Tupoksi

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

A. KEPALA DINAS

Tugas Pokok

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM  mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara di bidang perencanaan, pembinaan dan pengembangan Perindustrian dan Perdagangan serta Koperasi dan UMKM yang mencakup usaha kecil dan menengah serta pelaksanaan urusan ke tatausahaan Dinas.

Uraian Tugas :

  1. Penyusunan program kerja dan kebijaksanaan teknis di Bidang Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM.
  2. Penelitian dan Pengkajian data potensi ekonomi dan sumber daya alam dalam sektor Industri, Perdagangan, serta Koperasi dan UKM yang mencakup usaha kecil dan menengah.
  3. Perumusan, penyusunan rencana dan pengkoordinasian program pembinaan pengembangan industri dan perdagangan serta Koperasi dan UMKM
  4. Perumusan kebijakan dalam rangka pelaksanaan pemberian bimbingan, pembinaan, pengawasan di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM  yang menyangkut usaha mikro, kecil dan menengah
  5. Pelaksanaan fasilitasi hubungan kerja sama kemitraan kegiatan investasi, promosi dan pemasaran usaha kecil menengah dalam sektor Industri, Perdagangan Koperasi dan UMKM dengan lembaga usaha lainnya.
  6. Pengidentifikasian, penginventarisasian, penelitian dan pengkajian dalam pelaksanaan program di dalam bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM.

B. SEKRETARIAT

Tugas Pokok :

Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM  mempunyai tugas pokok menyusun rencana dan program kegiatan di bidang Industri  Perdagangan, Koperasi dan UMKM pelaksanaan, pelayanan dan administrasi, kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, koordinasi di lingkup Dinas Perindustrian, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM  Evaluasi dan pelaporan bidang ketatausahaan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM  .

Uraian Tugas :

  1. Menyusun rencana kegiatan program pelaksanaan bidang ketatausahaan berdasarkan Peraturan yang berlaku sebagai acuan pelaksanaan tugas.
  2. Menjabarkan perintah atasan secara rinci dan jelas agar mudah untuk dipahami dan dilaksanakan.
  3. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas masing-masing guna kelancaran pelaksanaan tugas.
  4. Memeriksa dan meneliti hasil kerja bawahan untuk mengetahui kesulitan dan hambatan yang dihadapai untuk diberikan jalan keluarnya.
  5. Memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang dan tugasnya guna memperoleh hasil kerja yang optimal.
  6. Mengadakan pengelolaan administrasi surat menyurat, perjalanan dinas, dan perijinan berdasarkan peraturan yang berlaku.
  7. Mengadakan pengelolaan perlengkapan barang meliputi pengadaan, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor serta rumah tangga dinas.
  8. Menyajikan data statistik dokumentasi tentang perkembangan dinas serta kehumasan.
  9. Mengadakan penghimpunan peraturan perundang-undangan dan menyusun konsep naskah dinas.
  10. Mengadakan administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran, perbendaharaan dan akuntansi serta pertangungjawaban keuangan
  11. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya sebagai bahan masukan perumusan kebijakan selanjutnya;
  12. Menilai prestasi kerja bawahan secara berkala melalui sistim penilaian yang berlaku sebagai penilaian terhadap kinerja pelaksanaan tugas;
  13. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan langsung guna kelancaran pelaksanaan tugas;
  14. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
  15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.


B.1. KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN

Tugas Pokok:

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi pada Sekretariat Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM  mempunyai tugas pokok menyusun rencana dan program, kegiatan di Bidang Industri Perdagangan Koperasi dan UMKM, koordinasi di lingkup Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM yang berkaitan dengan Evaluasi dan pelaporan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM.

Urain Tugas :

  1. Menyusun rencana kegiatan  penyusunan  program berdasarkan aturan yang berlaku sebagai acuan pelaksanaan tugas.
  2. Menjabarkan perintah atasan secara rinci dan jelas agar mudah untuk dipahami dan dilaksanakan.
  3. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas masing-masing guna kelancaran pelaksanaan tugas
  4. Memeriksa dan meneliti hasil kerja bawahan untuk mengetahui kesulitan dan hambatan yang dihadapi untuk diberikan jalan keluarnya.
  5. Memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang dan tugasnya guna memperoleh hasil kerja yang optimal.
  6. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan pembangunan industri dan perdagangan.
  7. Menyusun konsep rencana dan program kegiatan Dinas berdasarkan usulan dari masing-masing bidang
  8. Menyusun konsep laporan hasil pelaksanaan kegiatan program kerja rutin sebagai pertanggungjawaban dinas.
  9. Melaksanakan penyusunan LAKIP sebagai pertanggungjawaban tugas dinas.
  10. Melaksanakan penyusunan rencana anggaran belanja Dinas baik rutin maupun pembangunan sesuai peraturan yang berlaku.
  11. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya sebagai bahan masukan perumusan kebijakan selanjutnya.
  12. Menilai prestasi kerja bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang berlaku sebagai penilaian terhadap kinerja pelaksanaan tugas.
  13. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan langsung guna kelancaran pelaksanaan tugas.
  14. Membuat laporan pelaksanaan tugas  kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas .
  15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.


