Tugas Umum Pemerintahan
Tugas Umum Pemerintahan

Tugas Umum Pemerintahan (0)

V.  TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A.Kerjasama Antar Daerah

1. Kerjasama Regional BARLINGMASCAKEB.
Daerah yang diajak dalam kerjasama dalam BARLINGMASCAKEB yaitu Kabupaten Purbalingga, Banyumas, Cilacap dan Kebumen. Program Kerjasama BARLINGMASCAKEB bertujuan untuk Koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan pembangunan dengan mensinergikan dan mengintegrasikan pelaksanaan pembangunan terutama di wilayah perbatasan untuk menghindari perbenturan kepentingan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pembangunan serta untuk memperoleh kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat dalam bidang Pemasaran potensi wilayah se-Barlingmascakeb. Hasil yang dicapai antara lain :
a. Terbangunnya jejaring publik Barlingmascakeb
b. Terbangunnya Sistem Informasi Manajemen (SIM) untuk mengelola dan memasarkan potensi wilayah Barlingmascakeb
c. Pameran promosi TTI (Trade, Tourism, & Investment)
d. Pasar lelang forward komoditi agro.
2. Kerjasama antar daerah regional se eks Karisidenan Banyumas dalam bidang Administrasi Kependudukan.
Daerah yang diajak dalam kerja sama adalah  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil se eks Karisidenan Banyumas (Banjarnegara, Purbalingga, Cilacap, Banyumas).hasil yang dicapai dari kegiatan kerjasama yaitu : Saling singkronnya kebijakan Kependudukan antara Pusat dan Daerah khususnya di daerah se eks Karisidenan Banyumas
3. Kerja Sama Antar Daerah (KSAD) Bidang Ketransmigrasian.
Daerah yang diajak kerja sama yaitu Kab. Ketapang Provinsi Kalimantan barat; Kab. Kayong Utara Provinsi. Kalimantan barat; Kab. Lamando Provinsi Kalimantan Tengah; Kab. Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah; Kab. Luwu Timur  Provinsi Sulawesi Selatan; Kab. Wajo  Provinsi Sulawesi selatan. Dengan hasil kerjasama : Terjalinnya hubungan kerja sama antara Daerah Kabupaten Banjarnegara dengan Pemerintah Kabupaten di luar Pulau Jawa di Bidang Ketransmigrasian

B.Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga.

1. Kerjasama dengan perguaruan tinggi : UPBJJ-UT Purwokerto bentuk kegiatan peningkatan kualifikasi akademik guru TK/SD; UMP Purwokerto bentuk kegiatan peningkatan kualifikasi akademik Guru TK/SD/SMP; UNS bentuk kerjasama pendaftaran mahasiswa S1 Guru Penjaskes SD.
2. Kerjasama dengan LPMP Jawa Tengah melalui Program Sertifikasi guru dan Program Bintek guru.
3. Perjanjian Kerjasama tentang Jaminan Pelayanan Kesehatan bagi Peserta Askes Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Umum (PJKMU) PT. Askes Persero Tgl. 27-12-2010 dengan PT. Askes (Persero) cabang Banyumas no surat No. 228/ KTR/ VI.03/ 1210 dan No. 019.6/ 070/ XI/ RSUD/ 2010.Jangka waktu kerjasama mulai 1-1-2011 s/d 31-12-2011 dengan terlayaninya sebanyak 89 kasus.
4. Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Bagi Mahasiswa DIII Kebidanan Politeknik Banjarnegara dengan Politeknik Banjarnegara no. Surat PP.10.02/0001/2009. Bidang kerjasama pendidikan mulai 7 Maret 2009 S/D 7 Maret 2012. Peserta yang magang di RSUD Kab. Banjarnegara sebanyak 74 orang.
5. Kerjasama Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dengan CV. Duta berupa jasa konsultan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW kurun waktu Oktober sampai dengan Desember 2011. Sumber Dana dari APBD II sebesar Rp. 44.600.000,-

