikut :1. Ketuhanan Yang Maha Esa, 2. Perikemanusiaan, 3. Kebangsaan, 4. Kerakyatan, dan 5. Keadilan sosial.

Rumusan UUD Sementara

Segera setelah RIS berdiri, negara itu mulai menempuh jalan kehancuran. Hanya dalam hitungan bulan negara bagian RIS membubarkan diri dan bergabung dengan negara bagian RI Yogyakarta. Pada Mei 1950 hanya ada tiga negara bagian yang tetap eksis yaitu RI Yogyakarta, NIT, dan NST. Setelah melalui beberapa pertemuan yang intensif RI Yogyakarta dan RIS, sebagai kuasa dari NIT dan NST, menyetujui pembentukan negara kesatuan dan mengadakan perubahan Konstitusi RIS menjadi UUD Sementara. Perubahan tersebut dilakukan dengan menerbitkan UU RIS No 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara (LN RIS Tahun 1950 No 56, TLN RIS No 37) yang disahkan tanggal 15 Agustus 1950. Rumusan dasar negara kesatuan ini terdapat dalam paragraf keempat dari Mukaddimah (pembukaan) UUD Sementara Tahun 1950. Yang berbunyi : “…, berdasar pengakuan ke-Tuhanan Yang Maha Esa, perikemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan dan keadilan sosial, …”

Rumusan UUD 1945

Kegagalan Konstituante untuk menyusun sebuah UUD yang akan menggantikan UUD Sementara yang disahkan 15 Agustus 1950 menimbulkan bahaya bagi keutuhan negara. Untuk itulah pada 5 Juli 1959 Presiden Indonesia saat itu, Soekarno, mengambil langkah mengeluarkan Dekrit Kepala Negara yang salah satu isinya menetapkan berlakunya kembali UUD yang disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945 menjadi UUD Negara Indonesia menggantikan UUD Sementara. Dengan pemberlakuan kembali UUD 1945 maka rumusan Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD kembali menjadi rumusan resmi yang digunakan.

Rumusan ini pula yang diterima oleh MPR, yang pernah menjadi lembaga tertinggi negara sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat antara tahun 1960-2004, dalam berbagai produk ketetapannya, diantaranya : 1. Tap MPR No XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan 2. Tap MPR No III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.

Rumusan ini berbunyi  “… dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalampermusyawaratan/ perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Rumusan MPR Versi Berbeda

Selain mengutip secara utuh rumusan dalam UUD 1945, MPR pernah membuat rumusan yang agak sedikit berbeda. Rumusan ini terdapat dalam lampiran Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia. Rumusan tersebut adalah 1. Ketuhanan Yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan 5. Keadilan sosial.

Rumusan Versi Populer

Rumusan terakhir adalah rumusan yang beredar dan diterima secara luas oleh masyarakat. Rumusan Pancasila versi populer inilah yang dikenal secara umum dan diajarkan secara luas di dunia pendidikan sebagai rumusan dasar negara. Rumusan ini pada dasarnya sama dengan rumusan dalam UUD 1945, hanya saja menghilangkan kata “dan” serta frasa “serta dengan mewujudkan suatu” pada sub anak kalimat terakhir.

Rumusan ini pula yang terdapat dalam lampiran Tap MPR No II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa). Rumusan tersebut adalah 1. Ketuhanan Yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Aktualisasi Pengamalan Pancasila

Dengan disahkannya Pancasila sebagai dasar negara, maka seluruh kehidupan bernegara dan bermasyarakat haruslah didasari oleh Pancasila. Landasan hukum Pancasila sebagai dasar negara memberi akibat hukum dan filosofis, yaitu kehidupan negara dari bangsa ini haruslah berpedoman kepada Pancasila. Meski Pancasila baru ditetapkan sebagai dasar negara pada Agustus 1945, namun sesungguhnya nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila disarikan dan digali dari nilai-nilai budaya yang telah ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Pancasila yang merupakan dasar dan ideologi negara dan bangsa wajib diimplementasikan dalam seluruh aspek kehidupan bernegara. Dalam mewujudkan Pancasila melalui kebijakan ternyata tidaklah mulus, karena sangat dipengaruhi oleh pimpinan yang menguasai negara, sehingga pengisian kemerdekaan dengan nilai-nilai Pancasila menampilkan bentuk dan diri tertentu.

a. Masa Orde Lama.


