Isi
Isi

Isi (0)


Children categories

Pendahuluan

Pendahuluan (0)






 

INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD)

KABUPATEN BANJARNEGARA

TAHUN 2011

 

I. PENDAHULUAN

 

Penyampaian Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 ini, disamping sebagai perwujudan tanggungjawab kepada masyarakat juga merupakan pemenuhan atas kewajiban Kepala Daerah, sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (2) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

Mengenai materi, format dan sistematika ILPPD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7A Tahun 2007 tentang Tatacara Penyampaian Informasi dan Tanggapan atau Saran dari Masyarakat Atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Muatan ILPPD berisi penyelenggaraan pemerintahan daerah secara ringkas yang meliputi :

  1. Penyelenggaraan Urusan Desentralisasi yang terdiri atas Urusan Wajib dan Urusan Pilihan.

  2. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan, baik yang diterima dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

  3. Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan.

 

  1. Dasar Hukum

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2011 ini disusun berdasarkan pada :

  1. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

  2. PP Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat;

  3. PERMENDAGRI Nomor 7A Tahun 2007 dan Tata Cara Penyampaian Informasi dan Tanggapan atau Saran dari Masyarakat atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

  4. Surat MENDAGRI tanggal 8 Mei 2007 Nomor 188.32.04/558-DV perihal PERMENDAGRI Nomor 7A Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi dan Tanggapan atau Saran dari Masyarakat atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

 

 

  1. Gambaran Umum Daerah

  1. Kondisi Geografis

Kabupaten Banjarnegara termasuk Wilayah Provinsi Jawa Tengah bagian Barat, membujur dari Barat ke Timur. Secara astronomi, terletak diantara 7° 12' - 7° 31' Lintang Selatan dan 109° 29' - 109° 45'50" Bujur Timur, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Wilayah Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang. Sebelah Timur : Wilayah Kabupaten Wonosobo. Sebelah Selatan : Wilayah Kabupaten Kebumen. Sebelah Barat : Wilayah Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banyumas.

Luas wilayah Kabupaten Banjarnegara adalah 106.970,997 Ha atau sebesar 3,29 % dari luas seluruh wilayah Propinsi Jawa Tengah, terdiri dari 20 Wilayah Kecamatan, 12 Kelurahan, 266 Desa.

Suhu udara di Kabupaten Banjarnegara berkisar antara 20°C-26°C dengan temperatur terdingin yaitu 3°C-18°C, dengan kelembaban udara berkisar 80%-85%.

Musim hujan dan musim kemarau silih berganti sepanjang tahun, bulan - bulan basah (hujan) lebih banyak dari pada bulan-bulan kering (kemarau). Adapun curah hujan rata-rata 22,495 mm.

  1. Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2011 menurut data yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara sejumlah 1.087.489 jiwa, terdiri atas 553.076 jiwa laki-laki dan 534.413 jiwa perempuan, berarti jumlah penduduk mengalami kenaikan sebesar 1,33 % bila dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2010, yakni sejumlah 1.073.240 jiwa terdiri atas 545.817 jiwa laki-laki dan 527.423 jiwa perempuan.

Berdasarkan struktur umur yang ada, penduduk usia produktif (15-59 tahun) sebanyak 745.435 jiwa dan usia non produktif (0 s/d 14 tahun dan diatas 60 tahun) sebanyak 342.054 jiwa. Sehingga Angka Ketergantungan (Dependency Ratio) sebesar 0,46 yang berarti bahwa setiap 100 jiwa usia produktif harus menanggung 46 jiwa usia non produktif.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2010 sebesar 69,91 %. Angka kualitas manusia ini naik dibandingkan dengan Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2009 sebesar 69,63 %.

Penyebaran penduduk di tiap kecamatan tidak merata. Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Punggelan yaitu sebanyak 94.025 jiwa dan wilayah dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah di Kecamatan Pandanarum dengan jumlah penduduk 23.591 jiwa.

Sementara untuk tingkat kepadatan penduduk tahun 2011 adalah sebesar 1.017 jiwa per Km². Kepadatan tertinggi terdapat di Kecamatan Banjarnegara yaitu sebanyak 2.884 jiwa per Km², sedang kepadatan penduduk terendah terdapat di wilayah Kecamatan Pandanarum yakni 403 jiwa per Km².

  1. Kondisi Ekonomi

    1. Potensi Ungulan Daerah

1) Sektor Pertanian dan Kehutanan :

Pertanian dalam arti luas yang meliputi tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam perekonomian daerah. Dapat dikatakan bahwa sektor pertanian merupakan sektor andalan atau sektor basis yang mendominasi penyumbang perekonomian daerah.

  1. Sektor Pertambangan/Sumber Daya Mineral :

Dari hasil penelitian secara umum Sumberdaya mineral yang terdapat di Wilayah Kabupaten Banjarnegara adalah bahan galian golongan C atau non strategis / non vital.

Bahan Galian Golongan C di Wilayah Kabupaten Banjarnegara menurut jenis dan penggunaannya adalah :

Bahan Galian Industri berupa Asbes, Batu Gamping, Feldspar (Metasedimen), Lempung / Tanah Liat, Pasir Kwarsa, Trass, Oker, Batu Tulis / Slate, Zeolit,

Bahan Galian Bangunan berupa Andesit, Diorit, Marmer, Pasir dan Batu.

Disamping bahan galian golongan C tersebut diatas, ada indikasi terdapat bahan galian bijih/logam emas yang sedang dalam proses penelitian. Dari bahan galian golongan C yang ada, baru beberapa jenis saja yang dikelola dan diusahakan antara lain pasir dan batu serta Feldspar. Hal ini dikarenakan karena terbatasnya pengusaha / investor yang bergerak di bidang bahan galian (mineral).

  1. Sektor Industri dan Pariwisata :

Industri di Kabupaten Banjarnegara saat ini berjumlah 20.819 unit usaha dari berbagai jenis usaha, dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 46.630 orang, nilai investasi mencapai sebesar Rp. 233.050.000.000,-

Kabupaten Banjarnegara memiliki potensi obyek pariwisata yang beraneka ragam dan berpotensi untuk dikembangkan, Potensi pariwisata yang dimiliki berupa obyek-obyek wisata yang tersebar diberbagai wilayah antara lain Kompleks Candi, Kawah, Telaga, Air Terjun, Sumber Air Panas, Gua, Bendungan PLTA Panglima Sudirman, Taman Rekreasi Margasatwa Serulingmas, Kolam Renang Anglir Mendung.

Diantara produk-produk andalan yang ada setelah diseleksi terpilih 5 (lima) Produk Ungulan Daerah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor: 500/392 Tahun 1999 tanggal 25 Oktober 1999 tentang Penetapan Produk Unggulan Daerah, Produk Ungulan tersebut, yaitu:

  1. Keramik Hias, sentra di Kecamatan Purwareja Klampok

  2. Salak, sentra di Kecamatan Madukara

  3. Teh, sentra di Kecamatan Wanayasa

  4. Kentang, sentra di Kecamatan Pejawaran

  5. Obyek Wisata Dataran Tinggi Dieng di Kecamatan Batur

    1. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

Kondisi perekonomian daerah secara umum tercermin dalam PDRB Kabupaten Banjarnegara atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2011 (data perkiraan) mencapai sebesar Rp 7.630.769..000.000,-, sedangkan PDRB atas Harga Konstan Tahun 2000, pada tahun 2011 (data perkiraan) mencapai sebesar Rp 3.028.613.000.000,-.

Secara makro struktur perekonomian Sektor Pertanian mendominasi dengan memberikan sumbangan terhadap PDRB Kabupaten Banjarnegara sebesar 36,09%. Untuk selanjutnya Sektor Jasa-Jasa menempati urutan kedua dengan memberikan kontribusi sebesar 18,50%, Sektor Perdagangan menempati urutan ketiga dengan memberikan sumbangan sebesar 13,63%; Sektor Industri menduduki urutan keempat dengan kontribusi sebesar 11,51%; urutan kelima Sektor Bangunan sebesar 7,05%; urutan keenam Sektor Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan dengan kontribusi sebesar 7,25%; Sektor Angkutan dan Komunikasi menempati urutan ketujuh dengan kontribusi sebesar 5,03%; urutan kedelapan Sektor Petambangan dan Penggalian dengan kontribusi sebesar 0,49% dan urutan kesembilan Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih dengan kontribusi sebesar 0,46%.

Laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2011 mencapai 4,85%, sedangkan inflansi secara komulatif pada tahun 2011 sebesar 4,73%.

PDRB perkapita Kabupaten Banjarnegara tahun 2011 berdasarkan harga berlaku mencapai angka sebesar Rp.8.157.700,- naik sebesar 13,08% bila dibandingkan dengan PDRB perkapita berdasarkan harga berlaku tahun 2010 sebesar Rp.7.214.067,- .

Sedangkan PDRB perkapita Kabupaten Banjarnegara tahun 2011 berdasarkan harga konstan mencapai angka sebesar Rp.3.237.749,- naik sebesar 4,13% bila dibandingkan dengan PDRB perkapita berdasarkan harga konstan tahun 2010 sebesar Rp.3.109.467,- .