B.2.  KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN.

Tugas Pokok :

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok  pelaksanaan dan pelayanan  administrasi, kepegawaian, ketatausahaan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM

Uraian Tugas :

  1. Menyusun rencana kegiatan program pelaksanaan bidang umum berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai acuan pelaksanaan tugas.
  2. Menjabarkan perintah atasan secara rinci dan jelas agar mudah untuk dipahami dan dilaksanakan.
  3. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas masing-masing guna kelancaran pelaksanaan tugas.
  4. Memeriksa dan meneliti hasil kerja bawahan untuk mengetahui kesulitan dan hambatan yang dihadapi untuk diberikan jalan keluarnya.
  5. Memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang dan tugasnya guna diperoleh hasil kerja yang optimal.
  6. Melaksanakan urusan surat menyurat meliputi penerimaan dan pendistribusian.
  7. Melakukan kearsipan yang menyangkup pengendalian dan tata tertib kearsipan guna tertib administrasi.
  8. Menyiapkan bahan penyusunan konsep naskah dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  9. Melaksanakan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas.
  10. Melakukan pengadaan, pemeliharaan, inventarisasi sarana dan prasarana kantor sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  11. Menghimpun peraturan perundang-undangan dan dokumentasi sebagai dasar pengambilan kebijakan pimpinan.
  12. Melaksanakan administrasi pegawai meliputi kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala serta menyusun  Daftar Usulan Kepangkatan ( DUK) sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
  13. Membuat konsop pengembangan pegawai untuk mengikuti pendidikan Penjenjangan kursus teknis dan fungsional guna meningkatkan  Sumber Daya Manusia (SDM)
  14. Membuat konsep perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan perkembangan Organisasi/Dinas .
  15. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya sebagai bahan masukan perumusan kebijakan selanjutnya.
  16. Menilai prestasi kerja bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang berlaku sebagai penilaian terhadap kinerja pelaksanaan tugas.
  17. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan langsung guna kelancaran pelaksanaan tugas.
  18. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara lisan maupun terulis sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
  19. Melaksanakan tugas lain  yang diberikan atasan  untuk kelancaran pelaksanaan tugas


B.3. KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN.

Tugas pokok:

Kepala Sub Bagian Keuangan pada Sekertariat Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM  mempunyai tugas pokok menyusun rencana dan program, kegiatan dibidang industri  Perdagangan Koperasi dan UKM pelaksanaan dan pelayanan, keuangan, koordinasi di lingkup Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM evaluasi dan pelaporan bidang keuangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM.

Uraian Tugas:

  1. menyusun rencana kegiatan program pelaksanaan bidang keuangan berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai acuan pelaksanaan tugas
  2. Menjabarkan perintah atasan secara rinci dan jelas agar mudah untuk dipahami dan dilaksanakan
  3. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas masing masing guna kelancaran pelaksanaan tugas
  4. Memeriksa dan meneliti hasil kerja bawahan untuk mengetahui kesulitan dan hambatan yang dihadapi untuk diberikan jalan keluarnya
  5. Memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang dan tugasnya guna dipeoleh hasil kerja yang optimal
  6. Menghimpun dan menyimpan surat keputusan, petunjuk operasional dan petunjuk teknis pengelolaan keuangan
  7. Menghimpun usulan kegiatan ( belanja administrasi umum, belanja operasional, pemeliharaan belanja modal) sebagai dasar penyusunan daftar Isian Usulan Anggaran
  8. Menyusun Anggaran Satuan Kerja (RASK) dan Dokumen Anggaran Satuan Kerja perubahannya
  9. Memeriksa pengajuan Surat Perintah Pembayaran ( SPP ) belanja administrasi umum, belanja operasional,  pemeliharaan   belanja   modal untuk mendapat Surat Perintah Membayar Uang ( SPMU )
  10. Membuat laporan pertanggungjawaban belanja administrasi umum, belanja operasional, pemeliharaan belanja modal ( meliputi transaksi jurnal, buku besar, surplus/devisit, arus kas nota perhitungan bulanan)
  11. Membuat laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja tahunan
  12. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan masukan perumusan kebijakan selanjutnya
  13. Menilai prestasi kerja bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang berlaku sebagai penilaian terhadap kinerja pelaksanaan tugas
  14. Memeberikan saran pertimbangan kepada atasan langsung guna kelancaran pelaksanaan tugas
  15. Membuat laporan pelaksaan tugas kepada atasan baik secara lesan maupun tertulis sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
  16. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas


C. KEPALA BIDANG PERINDUSTRIAN

Tugas pokok :

Melaksanakan penyusunan rencana kerja, penelitian dan pengkajian, pembinaan, pengkoordinasian, pengelolaan dan pemantauan serta evaluasi di bidang Perindustrian.

Untuk melaksanakan tugas Pokok Kapala Bidang Agro Industri mempunyai fungsi

  1. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana program kerja / kegiatan di bidang Perindustrian,
  2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sarana industri di bidang perindustrian
  3. Penelitian dan pengkajian program pembinaan dan bimbingan teknis peningkatan produksi di bidang agro industri
  4. Pengkoordinasian dan pengawasan terhadap out put produk industri agro dan aneka mencakup pemantauan Haki, penanganan pencemaran limbah dan standarisasi industri
  5. Penyiapan bahan pemantauan, pengendalian dan evaluasi di bidang agro industri dan Aneka Industri
  6. Penginventarisan permasalahan yang berhubungan dengan penyusunan rencana program, penelitian dan pengkajian di bidang agro industri serta penyiapan bahan penyelesaiannya
  7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya


C.1.  KEPALA SEKSI AGRO INDUSTRI

Tugas pokok     :

Melaksanakan penyiapan bahan rencana kerja, pengolahan data, penelitian, pengkajian, pembinaan dan pemantauan serta evaluasi pada industri pengolahan hasil pertanian.

Untuk melaksanakan tugas pokok Kapala Seksi Industri Pengolahan Hasil Pertanian mempunyai fungsi :

  1. Penyiapan bahan dan pengkoordinasian dalam penelitian dan pengkajian rencana kerja pada industri pengolahan hasil pertanian, kehutanan dan perkebunan serta perikanan dan peternakan
  2. Penyiapan bahan perumusan dan kebijaksanaan teknis pada industri pengolahan hasil pertanian.
  3. Penginventarisan data, pelaksanaan penelitian dan pengkajian pada industri pengolahan hasil pertanian, kehutanan dan perkebunan serta perikanan dan peternakan.
  4. Pelaksanaan fasilitasi pengembangan home industri, penggunaan dan perawatan mesin/peralatan industri, pemilihan bahan baku dan bahan penolong industri.
  5. Pelaksanaan fasilitasi dan pengembangan dalam rekayasa industri.
  6. Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan pengolahan limbah, pencegahan dan penanggulangan pencemaran industri.
  7. Pengawasan dan pemantauan serta pendaftaran HAKI.
  8. Penginventarisan permasalahan yang berhubungan dengan rencana kerja, pengolahan data, penelitian, pengkajian dan pembinaan pada seksi industri pengolahan hasil pertanian Kehutanan dan perkebunan serta perikanan dan peternakan serta penyiapan bahan penyelesaiannya.
  9. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyusunan rencana program, penelitian dan pengkajian dan pembinaan pada industri pengolahan hasil pertanian Kehutanan dan perkebunan serta perikanan dan peternakan.
  10. Pelaporan pelaksanaan rencana kerja dan program seksi industri pengolahan hasil pertanian Kehutanan dan perkebunan serta perikanan dan peternakan.
  11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perindustrian sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

C.2.  KEPALA SEKSI ANEKA INDUSTRI

Tugas pokok         :

Melaksanakan penyiapan bahan rencana kerja, pengolahan data, penelitian, pengkajian, pembinaan dan pemantauan serta evaluasi pada industri pengolahan hasil Pertambangan Tekstil logam, kerajinan dan Jasa.

Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala seksi Aneka Industri mempunyai   fungsi :

Penyiapan bahan dan pengkoordinasian dalam penelitian dan pengkajian rencana kerja pada industri pengolahan pertambangan tekstil logam, kerajinan dan jasa.