Pada masa Orde lama, Pancasila dipahami berdasarkan paradigma yang berkembang pada situasi dunia yang diliputi oleh tajamnya konflik ideologi. Pada saat itu kondisi politik dan keamanan dalam negeri diliputi oleh kekacauan dan kondisi sosial budaya berada dalam suasana transisional dari masyarakat terjajah menjadi masyarakat merdeka. Masa orde lama adalah masa pencarian bentuk implementasi Pancasila terutama dalam sistem kenegaraan. Pancasila diimplementasikan dalam bentuk yang berbeda-beda pada masa orde lama. Terdapat 3 periode implementasi Pancasila yang berbeda, yaitu periode 1945-1950, periode 1950-1959, dan periode 1959-1966.

Pada periode 1945-1950, implementasi Pancasila bukan saja menjadi masalah, tetapi lebih dari itu ada upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan faham komunis oleh PKI melalui pemberontakan di Madiun tahun 1948 dan oleh DI/ TII yang akan mendirikan negara dengan dasar islam. Pada periode ini, nilai persatuan dan kesatuan masih tinggi ketika menghadapi Belanda yang masih ingin mempertahankan penjajahannya di bumi Indonesia. Namun setelah penjajah dapat diusir, persatuan mulai mendapat tantangan. Dalam kehidupan politik, sila keempat yang mengutamakan musyawarah dan mufakat tidak dapat dilaksanakan, sebab demokrasi yang diterapkan adalah demokrasi parlementer. Dimana presiden hanya berfungsi sebagai kepala negara, sedang kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Sistem ini menyebabkan tidak adanya stabilitas pemerintahan. Kesimpulannya walaupun konstitusi yang digunakan adalah Pancasila dan UUD 1945 yang presidensiil, namun dalam praktek kenegaraan sistem presidensiil tak dapat diwujudkan.

Pada periode 1950-1959, walaupun dasar negara tetap Pancasila, tetapi rumusan sila keempat bukan berjiwakan musyawarah mufakat, melainkan suara terbanyak (voting). Sistem pemerintahannya yang liberal sehingga lebih menekankan hak-hak individual. Pada periode ini persatuan dan kesatuan mendapat tantangan yang berat dengan munculnya pemberontakan RMS, PRRI, dan Permesta yang ingin melepaskan diri dari NKRI. Dalam bidang politik, demokrasi berjalan lebih baik dengan terlaksananya pemilu 1955 yang dianggap paling demokratis. Tetapi anggota Konstituante hasil pemilu tidak dapat menyusun UUD seperti yang diharapkan. Hal ini menimbulkan krisis politik, ekonomi, dan keamanan, yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan Dekrit Presiden 1959 untuk membubarkan Konstituante, UUD 1950 tidak berlaku, dan kembali kepada UUD 1945. Kesimpulan yang ditarik dari penerapan Pancasila selama periode ini adalah Pancasila diarahkan sebagai ideologi liberal yang ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintahan.

Pada periode 1956-1965, dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Demokrasi bukan berada pada kekuasaan rakyat sehingga yang memimpin adalah nilai-nilai Pancasila tetapi berada pada kekuasaan pribadi presiden Soekarno. Terjadilah berbagai penyimpangan penafsiran terhadap Pancasila dalam konstitusi. Akibatnya Soekarno menjadi otoriter, diangkat menjadi presiden seumur hidup, politik konfrontasi, menggabungkan Nasionalis, Agama, dan Komunis, yang ternyata tidak cocok bagi NKRI. Terbukti adanya kemerosotan moral di sebagian masyarakat yang tidak lagi hidup bersendikan nilai-nilai Pancasila, dan berusaha untuk menggantikan Pancasila dengan ideologi lain. Dalam mengimplentasikan Pancasila, Bung Karno melakukan pemahaman Pancasila dengan paradigma yang disebut USDEK. Untuk memberi arah perjalanan bangsa, beliau menekankan pentingnya memegang teguh UUD 45, sosialisme ala Indonesia, demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin dan kepribadian nasional. Hasilnya terjadi kudeta PKI dan kondisi ekonomi yang memprihatinkan. Walaupun posisi Indonesia tetap dihormati di dunia internasional dan integritas wilayah serta semangat kebangsaan dapat ditegakkan. Kesimpulan yang ditarik adalah Pancasila telah diarahkan sebagai ideologi otoriter, konfrontatif dan tidak memberi ruang pada demokrasi bagi rakyat.