View items...
RPJMD

RPJMD (0)

II. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

 

  1. Visi Dan Misi

Dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2011, Arah dan Kebijakan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2006 - 2011. Strategi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada saat ini, ditujukan untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, serta terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (good governance dan clean government), yaitu pemerintahan yang mengikuti aturan, demokratis, transparan dan akuntabel serta terciptanya keseimbangan dan keserasian peran antara pemerintah, swasta dan masyarakat. RPJM Daerah ini merupakan terjemahan dan penjabaran Visi yang akan dicapai oleh Kepala Daerah untuk Periode 2006 – 2011, Visi tersebut adalah :

Banjarnegara yang Mandiri Berkualitas, Sejahtera, Bermartabat, Iman dan Taqwa Berdasarkan Pancasila”

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang tercermin dalam Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Banjarnegara, maka dirumuskan Misi (beban kerja yang harus dilaksanakan) sebagai berikut :

  1. Menyelenggarakan pemerintahan yang efisien, efektif dan bersih (bebas KKN) dengan mengutamakan masyarakat.

  2. Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan investasi pembangunan.

  3. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat dan kemitraan dalam pelaksanaan pembangunan.

  4. Meningkatkan kualitas dan kecerdasan sumberdaya manusia dalam pembangunan yang berkelanjutan.

  5. Memulihkan dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian rakyat dari keterpurukan ekonomi nasional.

  6. Menciptakan rasa aman dan tentram dalam suasana kehidupan yang demokratis dan agamis.

 

  1. Strategi Dan Arah Kebijakan Daerah

  1. Strategi Daerah

Untuk mewujudkan Visi dan menjalankan Misi pembangunan sebagaimana tersebut, ditempuh 2 (dua) strategi pembangunan daerah, yaitu :

  1. Strategi Penguatan Sistem Politik dan Hukum yang diarahkan untuk mengefektifkan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan semangat, jiwa, nilai dan konsensus dasar Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

  2. Strategi Pembangunan Kabupaten Banjarnegara yang diarahkan untuk membangun Kabupaten Banjarnegara di segala bidang guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penciptaan landasan pembangunan yang kokoh, dengan memperhatikan aspek pertumbuhan, pemerataan dan berkelanjutan.

  1. Arah Kebijakan Daerah :

Arah kebijakan daerah secara umum merupakan kebijakan yang berkaitan dengan program Kepala Daerah terpilih sebagai arah bagi SKPD maupun lintas SKPD dalam merumuskan kebijakan guna mencapai kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya .

Arah kebijakan umum, pada umumnya akan memuat arahan-arahan yang berorientasi pada :

  1. Peningkatan produktivitas sektor riil.

  2. Peningkatan ketahanan/kecukupan pangan.

  3. Peningkatan nilai tambah sektor ekonomi.

  4. Peningkatan daya beli masyarakat.

  5. Peningkatan kesempatan kerja /lapangan kerja.

  6. Kecukupan energi dan air bersih.

  7. Peningkatan kualitas prasarana / fasilitas umum / kenyamanan.

  8. Peningkatan kualitas tata ruang.

  9. Peran serta masyarakat.

  10. Penguatan kelembagaan pemerintah (capacity building).

  11. Peningkatan peran lembaga-lembaga masyarakat sebagai mitra pemerintah.

  12. Peningkatan kualitas fisik manusia.

  13. Peningkatan iman, taqwa dan moral.

  14. Peningkatan pendidikan masyarakat.

  15. Peningkatan Pengarustamaan Gender.

  16. Peningkatan perlindungan anak terlantar, penyandang masalah sosial dan sejenisnya.

  17. Peningkatan aktivitas dan kreativitas pemuda.

  18. Penguasaan informasi teknologi.

  19. Peningkatan keadilan sosial.

  20. Peningkatan keamanan / ketertiban / ketentraman dan kewaspadaan terhadap bencana.

  21. Supremasi hukum / HAM.

  22. Peningkatan kualitas lingkungan/sumberdaya alam.

  23. Peningkatan kualitas pelayanan umum.

  24. Peningkatan kualitas informasi dan komunikasi.

  25. Peningkatan budaya/gerakan efisiensi, etos kerja, disiplin, berprestasi.


  1. Prioritas Daerah

Searah dengan program Pembangunan Nasional yang telah ditetapkan, dan berdasarkan sasaran yang harus dicapai dalam RPJMD Tahun 2006-2011, maka prioritas pembangunan Kabupaten Banjarnegara tahun 2010 adalah sebagai berikut :

  1. Peningkatan akses serta kualitas pendidikan dan kesehatan.

  2. Peningkatan pertumbuhan ekonomi rakyat secara merata untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

  3. Peningkatan kualitas layanan publik (public service) yang menyangkut infrastruktur maupun non infrastruktur.

  4. Peningkatan implementasi tata kelola pemerintahan yang baik, profesional, akuntabel dan efisien.

Untuk pencapaian program tersebut telah ditetapkan 5 (lima) grand strategy sebagai berikut :

  1. Pembangunan Bidang Pendidikan

  1. Penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

  2. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai

  3. Pemenuhan tenaga pendidikan yang cukup

  4. Peningkatan kualitas tenaga pendidikan

  5. Pengembangan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada semua tingkatan

  6. Pemberantasan buta aksara melalui peningkatan program Pendidikan Luar Sekolah (PLS)

  1. Pembangunan Bidang Ekonomi Rakyat

  1. Pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi setempat

  2. Penyediaan dana yang cukup dengan prosedur yang sederhana

  3. Pemberdayaan kelompok usaha ekonomi pedesaan dan koperasi

  4. Pembinaan manajemen kelompok, kualitas produksi dan pemasaran

  5. Pengembangan sistem informasi industri dan perdagangan

  6. Peningkatan promosi produk-produk lokal pada tingkatan regional, nasional dan internasional

  1. Pembangunan Bidang Kesehatan

  1. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat terutama keluarga miskin, orang terlantar dan orang jompo

  2. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat secara merata dan adil di seluruh wilayah Kabupaten Banjarnegara

  3. Pemenuhan tenaga kesehatan yang cukup guna peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat

  4. Pemenuhan kebutuhan obat di semua tingkat pelayanan

  5. Peningkatan kesehatan keluarga dan kualitas kesehatan lingkungan

  1. Pembangunan Bidang Infrastruktur

  1. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar secara menyeluruh di semua wilayah

  2. Perluasan jaringan jalan pada simpul-simpul ekonomi

  3. Penyediaan akses dasar pada semua wilayah terpencil

  4. Pengembangan kawasan utara selatan dalam rangka menghidupkan akses ekonomi lokal

  5. Penyediaan akses dasar pada semua kawasan wisata, industri kecil, pertambangan dan kawasan potensi ekonomi lainnya.

  1. Pembangunan Bidang Pemerintahan

  1. Peningkatan sumber daya manusia aparatur yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan

  2. Pengembangan sikap aparatur yang profesional, berakhlak mulia, berbudi pekerti dan memiliki iman serta taqwa yang kuat

  3. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang cepat, tepat, singkat dan murah

  4. Terciptanya clean government dan good governance dalam rangka pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat.

Disamping ke-5 prioritas utama tersebut, pembangunan bidang-bidang lainnya tetap diperhatikan secara simultan dan terpadu serta ditangani secara konsisten dan saling mendukung.

View items...
Urusan Desentralisasi

Urusan Desentralisasi (0)

III. URUSAN DESENTRALISASI

 

Dalam penyelenggaraan Urusan Desentralisasi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara pada Tahun 2011 telah menyelenggarakan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan Dengan menyerap dana APBD sebesar Rp.1.037.963.456.757,- Urusan wajib yang dilaksanakan terdiri 26 Urusan dan untuk Urusan pilihan terdiri 8 Urusan.

 

  1. Prioritas Urusan Wajib Yang Dilaksanakan.

Urusan wajib yang dilaksanakan di Kabupaten Banjarnegara pada Tahun 2011 meliputi Bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga, Perpustakaan, Kesehatan, Lingkungan Hidup, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Penanaman Modal, Ketahanan Pangan, Ketenagakerjaan, Sosial, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pekerjaan Umum, Perumahan, Penataan Ruang, Perencanaan Pembangunan, Statistik, Perhubungan, Pertanahan, Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Kebudayaan, Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Otonomi Daerah-Pemerintahan Umum-Administrasi Keuangan Daerah-Perangkat Daerah-Kepegawaian-dan-Persandian, Komunikasi dan Informatika, serta Bidang Kearsipan dengan menyerap dana APBD sebesar Rp.1.000.271.603.132,-

Bidang Pendidikan.

Sasaran utama Bidang Pendidikan adalah Penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan yang Memadai, Pemenuhan Tenaga Pendidikan yang cukup, Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidikan, Pengembangan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada semua tingkatan, Pemberantasan Buta Aksara melalui Peningkatan Program Pendidikan Luar Sekolah.

