Semua SKPD harus Punya SOP Bencana PDF Cetak Surel
Penilaian Pengguna: / 0
JelekBagus 
Ditulis oleh Admin2   
Minggu, 25 November 2012 23:10

(BANJARNEGARA) - Semua Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) harus mempunyai Standar Operasional (SOP) tentang kebencanaan, sehingga ketika bencana datang langsung sigap dan langsung tahu tindakan apa yang harus diambil dalam kondisi tersebut.

Hal ini penting mengingat dalam situasi tanggap darurat semua harus dilakukan dengan cepat, namun dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini ditegaskan oleh Wakil Bupati Drs. Hadi Supeno, M. Si, Rabu (21/11) saat memimpin Coffe Morning dengan pemateri Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) di Pendopo Dipayudha Adigraha.

“BPPD harus memiliki SOP yang dipahami semua pihak terkait agar ketika ada bencana masalah dana tidak menjadi ganjalan. Hal ini dikarenakan pengeluaran anggaran bencana harus ada pernyataan tanggap darurat dari Bupati” katanya.

SOP bencana tersebut, lanjutnya, harus dapat mewadahi unsure kecepatan dan ketepatan tindakan, sehingga ketika ada kejadian dan tindakan tanggap darurat segera dibutuhkan dana dapat segera dikucurkan.

“Karena bencana menyangkut nyawa manusia dan butuh kecepatan serta ketepatan penanganan maka ketika ada kejadian dan secara SOP memenuhi standar, maka segera saja BPPD SMS kepada Bupati, Wakil Bupati atau Sekda untuk memberitahukan kejadian tersebut agar pencairan dana dapat segera dicairkan dan tindakan segera diambil. Kami harap DPKAD juga ikut menyesuiakan” katanya.

Ini penting kami sampaikan, kata Hadi, jangan sampai prosedur administarasi menjadi kendala kita dalam menyelematkan nyawa manusia.

“Akan menjadi ironis ketika kita tahu bahwa kejadian bencana begitu banyak terjadi namun dana darurat malah banyak tersisa karena kendala adminstrasi” katanya.

SOP bencana ini juga perlu dimiliki oleh SKPD-SKPD terkait, termasuk kecamatan-kecamatan. Bagi kecamatan-kecamatan yang rawan bencana, lanjutnya, sosialisai menghadapi  tanggap darurat ini semestinya tersosialisasikan kepada masyarakat secara luas. Apa yang harus dilakukan jika bencana datang, kemana arah kita menyelematkan diri. Anak-anak sekolah diajarkan, apa yang sebaiknya harus dilakukan jika ada gempa dan mengapa kita harus bersembunyi di bawah meja.

“Pengetahuan ini penting karena akan membantu meminimalisir korban saat bencana. Jangan sampai ketika ada bencana longsor justru masyarakat menyelematkan diri menuju daerah yang rawan juga. Ini artinya ancaman besarnya korban lebih besar lagi” imbuhnya.

Kepala BPPD, Drs. Tursiman, menyatakan Banjarnegara memiliki potensi sejumla potensi bencana dianranya adalah bencana gerakan tanah, bencana gunungapi, bencana angina rebut/kencang, bencana kekeringan, bencana erosi, bencana banjir, bencana lain seperti kebakaran, social, dan kegagalan tekhnologi.

“Dari semua potensi tersebut, bencana gerakan tanah merupakan ancaman yang terhitung menyebar merata di semua kecamatan. Kurang lebih 70% wilayah Banjarnegara masuk zona kerentanan tanah tinggi. Akibatnya, hampir semua kecamatan, kecuali kecamatan purwareja klampok, rawan bencana longsor” katanya.

Pada akhir tahun 2011 sampai dengan 2012, lanjutnya, terjadi 379 peristiwa tanah longsor di pemukiman dan sarana umum.

“Penting untuk menjadi perhatian, dalam pengamatan kami ada kencederungan peningkatan kasus gerakan tanah atau tanah longsor dari tahun ke tahun” katanya.

Menghadapi situasi potensi bencana ini, kata Tursiman, pihaknya melakukan sejumlah tindakan sesuai prosedur yang telah ditetapkan yaitu melakukan upaya-upaya kesiapsiagaan, peringatan dini dan mistigasi bencana. Sejumlah langkah yang dilakukan oleh pihaknya adalah sosalisasi kesiapsigaan bencana alam di 10 kecamatan, penyusunan peta rawan bencana di kecamatan pagentan, kalibening, dan wanayasa. Penguatan pemadam kebakaran, pembinaan relawan, bimbingan teknis, dan menguatkan SAR atau Posko Bencana. (**--eko br)

 

Kuliner Khas Banjarnegara

leye soto  Kacang Jenang purwaceng dawet ayu
You are here