b. Masa Orde Baru

Orde baru berkehendak ingin melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen sebagai kritik terhadap orde lama yang telah menyimpang dari Pancasila. Situasi internasional kala itu masih diliputi konflik perang dingin. Situasi politik dan keamanan dalam negeri kacau dan ekonomi hampir bangkrut. Indonesia dihadapkan pada pilihan yang sulit, memberikan sandang dan pangan kepada rakyat atau mengedepankan kepentingan strategi dan politik di arena internasional seperti yang dilakukan oleh Soekarno.

Dilihat dari konteks zaman, upaya Soeharto tentang Pancasila, diliputi oleh paradigma yang esensinya adalah bagaimana menegakkan stabilitas guna mendukung rehabilitasi dan pembangunan ekonomi. Istilah terkenal pada saat itu adalah stabilitas politik yang dinamis diikuti dengan trilogi pembangunan. Perincian pemahaman Pancasila itu sebagaimana yang kita lihat dalam konsep P4 dengan esensi selaras, serasi dan seimbang. Soeharto melakukan ijtihad politik dengan melakukan pemahaman Pancasila melalui apa yang disebut dengan P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) atau Ekaprasetia Pancakarsa. Itu tentu saja didasarkan pada pengalaman era sebelumnya dan situasi baru yang dihadapi bangsa.

Pada awalnya memang memberi angin segar dalam pengamalan Pancasila, namun beberapa tahun kemudian kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan ternyata tidak sesuai dengan jiwa Pancasila. Walaupun terjadi peningkatan kesejahteraan rakyat dan penghormatan dari dunia internasional, Tapi kondisi politik dan keamanan dalam negeri tetap rentan, karena pemerintahan sentralistik dan otoritarian. Pancasila ditafsirkan sesuai kepentingan kekuasaan pemerintah dan tertutup bagi tafsiran lain. Demokratisasi akhirnya tidak berjalan, dan pelanggaran HAM terjadi dimana-mana yang dilakukan oleh aparat pemerintah atau negara. Pancasila seringkali digunakan sebagai legimitator tindakan yang menyimpang. Ia dikeramatkan sebagai alasan untuk stabilitas nasional daripada sebagai ideologi yang memberikan ruang kebebasan untuk berkreasi. Kesimpulan, Pancasila selama Orde Baru diarahkan menjadi ideologi yang hanya menguntungkan satu golongan, yaitu loyalitas tunggal pada pemerintah dan demi persatuan dan kesatuan, hak-hak demokrasi dikekang.

c. Masa Orde Reformasi

Seperti juga Orde Baru yang muncul dari koreksi terhadap Orde Lama, kini Orde Reformasi, jika boleh dikatakan demikian, merupakan orde yang juga berupaya mengoreksi penyelewengan yang dilakukan oleh Orde Baru. Hak-hak rakyat mulai dikembangkan dalam tataran elit maupun dalam tataran rakyat bawah. Rakyat bebas untuk berserikat dan berkumpul dengan mendirikan partai politik, LSM, dan lain-lain. Penegakan hukum sudah mulai lebih baik daripada masa Orba. Namun, sangat disayangkan para elit politik yang mengendalikan pemerintahan dan kebijakan kurang konsisten dalam penegakan hukum. Dalam bidang sosial budaya, disatu sisi kebebasan berbicara, bersikap, dan bertindak amat memacu kreativitas masyarakat. Namun, di sisi lain justru menimbulkan semangat primordialisme. Benturan antar suku, antar umat beragama, antar kelompok, dan antar daerah terjadi dimana-mana. Kriminalitas meningkat dan pengerahan masa menjadi cara untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang berpotensi tindakan kekerasan.