Untuk mencapai sasaran tersebut, pada tahun 2011 telah dilaksanakan beberapa program pembangunan Bidang Pendidikan, antara lain : Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun; Pendidikan Menengah; Pendidikan Non Formal; Pendidikan Luar Biasa; Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan; Manajemen Pelayanan Pendidikan. Bidang Pendidikan menyerap dana APBD sebesar Rp.533.021.528.102,- atau mencapai 51,35 % dari total APBD Tahun Anggaran 2011.

Adapun hasil yang telah dicapai pada masing-masing program, yaitu: Program PAUD antara lain terlaksananya peringatan hari anak nasional; Pengadaan APE PAUD Non Formal; terlaksananya pembangunan gedung/ ruang kelas baru (RKB), Pengadaan mebelair, dan Rehabilitasi ruang kelas. Program Wajar Dikdas 9 Tahun antara lain: Pembangunan gedung sekolah; Pembangunan gedung perpustakaan sekolah; Rehabilitasi ruang kelas; Pengadaan TIK dan Buku Perpustakaan; Fasilitasi Pendidikan Inklusi; Bantuan Operasional Sekolah (BOS); Pembangunan talud pengaman sekolah; Pengadaan meubelair, Pengadaan media edukasi, Komputer multimedia, Alat peraga MIPA, Buku muatan lokal Bahasa Jawa; Pengadaan alat UKS; Buku perpustakaan sekolah; Alat peraga MIPA; Penjaminan mutu SMP SBI serta Terlaksananya kegiatan UN SD dan SMP.

Pada Program Pendidikan Menengah hasil kegiatan antara lain : Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB); Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Laboratorium; Fasilitasi Peningkatan kemampuan bahasa Inggris guru; Fasilitasi penelitian IPA dan IPS siswa; Fasilitasi peralatan teaching factory SMK; Fasilitasi pendidikan berbasis keunggulan lokal (PBLK); Fasilitasi implementasi SMM ISO SMA / SMK; Pemberian beasiswa siswa SMA / SMK dari keluarga kurang mampu; Pengembangan RSBI; dan Pengembangan carrier center SMK; Alat bengkel SMK; serta pengadaan alat tele conference.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi pendidik dan tenaga kependidikan serta meningkatkan profesionalisme guru telah dilaksanakan kegiatan dengan hasil: Tersalurkannya insentif bagi tenaga pendidik non formal dan tenaga pendidik PAUD non formal; Tersalurkannya dana kesra bagi guru wiyata bhakti; Bantuan studi lanjut guru ke jenjang S1/D4 pada jenjang pendidikan dasar dan Pendidik PAUD PNF, Seleksi Guru, Kepala Sekolah dan Wakasek Berdedikasi, Pengembangan profesi Guru SD dan SMP. Sedangkan pada Program Pendidikan Non Formal hasilnya: Terlaksananya kegiatan tindak lanjut pasca buta aksara; keterampilan desa vokasi; Pengembangan pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM); Terselenggaranya pendidikan paket A, B dan C; Terselenggaranya jambore PNF tingkat Provinsi; Terselenggaranya Taman Bacaan Masyarakat (TBM).

Dalam rangka meningkatkan Kapasitas Pendidikan Dasar melalui Program Basic Education Capacity (BEC) telah dilaksanakan kegiatan antara lain: Pelatihan Guru Kelas VI; Pelatihan Pembelajaran Tematik; Pelatihan Manajemen Sekolah; Workshop Pemetaan Standart Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar; studi visit implementasi education public expenditur analysis (EPEA - BEC) ke Kabupaten Gorontalo; Pelatihan SIMDA Keuangan UPTD, Pelatihan Manajemen Asset, Pelatihan Education Management Information System - Paket Aplikasi Sekolah (EMIS–PAS) dan Studi visit EMIS ke Kabupaten Jembrana.

Untuk menjamin agar upaya-upaya tersebut dapat berjalan dengan lancar dan baik, maka Pemerintah Kabupaten dari tahun ke tahun selalu melakukan peningkatan alokasi dana untuk membiayai kegiatan urusan pemerintahan dibidang pendidikan, yang pada tahun 2011 telah mencapai sebesar Rp.158.473.158.000,- (seratus lima puluh delapan milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah) atau 43,77 % dari total belanja langsung APBD Kabupaten Banjarnegara.

Adapun total alokasi dana untuk membiayai kegiatan urusan pemerintahan dibidang pendidikan (yang digunakan untuk Belanja tidak langsung dan Belanja Langsung) mencapai sebesar Rp. 585.132.062.000,- (Lima ratus delapan puluh lima milyar seratus tiga puluh dua juta enam puluh dua ribu rupiah) atau 52,71% dari total belanja APBD Kabupaten Banjarnegara.

Melalui berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut, telah memberikan pengaruh positif terhadap naiknya capaian kinerja pembangunan pendidikan. Hal tersebut dapat dilihat pada capaian kinerja pendidikan Tahun 2011, antara lain: Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah pada tahun 2011 sebesar 52,47 % atau naik 1,41 % bila dibanding tahun 2010 sebesar 51,06 %. Peningkatan Mutu Pendidikan di Kabupaten Banjarnegara juga dapat dilihat dari prestasi kejuaraan akademis maupun non akademis yang diraih siswa-siswi SMP, SMK dan SMA di tingkat Provinsi, Nasional maupun Internasional. Disamping itu dapat dilihat dari perolehan rata-rata nilai UN, dengan hasil sebagai berikut: Rata-rata nilai UN SD/MI tahun 2009/2010 : 7,21 sedangkan tahun 2010/2011 naik menjadi : 7,33; Rata-rata nilai UN SMP/MTs tahun 2009/2010 : 6,66 sedangkan tahun 2010/2011 naik menjadi : 6,99; Rata-rata nilai UN SMA/MA tahun 2009/2010 : 7,87 sedangkan tahun 2010/2011 naik menjadi 8,34; Rata-rata nilai UN SMK tahun 2009/2010 : 7,42 sedangkan tahun 2010/2011 naik menjadi : 8,07.

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI sederajat pada tahun ajaran 2011/2012 dapat dicapai sebesar 97,31% atau turun bila dibandingkan dengan APK SD / MI sederajat tahun ajaran 2010 / 2011 (103,95 %). APK SMP / MTs. sederajat pada tahun ajaran 2011 / 2012 dapat dicapai sebesar 80,83 % atau turun bila dibandingkan dengan APK SMP/MTs. sederajat tahun ajaran 2010/2011 (95,81 %). APK SMA / SMK / MA sederajat pada tahun ajaran 2011/2012 dapat dicapai sebesar 52,47 % atau naik bila dibandingkan dengan APK SMA / SMK / MA sederajat tahun ajaran 2010/2011 (51,06 %).

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI sederajat pada tahun ajaran 2011/2012 dapat dicapai sebesar 96,93 %, atau menurun bila dibandingkan dengan APM SD/MI sederajat tahun ajaran 2010 / 2011 sebesar 98,05 %. APM SMP / MTs sederajat pada tahun ajaran 2011 / 2012 dapat dicapai sebesar 78,76 %, atau menurun bila dibandingkan dengan APM SMP / MTs sederajat tahun ajaran 2010 / 2011 sebesar 88,29 %. APM SMA / SMK / MA sederajat pada tahun ajaran 2011/2012 dapat dicapai sebesar 45,14 %, atau menurun bila dibandingkan dengan APM SMA / SMK / MA sederajat tahun ajaran 2010 / 2011 sebesar 45,91 %.

Penurunan APK dan APM pada beberapa jenjang pendidikan disebabkan oleh beberapa faktor antara lain karena adanya penurunan Angka Melanjutkan, naiknya Angka Putus Sekolah serta banyaknya siswa yang melanjutkan sekolah ke luar daerah atau mengikuti orang tua yang bekerja di luar daerah bahkan luar Jawa (perkebunan kelapa sawit).

Angka Melanjutkan tahun pelajaran 2010 / 2011 dari SD / MI ke SMP / MTs sebanyak 87,98 %, dan dari SMP / MTs ke SMA / SMK / MA sebanyak 69,06 %. Sedangkan pada tahun 2009 / 2010 Angka Melanjutkan dari SD / MI ke SMP / MTs sebanyak 89,87 %, dan dari SMP / MTs ke SMA / SMK / MA sebanyak 67,19 %.

Angka putus sekolah tahun 2011 SD / MI sebanyak 0,29 %, SMP / MTs 0,99 %, SMA / MA / SMK 1,19 %. Sedangkan pada tahun 2010 Angka putus sekolah SD / MI sebanyak 0,27 %, SMP / MTs 0,76 %, SMA / MA / SMK 0,86 %.

Angka kelulusan tahun pelajaran 2010 / 2011 SD / MI sebanyak 99,85 %, SMP / MTs 96,44 %, SMA / MA / SMK 99,93 %. Sedangkan pada tahun 2009 / 2010 Angka kelulusan SD / MI sebanyak 97,65 %, SMP / MTs 99,19 %, SMA / MA / SMK 97,27%.