C.Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah

1. Kerjasama dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara dalam kegiatan MTQ dan pelayanan Jamaah Haji. Khususnya terkait Penentuan waktu pelaksanaan MTQ dan penentuan cabang-cabang yang dilaksanakan; Penentuan dewan juri dan lokasi Majelis-majelis yang digunakan; Penentuan pelatihan terhadap para juara di Kabupaten yang akan di kirimkan ke tingkat Provinsi; Pelaksanaan Manasik masal calon jamaah haji di Kabupaten Banjarnegara; Penentuan regu dan rombongan serta pelaksanaan pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji. Hasil yang dicapai yaitu membantu kelancaran pelaksanaan MTQ dan pelayanan kepada jamaah haji.
2. Kerjasama Pengembangan data informasi statistik Daerah dengan BPS Kabupaten Banjarnegara berupa Penyusunana Buku BDA dan PDRB Tahun 2010. Hasil yang dicapai yaitu Tersusunnya Buku BDA dan PDRB Kabupaten Banjarnegara Tahun 2010.
3. Kerjasama Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa  Sengkuyung I dan Sengkuyung II dengan Kodim 0704 Banjarnegara berupa Tinjauan lapangan pra kegiatan, Rapat persiapan, Pelaksanaan, Rapat evaluasi, Penyuluhan non fisik. Hasil yang dicapai yaitu Terciptanya  situasi yang kondusif dalam pelaksanaan kegiatan TMMD.

D.Pembinaan Batas Daerah

Di wilayah Kabupaten Banjarnegara tidak terdapat sengketa Batas Wilayah antar Desa / Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten / Kota dan Propinsi. Sampai dengan Tahun 2011 telah selesai dilakukan Penegasan Batas Wilayah Antar Daerah Kabupaten Banjarnegara dengan Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Pekalongan dan Kabupaten Batang, sedangkan Penegasan Batas Wilayah Antar Daerah Kabupaten Banjarnegara dengan Kabupaten Kebumen dan Wonosobo masih dalam proses penyelesaian.


E.Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

Selama kurun waktu tahun 2011, terjadi beberapa bencana alam antara lain tanah longsor, angin kencang, banjir, gempa, gas beracun, keracunan dan kebakaran. Penanggulangan pasca bencana yang dilakukan dengan menyalurkan bantuan untuk korban bencana yang tersebar sebanyak 84 lokasi. Untuk penanganan pra bencana telah dilakukan sosialisasi antisipasi bencana alam dan memberi peringatan kepada warga melalui Camat dan Kepala Desa / Kelurahan. Upaya yang dilakukan dalam rangka Penanggulangan Bencana :
a. Melakukan evakuasi korban bencana terutama tindakan penyelamatan jiwa dan dukungan moral.
b. Memberikan bantuan untuk korban seperti tempat penampungan / posko bencana, dapur umum, bantuan makanan, dan obat – obatan.
c. Melakukan perbaikan darurat atas infrastruktur yang mengalami kerusakan yang mengganggu aktifitas pendidikan sehari – hari, misalnya perbaikan jembatan dan  jalan.
d. Melakukan inventarisasi kerusakan, kerugian dan taksiran dana rehabilitasi, dengan memperhatikan aspek kewenangan dan kemampuan keuangan daerah.
e. Melakukan rehabilitasi sarana dan prasarana termasuk infrastruktur secara permanen.
f. Memberikan motivasi kepada korban untuk selalu tabah menghadapi cobaan.
g. Untuk bencana kebakaran antara lain :
1. Melakukan upaya pemadaman dengan cepat dan tepat serta efisien.
2. Melokalisir api agar tidak menjalar / meluas ke lokasi sekitarnya.
3. Distribusi bantuan.
Bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten Banjarnegara merupakan bencana berstatus lokal / Kabupaten karena jumlah korban jiwa relatif sedikit dan daerah cakupan bencana relatif sempit / tidak meluas.
Dalam menghadapi kemungkinan bencana yang akan terjadi langkah-langkah antisipatif yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara adalah memberi peringatan / kewaspadaan kepada warga masyarakat terutama di daerah rawan bencana tanah longsor seperti daerah pegunungan, dan bencana banjir di sepanjang aliran sungai sebelum musim hujan tiba, disamping mengoptimalkan peran dan fungsi Satkorlak PBP.
Berdasarkan pengalaman empirik tahun-tahun yang lalu, potensi bencana yang diperkirakan akan terjadi adalah tanah longsor dan angin kencang.  Potensi bencana tanah longsor terjadi di Kecamatan Madukara, Wanayasa, Karangkobar, Banjarmangu, Pagedongan, Sigaluh, Pejawaran, Pagentan, Batur, Kalibening dan Pandanarum. Sedangkan Potensi bencana angin kencang terjadi di hampir semua kecamatan. Mengingat kondisi wilayah Kecamatan Batur yang sebagian besar berada pada daerah pegunungan dengan deretan gunung berapi aktif, maka bencana alam yang kemungkinan terjadi adalah munculnya gas beracun, terjadinya tanah longsor dan angin ribut.