Kondisi nyata saat ini yang dihadapi adalah munculnya ego kedaerahan dan primordialisme sempit, munculnya indikasi tersebut sebagai salah satu gambaran menurunnya pemahaman tentang Pancasila sebagai suatu ideologi, dasar filsafati negara, azas, paham negara. Padahal seperti diketahui Pancasila sebagai sistem yang terdiri dari lima sila (sikap, prinsip dan pandangan hidup) dan merupakan suatu keutuhan yang saling menjiwai dan dijiwai itu digali dari kepribadian bangsa Indonesia yang majemuk bermacam etnis atau suku bangsa, agama dan budaya yang bersumpah menjadi satu bangsa, satu tanah air dan satu bahasa persatuan, sesuai dengan sesanti Bhineka Tunggal Ika.

Menurunnya rasa persatuan dan kesatuan diantara sesama warga bangsa saat ini adalah yang ditandai dengan adanya konflik dibeberapa daerah, baik konflik horizontal maupun konflik vertikal, seperti halnya yang masih terjadi di Papua dan Maluku. Berbagai konflik yang terjadi dan telah banyak menelan korban jiwa antar sesama warga bangsa dalam kehidupan masyarakat, seolah-olah wawasan kebangsaan yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila yang lebih mengutamakan kerukunan telah hilang dari kehidupan masyarakat Indonesia.

Orde Reformasi yang baru berjalan beberapa tahun telah memiliki empat Presiden. Pergantian presiden sebelum waktunya karena berbagai masalah. Pada era Habibie, Abdurrahman Wahid, dan Megawati Soekarno Putri, Pancasila secara formal tetap dianggap sebagai dasar dan ideologi negara, tapi hanya sebatas pada retorika pernyataan politik. Ditambah lagi arus globalisasi dan arus demokratisasi sedemikian kerasnya, sehingga aktivis-aktivis prodemokrasi tidak tertarik merespons ajakan dari siapapun yang berusaha mengutamakan pentingnya Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara.

Ideologi negara yang seharusnya menjadi acuan dan landasan seluruh elemen bangsa Indonesia khususnya para negarawan dan para politisi serta pelaku ekonomi dalam berpartisipasi membangun negara, justru menjadi kabur dan terpinggirkan. Hasilnya NKRI mendapat tantangan yang berat. Timor-Timur yang telah lama bergabung dalam NKRI melalui perjuangan dan pengorbanan lepas dengan sekejap pada masa reformasi tersebut. Daerah-daerah lain juga mengancam akan berdiri sendiri bila tuntutannya tidak dipenuhi oleh pemerintah pusat. Tidak segan-segan, sebagian masyarakat menerima aliran dana asing dan rela mengorbankan kepentingan bangsanya sebagai imbalan dolar.

Dalam bahasa intelijen, kita mengalami apa yang dikenal dengan ”subversi asing”, yakni kita saling menghancurkan negara sendiri karena campur tangan secara halus pihak asing. Di dalam pendidikan formal, Pancasila tidak lagi diajarkan sebagai pelajaran wajib sehingga nilai-nilai Pancasila pada masyarakat melemah.

Keistimewaan Pancasila

Semenjak masa Reformasi, Pancasila seakan mengalami degradasi. Kepercayaan terhadap Pancasila di pertanyakan, apakah Pancasila mampu menjadi dasar negara atau Pancasila tidak relevan lagi dengan keadaan Indonesia saat ini. Sebenarnya krisis kepercayaan terhadap Pancasila diakibatkan oleh jatuhnya orde baru. Zaman orde baru, Pancasila adalah dewa, melebihi dasar negara itu sendiri. Dengan jatuhnya orde baru, maka merosot pulalah kepercayaan masyarakat terhadap Pancasila. Pancasila dianggap sebagai alat untuk mengekang aspirasi kebebasan masyarakat. Padahal, penerapan nilai-nilai Pancasila di zaman orde baru terdapat banyak penyimpangan. Sehingga, kita tidak boleh menyamakan antara rezim orde baru dengan Pancasila.