Rata-rata lama sekolah tahun 2011 SD / MI 6,36 tahun, SMP / MTs 3,00 tahun, SMA / MA / SMK 3,00 tahun. Sedangkan pada tahun 2010 angka rata-rata lama sekolah SD / MI 6,37 tahun, SMP / MTs 3,01 tahun, dan SMA / MA / SMK 3,00 tahun.

Sarana Pendidikan, Pada tahun 2011 jumlah sekolah yang ada yaitu TK sebanyak 292 unit, RA / BA sebanyak 259 unit, SLB sebanyak 4 unit, SD / MI sebanyak 848 unit, SMP / MTs. sebanyak 140 unit, SMA / MA / SMK sebanyak 46 unit dan Perguruan Tinggi sebanyak 3 unit. Sedangkan pada tahun 2010, jumlah sekolah yang ada yaitu TK sebanyak 278 unit, RA / BA sebanyak 233 unit, SLB 4 unit, SD / MI 850 unit, SMP / MTs.140 unit, SMA / MA / SMK 44 unit, dan Perguruan Tinggi sebanyak 3 unit.

Jumlah guru yang tersedia pada tahun 2011 yaitu guru SD/MI sebanyak 6.955 orang, guru SMP / MTs 2.610 Orang, guru SMA/MA/SMK 1.407 orang. Sedangkan pada tahun 2010 jumlah guru yang tersedia yaitu guru SD/MI sebanyak 7.208 orang, guru SMP/MTs. 2.472 orang, guru SMA /MA/SMK sebanyak 1.326 orang. Banyaknya Guru yang memenuhi kualifikasi S1 / D-IV pada tahun 2011 sebesar 63,11 % atau meningkat bila dibanding tahun 2010 sebesar 47,76 %. Pada tahun 2011 rasio guru dan murid SD / MI 1 : 15, rasio guru dan murid SMP / MTs 1 : 16, rasio guru dan murid SMA / MA / SMK 1 : 16.

Bidang Kepemudaan dan Olahraga.

Dalam Bidang Kepemudaan dan Olahraga, pada tahun 2011 telah dilaksanakan beberapa program pembangunan, antara lain : Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga; serta Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga. Bidang Kepemudaan dan olah raga menyerap dana APBD sebesar Rp. 3.348.212000,-.

Adapun hasil yang telah dicapai antara lain Terselenggaranya kegiatan kompetisi olah raga; Terselenggaranya kegiatan pekan olah raga dan seni SDLB; Terlaksananya kegiatan peringatan hari olahraga nasional tingkat provinsi jawa tengah tahun 2011; Pembangunan Stadion berupa Tribun, Tower air dan Pelebaran Jalan; Pembangunan rabat beton dan Tempat Duduk Stadion Purwanegara; Pembangunan Tribun Indoor Lapangan Tenis; Pembangunan lapangan Indoor Lapangan Basket; Pembuatan Drainase Stadion Merden Purwanegara; Pembangunan pagar keliling Padepokan pencak silat Wanadadi; Pembuatan talud dan pagar pengaman lapangan Merden; Tersedianya bantuan alat-alat olah raga berupa bola basket, bola sepak, bola voley, net voley, kaos tim, jaring gawang, meja pingpong, net pingpong, bad pingpong dan net bulutangkis.

Adapun capaian kinerja Bidang Kepemudaan dan Olahraga pada tahun 2011 dapat dilihat pada indikator kinerja antara lain tersedianya Jumlah Gelanggang / Balai Remaja di Kabupaten sebanyak 3 buah dan Jumlah Lapangan Olahraga di Kabupaten sebanyak 46 buah

 Bidang Perpustakaan.

Sasaran utama Bidang Perpustakaan adalah Menumbuhkan minat baca masyarakat. Untuk mencapai sasaran tersebut, pada tahun 2011 telah dilaksanakan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan. Bidang Perpustakaan menyerap dana APBD sebesar Rp. 1.462.915.589,-.

Dari program yang telah dilaksanakan tersebut, hasil yang dicapai antara lain tersedianya pelayanan perpustakaan yang baik melalui optimalisasi Layanan Otomasi Perpustakaan, Layanan Katalog Online, Pengembangan Website KPAD, Layanan Warnet, Layanan Tambahan Perpustakaan, Layanan Gelar Buku, Layanan Wisata Buku, Layanan Pemutaran Film Pendidikan, Layanan Story Telling, Layanan Perpustakaan Keliling, Layanan Motor Pintar, Monitoring Perpustakaan Desa / Sekolah / Masyarakat, Penyelenggaraan Pameran Buku, Bertambahnya Koleksi Bahan Pustaka, terselenggaranya Lomba Bercerita Tingkat Kabupaten Banjarnegara dan tersedianya Sarana Pemutaran Film Kesehatan dan Bahaya Rokok, serta terselenggaranya Pembinaan Pengelola Perpustakaan Sekolah.

Adapun capaian kinerja bidang Perpustakaan antara lain Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah pada tahun 2011 mencapai 11.124 judul buku atau sebanyak 34,20 %, meningkat bila dibanding tahun 2010 sebanyak 32,96 %. Pengunjung Perpustakaan pada tahun 2011 sebanyak 32.821 orang atau 3,51 %, menurun bila dibanding tahun 2010 sebesar 4,71 %.

Bidang Kesehatan.

Pembangunan Bidang Kesehatan diarahkan pada upaya-upaya yang meliputi : Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat terutama keluarga miskin, orang terlantar dan orang jompo; Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat secara merata dan adil di seluruh wilayah Kabupaten Banjarnegara; Pemenuhan tenaga kesehatan yang cukup guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat; Pemenuhan kebutuhan obat di semua tingkat pelayanan; serta Peningkatan kesehatan keluarga dan kualitas kesehatan lingkungan.

Untuk mencapai sasaran tersebut pada tahun 2011 telah dilaksanakan beberapa program pembangunan antara lain: Program Obat dan Perbekalan Kesehatan; Upaya Kesehatan masyarakat; Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; Perbaikan Gizi Masyarakat; Pengembangan Lingkungan Sehat; Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular; Standarisasi Pelayanan Kesehatan; Pengadaaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya serta prasarana Rumah Sakit (RS); Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia; Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak; Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan; serta Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin. Bidang Kesehatan menyerap dana APBD sebesar Rp. 92.891062.914,-

Adapun hasil yang telah dicapai antara lain Terpenuhinya ketersediaan obat sesuai kebutuhan; Pelayanan kesehatan Pasien miskin non kuota Jamkesmas; Kampanye program campak dan penyuluhan TB dan DBD; Pemberian makanan pendamping air susu ibu (MP-ASI) dan perawatan Gizi buruk; Revitalisasi posyandu; Terlaksananya vaksinasi bagi balita dan anak sekolah / BIAS; Kegiatan Penyelidikan epidemiologi penyakit; Meningkatnya cakupan Pelayanan Kesehatan Remaja; Pengadaan sarana-prasarana di UPT dan Dinas Kesehatan; Terbangunnya sarana kesehatan di Puskesmas; Kegiatan Pelayaan lansia di UPT Puskesmas; Terlaksanya Pelayanan ibu hamil resiko tinggi bagi masyarakat miskin; Kelancaran kegiatan pertolongan untuk pengungsi dan korban bencana.

Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit; Pembangunan Gedung dan Rehabilitasi rawat inap serta gudang obat; Pengadaan obat-obatan; Tersedianya fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok; Terwujudnya sarana prasarana, peralatan dan alat transportasi RS yang bersih, aman dan nyaman untuk bekerja serta kondisi siap pakai; Terlaksananya Pengobatan bagi pasien kurang mampu; Pengembangan sistem informasi kesehatan / rumah sakit; serta Terlaksananya sunatan massal bagi anak-anak keluarga kurang mampu.

Dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat, berbagai sarana medis yang tersedia di Kabupaten Banjarnegara antar lain yaitu Rumah Sakit Umum Daerah sebanyak 1 unit, Rumah Sakit Umum Swasta sebanyak 2 unit, Puskesmas induk sebanyak 35 unit, Puskesmas Pembantu 42 unit, Puskesmas keliling 35 unit dan Posyandu sebanyak 1.592 unit. Dengan praktek dokter sebanyak 136 tempat, klinik sebanyak 31 dan apotik sebanyak 36.

Dalam upaya meningkatkan kemandirian masyarakat dalam pembiayaan pelayanan kesehatan, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara telah meluncurkan Program Jaminan Kesehatan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Kabupaten Banjarnegara, sebagai kelanjutan dari Program JPKM (Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat). Untuk mendorong minat masyarakat terhadap JAMKESDA, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara bersama Bapel JAMKESDA terus meningkatkan kualitas pelayanan, memperluas paket manfaat jaminan, serta meningkatkan jejaring kerja pelayanan. Adapun kepesertaan JAMKESDA tahun 2011 adalah sebanyak 18.982 peserta dengan rincian 8.462 peserta Jamkesda Pratama, dan 1.018 Jamkesda Madya, serta 9.502 peserta Jamkesda Utama.