F.Pengelolaan Kawasan Khusus

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud Kawasan Khusus adalah bagian wilayah dalam provinsi dan/atau Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional, selanjutnya dalam pasal 224 pada ayat (1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, Presiden dapat membentuk suatu dewan yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan otonomi daerah, pada ayat (2) Dewan sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden antara lain mengenai rancangan kebijakan; (a) pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah serta pembentukan kawasan khusus.
Sebagai tindak lanjut dari ketentuan pasal 224 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2005 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.  Dalam Bab II Tugas dan Fungsinya Pasal 3, disebutkan DPOD mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden terhadap kebijakan otonomi daerah mengenai rancangan kebijakan; (a) pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah serta pembentukan kawasan khusus.
Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PERMEN/M/2006 tentang Penyelenggaraan Perumahan Kawasan Khusus, dsebutkan bahwa yang dimaksud dengan Kawasan khusus adalah bagian wilayah dalam provinsi dan/atau Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan kegiatan dengan fungsi khusus seperti Industri, Perbatasan, Nelayan, Pertambangan, Pertanian, Pariwisata, Pelabuhan, Cagar Budaya, dan rawan bencana.
Untuk saat ini di Kabupaten Banjarnegara belum memiliki / menetapkan Kawasan khusus yang menjadi kewenangan daerah.

G.Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
Pada dasarnya kondisi politik, keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Banjarnegara sangat terkait dengan kondisi nasional. Adanya kondisi dalam skala nasional akan cepat berimbas ke daerah yang lebih banyak cenderung berbentuk gangguan terhadap kondisi politik dan kamtibmas. Demikian pula terhadap berbagai permasalahan di wilayah apabila tidak segera mendapat solusi dan cara penyelesaian secara cepat, tepat dan tuntas akan dapat berkembang serta berpengaruh pada kondisi keamanan dan ketertiban.
Kondisi Ketentraman dan Ketertiban umum di Kabupaten Banjarnegara tertutama pada permasalahan antara lain Kerusahan dalam kurun waktu tahun 2011 tidak ada kerusuhan, fenomena yang menjurus pada aksi kerusuhan dan berpotensi gangguan terhadap kamtibmas antara lain yang berbentuk tawuran massal dan aksi kekerasan, baik antar warga dan desa, dikalangan pemuda dan pelajar yang kesemuanya berjalan dengan relative aman dan kondusif.  Demikian pula keadaan aksi-aksi unjuk rasa di Kabupaten Banjarnegara terhadap pemerintahan berjalan dengan baik, tidak ada gejolak di seluruh wilayah baik di Desa / Kelurahan, serta Kecamatan terutama dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa selama tahun 2010 berjalan dengan relative aman dan kondusif.

Kuliner Khas Banjarnegara

leye soto  Kacang Jenang purwaceng dawet ayu
You are here