Memasuki masa reformasi, Pancasila nyaris tidak mempunyai bentuk sama sekali. Hal ini disebabkan karena banyak faktor, diantaranya:

1.       Penafsiran yang berbeda terhadap Pancasila. Jika zaman orde lama dan orde baru, mereka memaksakan penafsirannya, sehingga Pancasila masih mempunyai bentuk, walaupun itu menyimpang. Masa reformasi, penafsiran terhadap Pancasila dalam satu bentuk itu tidak mungkin, karena masyarakat kita hanyut dalam penafsirannya sendiri dalam eforia kebebasan menyatakan pendapat;

2.       Rasa sakit hati terhadap orde baru. Ketidakpercayaan dan rasa muak masyarakat terhadap orde baru, berimbas juga terhadap Pancasila. Pancasila di anggap sebagai alat orde baru dan mengekang kehidupan masyarakat;

3.       Munculnya kekuatan-kekuatan ketiga dalam masyarakat. Kekuatan-kekuatan ini berusaha mengantikan Pancasila dengan nilai-nilai mereka. Sebenarnya, munculnya kekuatan ketiga ini merupakan pengaruh globalisasi. Flash back sejarah, kekuatan ketiga ini hampir sama dengan kekuatan sosialis komunis di pertengahan abad ke-20.

Merevitalisasi Pancasila

Hakikatnya, Pancasila hanyalah alat. Alat pemersatu bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila juga bukanlah dewa seperti penafsiran orde baru, tetapi Pancasila hanyalah konsensus kenegaraan kita, yang mengikat berbagai agama, suku dan budaya. Dan agar dapat berfungsi penuh sebagai perekat bangsa, Pancasila harus diimplementasikan dalam segala tingkat kehidupan, mulai dari kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Serta dalam segala aspek meliputi politik, ekonomi, sosial budaya, dan hukum.

Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dapat dibedakan atas dua macam yaitu aktualisasi obyektif dan subyektif. Akualisasi Pancasila obyektif yaitu aktualisasi Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan kenegaraan yang meliputi kelembagaan negara antara lain legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Selain itu juga meliputi bidang-bidang aktualisasi lainnya seperti politik, ekonomi, hukum terutama dalam penjabaran ke dalam undang-undang, GBHN, pertahanan keamanan, pendidikan maupun bidang kenegaraan lainnya.

Adapun aktualisasi Pancasila subyektif adalah aktualisasi Pancasila pada setiap individu terutama dalam aspek moral dalam kaitannya dengan hidup negara dan masyarakat. Aktualisasi yang subjektif tersebut tidak terkecuali baik warga negara biasa, aparat penyelenggara negara, penguasa negara, terutama kalangan elit politik dalam kegiatan politik perlu mawas diri agar memiliki moral Ketuhanan dan Kemanusiaan sebagaimana terkandung dalam Pancasila.

Perlu Komitmen Bersama

Drs. Hadi Supeno, M.Si, Wakil Bupati Banjarnegara, mengungkapkan pentingnya merevitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. “Butuh komitmen kuat dari semua pihak, terutama para pejabat Negara untuk memposisikan Pancasila sebagai dasar Negara yang aplikatif. Jika tidak bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bermasyarakat maupun bernegara, Pancasila akan tetap dalam posisi sekarang,” ujar Hadi.