Pemberantasan penyakit malaria telah menunjukkan keberhasilannya, dengan mempertahankan Angka Insiden penyakit malaria (API) dibawah 1 permill. API Kabupaten Banjarnegara sebesar 0,87 permill pada tahun 2011 sehingga berdasarkan kriteria WHO, Kabupaten Banjarnegara berada pada posisi HIJAU (AMAN).

Angka kematian (CFR) penyakit DBD tahun 2011 sebesar 0%, atau tidak ada kematian akibat penyakit DBD. Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun 2011 sebesar 15,78 per 1000 kelahiran hidup, melebihi target sebesar 35 per 1000 kelahiran hidup dengan persentase kinerja sebesar 154 %.

Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2011 sebesar 74,29 per 100.000 kelahiran hidup, jauh melebihi target pada tahun 2011 sebesar 125 per 100.000 kelahiran hidup, dengan persentase kinerja sebesar 140%.

Status gizi buruk pada tahun 2010 sebanyak 32 kasus dari balita yang ditimbang menurun menjadi 22 kasus pada tahun 2011. Selama tahun 2010–2011 tidak ditemukan kematian karena gizi buruk.

 Bidang Lingkungan Hidup.

Sasaran utamanya adalah mewujudkan kota yang bersih dan teduh melalui penerapan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik di bidang pengelolaan lingkungan hidup baik fisik maupun non fisik.

Untuk mencapai sasaran tersebut, telah dilaksanakan program antara lain : Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup; Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH); Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan; Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Air; serta Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup. Bidang Lingkungan Hidup menyerap Dana APBD sebesar Rp. 3.770.428.548,-.

Dengan hasil yang telah dicapai antara lain Terpantaunya kualitas Lingkungan, Terkendalinya Kerusakan Sumber Daya Air, Tersusunnya Neraca Sumberdaya Hutan dan Sumberdaya Alam, Tersedianya Prasarana dan sarana pengelolaan persampahan, Tersedianya lahan pembuangan dan penampungan sampah di TPA Winong, Terciptanya kebersihan keindahan dan ketertiban di Banjarnegara, Terwujudnya Trotoar yang mendukung kenyamanan pejalan kaki, pengurasan saluran perkotaan, Tercapainya pengelolaan ruang terbuka hijau dan tersedianya hutan kota yang sejuk dan nyaman, serta meningkatnya pengelolaan kebrsihan bangunan pasar.

Adapun capaian kinerja bidang Lingkungan Hidup antara lain Penanganan Sampah (volume sampah yang ditangani) pada tahun 2011 mencapai 73 M³ atau 48,66 %, meningkat bila dibanding tahun 2010 sebesar 46,15 %. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal sebanyak 2 perusahaan wajib Amdal atau 100 %. Daya Tampung Tempat Pembuangan Sampah (TPS) sebanyak 364 m³, meningkat dibanding tahun 2010 sebanyak 210 m³.

 Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, telah dilaksanakan beberapa program pembangunan, antara lain : Program Penciptaan iklim UMKM yang kondusif; Program Peningkatan Kualitas kelembagaan koperasi; Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM; Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah. Bidang Koperasi dan Usaha kecil Menengah menyerap Dana APBD sebesar Rp. 6.839.973.759,-.

Adapun hasil yang telah dicapai antara lain meningkatnya akses UMKM terhadap pasar dan sumber daya produktif, tersedianya dasar hukum pengelolaan dana bergulir bagi UMKM dan Koperasi, meningkatnya pengetahuan dan pemahaman serta ketrampilan pengelolaan usaha koperasi secara baik, terlaksananya monitoring usaha dan pembiayaan UMKM, terpenuhinya sarana dan prasarana dagang antara lain berupa gerobag dan etalase serta terlaksananya pengelolaan jasa penyaluran dan investasi pinjaman bergulir bagi UMKM.

Disamping itu dalam tahun 2011 juga ada fasilitasi dari Kementerian Koperasi dan UKM RI berupa Bantuan dana modal koperasi sebesar Rp.50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) kepada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mabrur, Kopwan Piranti Sejahtera dan KSU Bina Sejahtera, Bantuan Rice Milling Unit untuk KUD Bina Rahayu sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah), Bantuan untuk Pengembangan Perikanan Darat kepada KUD Sedya Rahayu sebesar Rp.249.500.000,- (Dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Faslitasi dari Dinas Koperasi dan UMKM Propinsi Jawa Tengah berupa Penyuluhan pendirian koperasi untuk 20 LKM / Koperasi baru, Bantuan Rice Mill Unit untuk KUD, Bantuan Seperangkat Komputer untuk KUD, Bantuan Cashbox dan mesin ketik untuk LKM, Bantuan Cashbox untuk Kopwan dan Kelompok PKK, Workshop penilaian kesehatan KSP / USP untuk Koperasi dan UMKM, Pelatihan Pembuatan Pakan Ikan untuk Kelompok Tani, Bintek dan PKL Penumbuhan Wirausaha baru berbasis bahan lokal dan masing–masing peserta mendapat 1 set alat pembuat makanan (Kompor, perajang dan lain – lain). Bantuan Alat produksi kerajinan kayu, Bantuan alat pemecah bambu, Bantuan Alat produksi kerajinan bambu, Bantuan Alat Pengolah Virgin Coconut Oil (VCO), Fasilitasi Ijin Kesehatan kepada pelaku UMKM bidang Makanan.

Dalam mendorong pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah telah dilakukan langkah–langkah strategis antara lain : Tersusunnya regulasi / landasan hukum penyediaan modal usaha UMKM, Pengembangan Sumberdaya Manusia UMKM melalui bimbingan teknis dan manajemen, peningkatan proses produksi dan kualitas produk melalui bantuan teknologi dan peralatan produksi,antara lain industri makanan olahan, konveksi dan batik, kerjinan bambu dan kayu, kerjinan keramik dan perikanan. Selanjutnya juga dilakukan langkah pengembangan promosi dan pemasaran melalui kegiatan temu bisnis, pasar lelang serta mengikutsertakan pelaku UMKM pada pameran–pameran yang dilakukan Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Pusat. Dengan dorongan tersebut menjadikan kegiatan Usaha Mikro dan Kecil terus berkembang hingga Tahun 2011 tercatat 24.547 Unit Usaha Mikro dan Kecil.

Untuk semakin memperkuat kualitas kelembagaan koperasi, terus didorong kualitas dan organisasi koperasi agar koperasi mampu tumbuh dan berkembang secara sehat sesuai dengan jatidirinya sebagai wadah kepentingan bersama bagi anggotanya. Sampai dengan akhir tahun 2011 tercatat 395 unit koperasi, dimana sebanyak 315 unit dalam kondisi aktif, 80 unit koperasi tidak aktif, 392 unit koperasi primer, 3 unit koperasi Induk dan 19 unit KUD. Dari seluruh koperasi yang aktif tersebut melibatkan 917 orang anggota dengan besaran Sisa Hasil Usaha / SHU mencapai Rp.5.484.664.760,- (Lima milyar empat ratus delapan puluh empat juta enam ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).

 Bidang Penanaman Modal.

Bidang Penanaman Modal, pada tahun 2011 telah dilaksanakan beberapa program pembangunan antara lain : Program Peningkatan iklim Investasi dan Realisasi Investasi. Adapun hasil yang telah dicapai antara lain Terselenggaranya koordinasi dan kerjasama dalam bidang investasi; Terealisasinya Peningkatan Pelayanan Perizinan terpadu; Terevaluasinya Pelaksanaan ISO 9001:2000; serta Terlaksananya Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Bidang Penanaman Modal menyerap dana APBD sebesar Rp. 217.327.150,-.

Untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi berkembangnya dunia usaha dan kegiatan investasi, ditempuh berbagai upaya antara lain melalui pemberian kemudahan perizinan usaha, pengembangan forum dialog antara pemerintah daerah - pelaku bisnis - perbankan dalam tataran kebijakan dan evaluasi pelaksanaannya secara berkala, penyediaan data potensi dan akses informasi peluang usaha dan investasi, fasilitasi kegiatan promosi dan pemasaran seperti kegiatan pameran / expo dan pasar lelang.

Kegiatan investasi di Kabupaten Banjarnegara mengalami peningkatan, pada tahun 2010 sebanyak 889 perusahaan yang menanamkan modalnya dengan nilai investasi sebesar Rp.198.462.036.475,- (Seratus sembilan puluh delapan milyar empat ratus enam puluh dua juta tiga puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah), sedangkan pada tahun 2011 sebanyak 685 perusahaan yang menanamkan modalnya dengan nilai investasi mencapai Rp.282.686.721.196,- (Dua ratus delapan puluh dua milyar enam ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh satu ribu seratus sembilan puluh enam rupiah).

 Bidang Ketahanan Pangan.

Sasaran utamanya adalah Peningkatan Produksi, Populasi dan Mutu Produksi Hasil Komoditas Pertanian, Perikanan dan Peternakan serta Tersedianya Sarana Produksi Pertanian di Tingkat Usaha Tani. Untuk mencapai sasaran tersebut, telah dilaksanakan program pembangunan, antara lain : Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian / perkebunan). Bidang Ketahanan Pangan menyerap dana APBD sebesar Rp. 7.740.415.489,-.

Adapun hasil yang telah dicapai antara lain Pemberian bantuan kepada daerah rawan pangan berupa ternak kambing; Tersusunnya Buku Database Potensi Produksi Pangan; Pemberian bantuan alat pengolah pangan lokal kepada Kelompok Wanita Tani; Pemberian Bantuan Gabah sebanyak 7 Ton kepada 4 kelompok lumbung pangan; Rakor Dewan Ketahanan Pangan dan Perumusan kebijakan tentang ketahanan pangan; Penyelenggaraan Hari Pangan sedunia Tingkat Kabupaten Banjarnegara.

Terselenggaranya pengelolaan sarana prasarana pada UPT Balai Benih Hortikultura. Terselenggaranya pelatihan, sosialisasi untuk petani dan Petugas Pertanian Lapangan, pengadaan sapi yang diberikan kepada kelompok ternak, pengadaan pupuk organik dan penyusunan profil / roadmap komoditas unggulan. Terlaksananya pengadaan ternak Kambing PE Jantan, dan Kambing Jawa Randu Betina, pengadaan perlengkapan pengolah hasil pertanian berupa perajang pisang, alat penggiling, alat penggorengan, sealer, dan pelatihan pengolahan pangan lokal. Terlaksananya pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha tani (JITUT), pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Desa (JIDES), pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT), pembangunan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), pembangunan Gedung Laboratorium Pertanian / perkebunan, pembangunan gedung Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan), pembangunan Screen house penangkar kentang, gedung kantor penangkaran kentang dan tower penangkaran kentang, pengadaan alat hand tractor untuk kelompok tani, pengadaan alat laboratorium pertanian, pembangunan laboratorium pertanian/perkebunan, pengadaan alat Puskeswan, pengadaan alat steriasisasi tanah, pengadaan alat produksi pertanian dan alat pengolah pupuk organik, pembangunan irigasi air tanah dan rehab screen house serta gedung UPT Balai Benih Hortikultura; serta Terpantaunya pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi untuk kelompok tani melalui distributor pupuk bersubsidi yang ada di Kabupaten Banjarnegara.

Untuk mendukung kecukupan ketersediaan dan distribusi bahan pangan sekaligus memfasilitasi petani dalam proses off farm-nya, Pemerintah Kabupaten terus mendorong kinerja Kelompok Tani / Gapoktan melalui berbagai upaya antara lain pembenahan manajemen, peningkatan permodalan kerja, pengembangan kemitraan, dan perluasan pasar.

Program-program lama terkait dengan upaya peningkatan ketahanan pangan seperti Program Beras untuk Keluarga Miskin / Raskin terus dilanjutkan secara berkesinambungan. Jumlah alokasi raskin yang telah didistribusikan kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Banjarnegara sebanyak 16.655.925 kg untuk 13 (tigabelas) bulan pendistribusian dengan jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) sebanyak 85.415 KK. Jumlah RTS-PM pada tahun 2011 sama dengan jumlah RTS-PM tahun 2010 yaitu sebanyak 85.415 KK sesuai PPLS-2008.

Dengan berbagai upaya yang ditempuh oleh Pemerintah di bidang pangan khususnya Beras, Jagung dan Ubi Kayu di Kabupaten Banjarnegara terjadi surplus yang cukup segnifikan yaitu untuk Beras dengan kebutuhan 82.132,38 ton tersedia 170.623,62 ton (dari produksi petani lokal, ketersediaan di Gudang Bulog dan pada Asosiasi Perberasan) sehingga surplus 88.491,24 ton, untuk Jagung dengan kebutuhan 18.968,64 ton tersedia 63.497,58 ton atau surplus 44.528,94 ton, sedangkan untuk Ubi Kayu dengan kebutuhan 64.684,44 ton tersedia 249.673,75 ton atau surplus 184.989,31 ton.

Dalam rangka mewujudkan keanekaragaman pangan dan peningkatan gizi masyarakat, sekaligus dalam implementasi Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal, maka Pemerintah Kabupaten Banjarnegara terus berupaya meningkatkan produksi bahan pangan non beras, non terigu, seperti jagung, kacang-kacangan dan umbi-umbian, juga digerakkan usaha industri olahan aneka pangan.

Bidang Ketenagakerjaan.

beberapa program pembangunan Bidang Ketenagakerjaan telah dilaksanakan, antara lain : Program Peningkatan Kesempatan Kerja; Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja; serta Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan. Bidang Ketenagakerjaan menyerap dana APBD sebesar Rp. 3.244.103.790,-.

Adapun hasil yang telah dicapai antara lain Terselenggaranya pelatihan kerja dan kejuruan berbasis kompetensi yaitu teknisi handphone, dan pelatihan menjahit; Terwujudnya survey kebutuhan hidup layak guna penyiapan usulan Upah Minimum Kabupaten; Meningkatnya pengetahuan pencari kerja tentang prosedur yang baik dan benar; Meningkatnya pemahaman dan pelaksanaan norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Pada tahun 2011 terdapat pencari kerja terdaftar sejumlah 6.615 orang dan telah dilaksanakan kegiatan pelatihan dan penempatan sebanyak 3.223 orang atau 48,72 % yang meliputi Pelatihan kerja dan kejuruan berbasis kompetensi sebanyak 32 orang, Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) sebanyak 611 orang, Antar Kerja Antar Negara (AKAN) sebanyak 604 orang, Antar Kerja Lokal (AKL) sebanyak 1.976 orang.

Adapun Tingkat partisipasi angkatan kerja pada tahun 2011 mencapai sebesar 69,99 % sedangkan pada tahun 2010 sebesar 37,31 %. Untuk Pencari kerja yang ditempatkan pada tahun 2011 mencapai 48,24 % atau meningkat bila dibanding tahun 2010 sebesar 44,54 %.

Dari sebanyak 552 perusahaan yang ada dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 11.169 orang, terjalin Kerjasama tripartit yang cukup baik antara Apindo - Serikat Pekerja - Pemerintah Kabupaten dalam mengupayakan peningkatan kesejahteraan karyawan / pekerja, meskipun belum dapat dikatakan memuaskan. Pada tahun 2010 Upah Minimum Kabupaten (UMK) Banjarnegara sebesar Rp. 662.000,- (Enam ratus enam puluh dua ribu rupiah) dan Tahun 2011 naik 10,27 % menjadi sebesar Rp.730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

 

        1. Bidang Sosial.

Beberapa program pembangunan Bidang Sosial yang telah dilaksanakan antara lain : Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya; Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial; Pembinaan Anak Terlantar; Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma; serta Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial. Bidang Sosial menyerap dana APBD sebesar Rp. 449.053.200,-.

Adapun hasil yang telah dicapai antara lain mendukung penanganan kemiskinan dari Pemerintah Propinsi Jawa Tengah melalui pendampingan pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Rawan Sosial Ekonomi, melaksanakan pembinaan dan pelayaan terhadap anak yang memiliki permasalahan sosial dan phsikologi melalui Pelaksanaan “Petirahan “ yaitu pengiriman anak yang bermasalah sosial dan phsikologi guna memperoleh pelayanan sosial di Panti Sosial Petirahan Anak (PSPA) “Satria Baturaden“ selama 1 bulan, melaksanakan penanganan korban bencana dan penyaluran bantuan logistik pada kejadian bencana Tahun 2011, melaksanakan pembinan dan pelatihan ketrampilan bagi penyandang cacat, serta melaksanakan pemberian bantuan alat bantu berupa kursi roda dan krek ketiak kepada penyandang cacat.

Selain melaksanakan pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), juga melaksanakan Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial meliputi pelaksanaan pembinaan dan peningkatan ketrampilan bagi Karang Taruna serta diberikannya bantuan stimulan berupa kambing setiap Karang Taruna, pelaksanaan Penumbuhan Kader Sosial Perempuan melalui Pemberian Pelatihan Ketrampilan Tata Boga bagi Calon Kader Sosial Perempuan, menumbuhkan Organisasi Sosial Masyarakat melalui Pengembangan Jaminan Sosial Gotong Royong, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Pengembangan Jaminan Sosial melalui Asuransi Kesejahteraan Sosial, Pembinaan Pengurus Panti serta pemberian Sarana Prasarana Panti, Peningkatan Kesejahteraan Sosial Keluarga Muda Mandiri (KMM) dengan bantuan stimulan.