Hadi mencontohkan, nilai ketuhanan dan spiritualitas yang terkandung dalam sila pertama harus ditonjolkan dan dijadikan landasan hidup. “Toleransi beragama harus memperoleh tempat,” imbuh Hadi. Lalu, lanjut Hadi, sektor-sektor ekonomi yang vital dan menguasai hajat hidup orang banyak juga harus dikelola dengan bijaksana. “Coba tengok, sekarang dalam bidang penanaman modal, investor asing bahkan bisa mengeruk tanah dan segala kekayaannya dalam kurun waktu 90 tahun, bisa diperpanjang 60 tahun lalu 30 tahun? Apa lagi yang bias kita wariskan untuk anak cucu kita?” kata Hadi.

Belum lagi tentang keberadaan koperasi dalam sistem perekonomian Indonesia yang hanya dijadikan sebagai simbol. Hadi optimis, jika koperasi dikembangkan sesuai semangat dan nilai-nilai luhurnya, kesejahteraan masyarakat akan lebih mudah tercapai. “Pemerintah harus mengambil porsi besar dalam hal ini. Misalnya dengan menekan berkembangnya ekonomi pasar atau konglomerasi, karena mematikan ekonomi kerakyatan yang telah terbangun. Menurut kami, koperasi malah lebih sesuai dengan nafas perekonomian rakyat kita dan inilah yang harus dibela,” kritik Hadi.

Masih tentang aplikasi nilai-nilai Pancasila, Hadi juga menyayangkan ketidakkonsistenan pemerintah dalam mengamalkan Pancasila. Contohnya, pengamalan sila keempat dan pemilihan kepala daerah secara langsung sangat kontradiktif. Amanat yang terkandung dalam sila keempat adalah nilai-nilai kekeluargaan, gotong royong dan musyawarah. “Tapi kenyataannya, pemilihan dengan sistem voting yang dasarnya adalah menang kalah berarti mengabaikan musyawarah atau kesepakatan bersama yang tidak merugikan satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Kita sedang keblinger demokrasi ala barat, yang tidak memiliki akar budaya yang kuat seperti demokrasi yang diamanatkan para founding father kita. Ini yang harus kita perjuangkan bersama sekarang,” ujar Hadi.

Demokrasi, menurut Hadi, hanyalah sebuah alat untuk mencapai tujuan negara mensejahterakan rakyat dan bangsa. Untuk itu selayaknya harus diformulasikan agar sesuai dengan kondisi dan keadaan masyarakat yang bersangkutan. “Demokrasi ala Amerika yang sekarang kita pakai, tentu saja tidak sesuai untuk kita. Amerika itu negeri tanpa budaya. Mayoritas masyarakatnya adalah pendatang. Warga aslinya (suku Indian, red) malah diperangi dan dipinggirkan. Sedangkan Indonesia, sangat bertolak belakang dengan Amerika. Kita memiliki budaya-budaya adiluhung yang tak ternilai harganya. Jika kita bisa satukan dalam konsep kebhinekaan, betapa kayanya kita,” imbuh Hadi.

Masyarakat Akhlakul Karimah

Sebagai Wakil Bupati Banjarnegara, Hadi bersama Bupati Banjarnegara, H. Sutedjo Slamet Utomo, SH, M.Hum memiliki visi untuk mewujudkan masyarakat Banjarnegara yang sejahtera dan berakhlakul karimah. Untuk itu, beliau bersama Bupati Sutedjo sangat mengutamakan program-program kerja yang langsung menyentuh masyarakat, khususnya 46% petani. Sektor industri kecil yang hasilnya langsung dirasakan oleh masyarakat juga diperbanyak dan diperluas cakupannya.

Hadi juga menyadari pentingnya mengembangkan industri pariwisata, “Industri pariwisata adalah industri yang sangat komplek dan efeknya sangat luas. Butuh formula tepat agar tetap menyumbangkan efek positif kepada masyarakat namun meminimalisir dampak negatif. Seperti maraknya miras, prostitusi dan judi yang tidak akan bisa ditolelir. Kami ingin mengembangkan pariwisata yang mengagungkan tradisi luhur bangsa, bukan yang merusak moral bangsa,” ujar Hadi.