Selain melaksanakan program penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial serta Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, juga melaksanakan tugas pendukung dibidang sosial yang tidak kalah pentingnya yaitu Pelestarian Nilai–nilai kepahlawan, Keperintisan dan kejuangan dalam bentuk Pemeliharaan dan Perawatan Taman Makam Pahlawan (TMP) “Sureng Yudha“ Banjarnegara, Sarasehan Nilai–nilai kepahlawanan, Keperintinsan dan Kejuangan terhadap Generasi Muda dan generasi sekarang, serta melaksanakan penyuluhan sosial guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan permasalahan sosial serta upaya penanganannya serta melaksanakan pemutakhiran data penyandang Masalah kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber kesejahteraan Sosial di 278 desa / kelurahan. Tersalurkannya bantuan–bantuan sosial Terdistribusinya raskin secara tepat waktu dan lancar untuk desa yang sul

View items...
Tugas Pembantuan

Tugas Pembantuan (0)

IV.TUGAS PEMBANTUAN

Pada Tahun Anggaran 2011 Pemerintah Kabupaten Banjarnegara menerima beberapa Tugas Pembantuan, baik yang diterima dari Pemerintah maupun dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

A.Tugas Pembantuan Yang Diterima.

Tugas Pembantuan yang diterima dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :
1. Tugas Pembantuan dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementrian    Pertanian RI, berupa Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada Pangan dan Swasembada Berkelanjutan dengan dengan jumlah anggaran Rp 3.124.520.000,-:
2. Tugas Pembantuan dari Direktorat Jenderal Hortikultura Kementrian Pertanian RI, berupa: Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan dengan jumlah anggaran Rp. 900.000.000,-
3. Tugas Pembantuan dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementrian Pertanian RI, berupa : Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 3.610.250.000,-.
4. Tugas Pembantuan dari Kementrian Kelautan dan Perikanan RI, berupa : Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 426.933.000,-.
5. Tugas Pembantuan dari  Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, berupa Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja (PPKK) dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 528.000.000,-.
6. Tugas Pembantuan dari Kementrian Dalam Negeri RI, meliputi :
a.Program Kerangka Peningkatan kapasitas;
b.Program Perkuatan Kelembagaan;
c.Program Manajemen SDM;
d.Program Pengembangan SDM/Diklat
e.Program Pembiayaan dan Penganggaran.
Dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 3.259.806.000,- dari ADB Loan dan Rp. 977.000.000,- dari APBD II (Pendamping)
7. Tugas Pembantuan dari Direktorat Jenderal Pembedayaan Masyarakat dan Pedesaan Kementerian Dalam Negeri RI, berupa : Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa dengan anggaran sebesar Rp. 57.014.149.000,-.; Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dengan anggaran sebesar Rp. 112.340.000,- dari APBN.
8. Tugas Pembantuan dari Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Dirjen PNFI Departemen Pendidikan Nasional RI, berupa : Program Rintisan PAUD, dengan anggaran sebesar Rp. 258.000.000,- dari PHLN dan Rp. 302.820.000,- dari RPM.
9. Tugas Pembantuan dari Direktorat Jendral Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kementerian Kesehatan RI melalui :
a) Program Lokakarya Mini Puskesmas
b) Program Promosi Kesehatan
c) Program Pemberantasan Penyakit dan Kejadian Luar Biasa
d) Program Perbaikan Gizi
e) Program Penyehatan Lingkungan
f) Program Kesehatan Ibu dan Anak
g) Jampersal / Rujukan
h) Pemeliharaan Ringan
Dengan anggaran sebesar Rp. 2.625.000.000,-
10. Tugas Pembantuan dari Kementrian Pekerjaan Umum Ditjen Cipta Karya Jawa Tengah berupa Program : PAMSIMAS dengan anggaran sebesar Rp. 1.732.500.000,-, PPIP dengan anggaran sebesar Rp. 1.500.000.000,- , P2KP dengan anggaran sebesar Rp. 1.900.000.000,- yang kesemuanya  bersumber dari APBN.
11. Tugas Pembantuan dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah, berupa : Program Penataan Administrasi Kependudukan dengan jumlah dana sebesar Rp. 1.151.697.000,- bersumber dari APBN  
12. Tugas Pembantuan dari Kementerian Pertanian RI, meliputi :
a. Program Peremajaan Kelapa Terpadu dengan anggaran dari APBD sebesar Rp. 156.000.000,-.
b. Program Pengembangan Pengolahan Agroindustri Kelapa dengan anggaran dari APBN sebesar Rp. 350.000.000,-.
13. Tugas Pembantuan dari  BP. DAS Serayu Opak Progo  Kementrian Kehutanan, berupa Program Rehabilitasi Lahan Kritis pada DAS Prioritas ; Kegiatan Pembangunan Kebun Bibit Rakyat (KBR) dengan anggaran dari APBN sebesar Rp. 2.645.870.000,-; Kegiatan RHL Kawasan Lindung dengan anggaran sebesar Rp. 245.375.000,- bersumber dari APBN.
14. Tugas Pembantuan dari Kemeterian Kehutanan  RI, berupa : Program Penata Usahaan Hasil Hutan.

B.Tugas Pembantuan Yang Diberikan.

1. Tugas Pembantuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara kepada Pemerintah Desa berupa Alokasi Dana Desa (ADD) dengan jumlah anggaran Rp 16.392.573.000,- dari APBD.

View items...
Tugas Umum Pemerintahan

Tugas Umum Pemerintahan (0)

V.  TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A.Kerjasama Antar Daerah

1. Kerjasama Regional BARLINGMASCAKEB.
Daerah yang diajak dalam kerjasama dalam BARLINGMASCAKEB yaitu Kabupaten Purbalingga, Banyumas, Cilacap dan Kebumen. Program Kerjasama BARLINGMASCAKEB bertujuan untuk Koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan pembangunan dengan mensinergikan dan mengintegrasikan pelaksanaan pembangunan terutama di wilayah perbatasan untuk menghindari perbenturan kepentingan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pembangunan serta untuk memperoleh kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat dalam bidang Pemasaran potensi wilayah se-Barlingmascakeb. Hasil yang dicapai antara lain :
a. Terbangunnya jejaring publik Barlingmascakeb
b. Terbangunnya Sistem Informasi Manajemen (SIM) untuk mengelola dan memasarkan potensi wilayah Barlingmascakeb
c. Pameran promosi TTI (Trade, Tourism, & Investment)
d. Pasar lelang forward komoditi agro.
2. Kerjasama antar daerah regional se eks Karisidenan Banyumas dalam bidang Administrasi Kependudukan.
Daerah yang diajak dalam kerja sama adalah  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil se eks Karisidenan Banyumas (Banjarnegara, Purbalingga, Cilacap, Banyumas).hasil yang dicapai dari kegiatan kerjasama yaitu : Saling singkronnya kebijakan Kependudukan antara Pusat dan Daerah khususnya di daerah se eks Karisidenan Banyumas
3. Kerja Sama Antar Daerah (KSAD) Bidang Ketransmigrasian.
Daerah yang diajak kerja sama yaitu Kab. Ketapang Provinsi Kalimantan barat; Kab. Kayong Utara Provinsi. Kalimantan barat; Kab. Lamando Provinsi Kalimantan Tengah; Kab. Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah; Kab. Luwu Timur  Provinsi Sulawesi Selatan; Kab. Wajo  Provinsi Sulawesi selatan. Dengan hasil kerjasama : Terjalinnya hubungan kerja sama antara Daerah Kabupaten Banjarnegara dengan Pemerintah Kabupaten di luar Pulau Jawa di Bidang Ketransmigrasian

B.Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga.

1. Kerjasama dengan perguaruan tinggi : UPBJJ-UT Purwokerto bentuk kegiatan peningkatan kualifikasi akademik guru TK/SD; UMP Purwokerto bentuk kegiatan peningkatan kualifikasi akademik Guru TK/SD/SMP; UNS bentuk kerjasama pendaftaran mahasiswa S1 Guru Penjaskes SD.
2. Kerjasama dengan LPMP Jawa Tengah melalui Program Sertifikasi guru dan Program Bintek guru.
3. Perjanjian Kerjasama tentang Jaminan Pelayanan Kesehatan bagi Peserta Askes Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Umum (PJKMU) PT. Askes Persero Tgl. 27-12-2010 dengan PT. Askes (Persero) cabang Banyumas no surat No. 228/ KTR/ VI.03/ 1210 dan No. 019.6/ 070/ XI/ RSUD/ 2010.Jangka waktu kerjasama mulai 1-1-2011 s/d 31-12-2011 dengan terlayaninya sebanyak 89 kasus.
4. Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Bagi Mahasiswa DIII Kebidanan Politeknik Banjarnegara dengan Politeknik Banjarnegara no. Surat PP.10.02/0001/2009. Bidang kerjasama pendidikan mulai 7 Maret 2009 S/D 7 Maret 2012. Peserta yang magang di RSUD Kab. Banjarnegara sebanyak 74 orang.
5. Kerjasama Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dengan CV. Duta berupa jasa konsultan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW kurun waktu Oktober sampai dengan Desember 2011. Sumber Dana dari APBD II sebesar Rp. 44.600.000,-

C.Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah

1. Kerjasama dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara dalam kegiatan MTQ dan pelayanan Jamaah Haji. Khususnya terkait Penentuan waktu pelaksanaan MTQ dan penentuan cabang-cabang yang dilaksanakan; Penentuan dewan juri dan lokasi Majelis-majelis yang digunakan; Penentuan pelatihan terhadap para juara di Kabupaten yang akan di kirimkan ke tingkat Provinsi; Pelaksanaan Manasik masal calon jamaah haji di Kabupaten Banjarnegara; Penentuan regu dan rombongan serta pelaksanaan pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji. Hasil yang dicapai yaitu membantu kelancaran pelaksanaan MTQ dan pelayanan kepada jamaah haji.
2. Kerjasama Pengembangan data informasi statistik Daerah dengan BPS Kabupaten Banjarnegara berupa Penyusunana Buku BDA dan PDRB Tahun 2010. Hasil yang dicapai yaitu Tersusunnya Buku BDA dan PDRB Kabupaten Banjarnegara Tahun 2010.
3. Kerjasama Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa  Sengkuyung I dan Sengkuyung II dengan Kodim 0704 Banjarnegara berupa Tinjauan lapangan pra kegiatan, Rapat persiapan, Pelaksanaan, Rapat evaluasi, Penyuluhan non fisik. Hasil yang dicapai yaitu Terciptanya  situasi yang kondusif dalam pelaksanaan kegiatan TMMD.

D.Pembinaan Batas Daerah

Di wilayah Kabupaten Banjarnegara tidak terdapat sengketa Batas Wilayah antar Desa / Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten / Kota dan Propinsi. Sampai dengan Tahun 2011 telah selesai dilakukan Penegasan Batas Wilayah Antar Daerah Kabupaten Banjarnegara dengan Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Pekalongan dan Kabupaten Batang, sedangkan Penegasan Batas Wilayah Antar Daerah Kabupaten Banjarnegara dengan Kabupaten Kebumen dan Wonosobo masih dalam proses penyelesaian.


E.Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

Selama kurun waktu tahun 2011, terjadi beberapa bencana alam antara lain tanah longsor, angin kencang, banjir, gempa, gas beracun, keracunan dan kebakaran. Penanggulangan pasca bencana yang dilakukan dengan menyalurkan bantuan untuk korban bencana yang tersebar sebanyak 84 lokasi. Untuk penanganan pra bencana telah dilakukan sosialisasi antisipasi bencana alam dan memberi peringatan kepada warga melalui Camat dan Kepala Desa / Kelurahan. Upaya yang dilakukan dalam rangka Penanggulangan Bencana :
a. Melakukan evakuasi korban bencana terutama tindakan penyelamatan jiwa dan dukungan moral.
b. Memberikan bantuan untuk korban seperti tempat penampungan / posko bencana, dapur umum, bantuan makanan, dan obat – obatan.
c. Melakukan perbaikan darurat atas infrastruktur yang mengalami kerusakan yang mengganggu aktifitas pendidikan sehari – hari, misalnya perbaikan jembatan dan  jalan.
d. Melakukan inventarisasi kerusakan, kerugian dan taksiran dana rehabilitasi, dengan memperhatikan aspek kewenangan dan kemampuan keuangan daerah.
e. Melakukan rehabilitasi sarana dan prasarana termasuk infrastruktur secara permanen.
f. Memberikan motivasi kepada korban untuk selalu tabah menghadapi cobaan.
g. Untuk bencana kebakaran antara lain :
1. Melakukan upaya pemadaman dengan cepat dan tepat serta efisien.
2. Melokalisir api agar tidak menjalar / meluas ke lokasi sekitarnya.
3. Distribusi bantuan.
Bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten Banjarnegara merupakan bencana berstatus lokal / Kabupaten karena jumlah korban jiwa relatif sedikit dan daerah cakupan bencana relatif sempit / tidak meluas.
Dalam menghadapi kemungkinan bencana yang akan terjadi langkah-langkah antisipatif yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara adalah memberi peringatan / kewaspadaan kepada warga masyarakat terutama di daerah rawan bencana tanah longsor seperti daerah pegunungan, dan bencana banjir di sepanjang aliran sungai sebelum musim hujan tiba, disamping mengoptimalkan peran dan fungsi Satkorlak PBP.
Berdasarkan pengalaman empirik tahun-tahun yang lalu, potensi bencana yang diperkirakan akan terjadi adalah tanah longsor dan angin kencang.  Potensi bencana tanah longsor terjadi di Kecamatan Madukara, Wanayasa, Karangkobar, Banjarmangu, Pagedongan, Sigaluh, Pejawaran, Pagentan, Batur, Kalibening dan Pandanarum. Sedangkan Potensi bencana angin kencang terjadi di hampir semua kecamatan. Mengingat kondisi wilayah Kecamatan Batur yang sebagian besar berada pada daerah pegunungan dengan deretan gunung berapi aktif, maka bencana alam yang kemungkinan terjadi adalah munculnya gas beracun, terjadinya tanah longsor dan angin ribut.

F.Pengelolaan Kawasan Khusus

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud Kawasan Khusus adalah bagian wilayah dalam provinsi dan/atau Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional, selanjutnya dalam pasal 224 pada ayat (1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, Presiden dapat membentuk suatu dewan yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan otonomi daerah, pada ayat (2) Dewan sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden antara lain mengenai rancangan kebijakan; (a) pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah serta pembentukan kawasan khusus.
Sebagai tindak lanjut dari ketentuan pasal 224 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2005 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.  Dalam Bab II Tugas dan Fungsinya Pasal 3, disebutkan DPOD mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden terhadap kebijakan otonomi daerah mengenai rancangan kebijakan; (a) pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah serta pembentukan kawasan khusus.
Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PERMEN/M/2006 tentang Penyelenggaraan Perumahan Kawasan Khusus, dsebutkan bahwa yang dimaksud dengan Kawasan khusus adalah bagian wilayah dalam provinsi dan/atau Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan kegiatan dengan fungsi khusus seperti Industri, Perbatasan, Nelayan, Pertambangan, Pertanian, Pariwisata, Pelabuhan, Cagar Budaya, dan rawan bencana.
Untuk saat ini di Kabupaten Banjarnegara belum memiliki / menetapkan Kawasan khusus yang menjadi kewenangan daerah.

G.Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
Pada dasarnya kondisi politik, keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Banjarnegara sangat terkait dengan kondisi nasional. Adanya kondisi dalam skala nasional akan cepat berimbas ke daerah yang lebih banyak cenderung berbentuk gangguan terhadap kondisi politik dan kamtibmas. Demikian pula terhadap berbagai permasalahan di wilayah apabila tidak segera mendapat solusi dan cara penyelesaian secara cepat, tepat dan tuntas akan dapat berkembang serta berpengaruh pada kondisi keamanan dan ketertiban.
Kondisi Ketentraman dan Ketertiban umum di Kabupaten Banjarnegara tertutama pada permasalahan antara lain Kerusahan dalam kurun waktu tahun 2011 tidak ada kerusuhan, fenomena yang menjurus pada aksi kerusuhan dan berpotensi gangguan terhadap kamtibmas antara lain yang berbentuk tawuran massal dan aksi kekerasan, baik antar warga dan desa, dikalangan pemuda dan pelajar yang kesemuanya berjalan dengan relative aman dan kondusif.  Demikian pula keadaan aksi-aksi unjuk rasa di Kabupaten Banjarnegara terhadap pemerintahan berjalan dengan baik, tidak ada gejolak di seluruh wilayah baik di Desa / Kelurahan, serta Kecamatan terutama dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa selama tahun 2010 berjalan dengan relative aman dan kondusif.

View items...
Penutup

Penutup (0)

VI.   PENUTUP

Penyampaian Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banjarnegara ini pada hakekatnya sebagai perwujudan amanat Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan  pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, yang menyatakan bahwa Kepala Daerah berkewajiban memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah dan memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan kepada masyarakat. Serta berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7A Tahun 2007 tentang Tatacara Penyampaian Informasi dan Tanggapan atau Saran dari Masyarakat Atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Pembangunan Kabupaten Banjarnegara disemua bidang pada tahun 2011, berjalan lancar dengan hasil yang cukup baik, namun demikian masih terdapat berbagai hambatan dan permasalahan yang perlu ditindaklanjuti di tahun-tahun mendatang. Permasalahan tersebut harus mendapatkan perhatian khusus dengan tetap berpedoman pada RPJMD dan RKPD Kabupaten Banjarnegara. Kegiatan tersebut terus dilakukan sebagai upaya mempertajam sasaran pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sebagai bentuk perimbangan pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu terus didorong peningkatan partisipasi publik yang merupakan salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan otonomi Daerah. Dengan pertimbangan tersebut, maka komponen jajaran Pemerintah Kabupaten Bannjarnegara selalu menerima evaluasi obyektif, saran/masukan yang konstruktif dan alternatif serta solusi dari berbagai pihak, utamanya dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Telngah dan DPRD Kabupaten Banjarnegara serta Masyarakat.
Harapan kami tersebut didasari itikad agar Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banjarnegara dapat lebih bermakna bagi peningkatan kemandirian dan kemajuan Kabupaten Banjarnegara di masa mendatang.

View items...

Kuliner Khas Banjarnegara

leye soto  Kacang Jenang purwaceng dawet ayu
You are here