Lembaga pendidikan juga diharapkan mampu memberikan sumbangsih dalam upaya revitalisasi Pancasila ini. “Sekolah harus berfungsi sebagai sarana sosialisasi Pancasila yang utama dan pertama dalam ranah formal. Sekolah harus memposisikan diri sebagai alat meneruskan tradisi sekaligus mampu menciptakan inovasi-inovasi. Selain sekolah, media massa dan pranata sosial juga bisa dimanfaatkan untuk tujuan serupa,” kata Hadi.

Butuh Tauladan

Sebagai pimpinan, ujar Hadi, para pejabat negara harus memberikan teladan atau contoh hidup sederhana kepada masyarakat. Jangan sampai hidup bermewah-mewah dan mencolok ditengah kondisi masyarakat yang mayoritas masih kekurangan, karena bisa menimbulkan rasa cemburu dan memperlebar jurang kesenjangan sosial. Hadi juga berjanji untuk selalu membuat kebijakan yang pro rakyat, dalam bidang ekonomi, pertanian maupun industri.

Menurut Hadi, Pancasila akan tetap hidup dan menjadi landasan dalam bermasyarakat serta bernegara jika Pancasila bisa memberikan solusi. “Pancasila harus mampu diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Perut masyarakat kecil tidak akan kenyang hanya dengan ideologi, mereka butuh solusi nyata agar mereka dan keluarganya tidak kelaparan,” ujar Hadi.

“Sebagai bangsa yang besar, Indonesia dalam dunia yang tanpa batas dewasa ini, harus tetap memiliki pegangan kuat. Pancasila bisa dijadikan filter dan pijakan sekaligus. Nilai hedonisme, konsumerisme dan kapitalisme yang dibawa globalisasi secara tidak langsung mengubah perilaku masyarakat. Ini harus kita sikapi dengan bijak, salah satunya dengan menguatkan pijakan dan nilai-nilai luhur yang telah kita miliki,” pungkas Hadi.

Singsingkan Lengan Baju

Menanggapi komitmen pemerintah untuk merevitalisasi nilai-nilai Pancasila, Budi Sukarso, SH, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Banjarnegara berujar agar hal ini dilakukan sesegera mungkin. Menurut Budi, hal ini memang sudah menjadi tugas dan kewajiban pemerintah daerah. “Mungkin bisa dimulai dari sektor pendidikan. Jadikan Pancasila sebagai mata pelajaran yang wajib diikuti oleh semua anak, namun harus dengan pengawasan serius dan pengamalan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jangan hanya jadi ideologi kosong yang susah dicerna anak-anak, para pendidik harus paham ini dan memberikan suri tauladan yang baik dalam pengamalannya,” kata Budi.

Pemerintah pada awalnya juga harus bertindak sebagai enforcement agency sehingga semua pihak mematuhi dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai luhur yang dikandung Pancasila, terutama dalam ranah yang menjadi wewenangnya. “Misalnya, hampir semua SKPD memiliki kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Ya ayo manfaatkan kesempatan ini untuk mensosialisasikan kembali nilai-nilai Pancasila yang mulai pudar ini. Sisipkan pesan-pesan tentang Pancasila dalam tiap kesempatan, minimal agar masyarakat akrab dengan Pancasila kembali dan pada saatnya nanti Pancasila bisa diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Budi.

Budi optimis, nilai-nilai Pancasila tidak akan pernah lapuk meski diterpa hujan globalisasi. “Namun butuh usaha ekstra keras untuk mengaplikasikan nilai-nilai luhurnya dalam kehidupan nyata. Jika Pemerintah Kabupaten Banjarnegara telah bersepakat untuk merevitalisasi Pancasila, konsekuensinya adalah harus cancut taliwondo atau menyingsingkan lengan baju dan bekerja keras untuk mewujudkannya. Jangan hanya jadi slogan kosong, tapi mari bersama-sama kita wujudkan masyarakat Pancasila yang sejahtera, adil dan akhlakul karimah,” pungkas Budi. [dhian]



Terakhir Diperbaharui pada Sabtu, 08 September 2012 04:02
 

Kuliner Khas Banjarnegara

leye soto  Kacang Jenang purwaceng dawet ayu
You are here