  1. Penginventarisasiann data, pelaksanaan penelitian dan pengkajian pada industri pengolahan hasil pertambangan tekstil, logam dan kerajinan.
  2. Pelaksanaan fasilitasi pengembangan home industri, penggunaan dan perawatan mesin/peralatan industri, pemilihan bahan baku dan bahan penolong industri.
  3. Pelaksanaan fasilitasi, pembinaan dan pengembangan dalam rekayasa industri penerapan Tehnologi Tepat Guna ( TTG ), diversifikasi produk dan perizinan industri.
  4. Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan pengolahan limbah, pencegahan dan penanggulangan pencemaran industri.
  5. Pengawasan dan pemantauan serta pendaftaran HAKI.
  6. Pelaksanaan fasilitasi dan pengembangan dalam peningkatan mutu, kuantitas produksi dan manajemen produksi
  7. Penginventarisasian permasalahan yang berhubungan dengan rencana kerja, pengolahan data, penelitian, pengkajian dan pembinaan pada Seksi Aneka Industri.
  8. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyusunan rencana program, penelitian dan pengkajian dan pembinaan pada Seksi Aneka Industri.
  9. Pelaporan pelaksanaan rencana kerja dan program Seksi Aneka Industri
  10. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Perindustrian.

D. KEPALA BIDANG PERDAGANGAN

Tugas pokok :

Merencanakan kegiatan, mengkoordinasikan, menjabarkan perintah atasan, menyelia, membina, memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan, mengevaluasi, melaporkan pelaksanaan tugas dibidang bimbingan usaha dan sarana perdagangan, promosi, pengadaan dan penyaluran serta perdagangan luar negeri sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku serta mengelola kegiatan pasar, pendapatan pasar serta mengelola pedagang kaki lima (PKL).  Sinkronisasi peningkatan pelayanan dan penarikan retribusi pasar, melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuaui dengan bidang tugasnya.

Uraian Tugas:

  1. Menyusun rencana kegiatan program pelaksanaan Bidang Perdagangan berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai acuan pelaksanaan tugas
  2. Menjabarkan perintah atasan secara rinci dan jelas agar mudah untuk dipahami dan dilaksanakan
  3. Memeriksa dan meneliti hasil kerja bawahan untuk mengetahui kesulitan dan hambatan yang dihadapi untuk diberikan jalan keluarnya
  4. Memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang dan tugasnya guna diperoleh hasil kerja yang optimal
  5. Menyusun kebijakan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan tentang usaha perdagangan, bimbingan usaha dan sarana perdagangan serta menyiapkan bahan dan data serta informasi yang berhubungan dengan kegiatan informasi, penyuluhan terhadap perusahaan
  6. Mengadakan bimbingan teknis dalam peningkatan dan pengembangan kemampuan dan ketrampilan bagi usaha perdagangan serta informasi perdagangan
  7. Membina hubungan kerjasama dengan Instansi pemerintah/swasta serta lembaga / asosiasi terkait lainnya dalam rangka usaha perdagangan
  8. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan masukan perumusan kebijakan selanjutnya
  9. Menilai prestasi kerja bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang berlaku sebagaimana penilaian terhadap kinerja pelaksanaan tugas
  10. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan langsung guna kelancaran pelaksanaan tugas
  11. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara lesan maupun tertulis sebagai  pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
  12. Mengelola kegiatan pasar, pendapatan pasar serta mengelola pedagang kaki lima (PKL).
  13. Sinkronisasi peningkatan pelayanan dan penarikan retribusi pasar dengan berkoordinasi dengan UPTD Pasar.
  14. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Perdagangan.


D.1.  KEPALA SEKSI PROMOSI DAN PEMASARAN

Tugas pokok             :

Kepala seksi Promosi dan Pemasaran mempunyai tugas pokok menjabarkan perintah atasan, membagi tugas, membina, memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan, melakukan promosi dagang, studi banding yang akan meningkatkan volume penjualan bagi pedagang.

Uraian tugas             :

  • Membuat rencana, program kerja dan jadwal kegiatan Seksi Promosi dan Pemasaran sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
  • Menjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
  • Membuat konsep kebijakan teknis pemasaran dan promosi berdasarkan kondisi dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan atasan.
  • Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan pemakaian produk daerah atau dalam negeri melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan, pameran atau cara lain guna meningkatkan pemasaran produk daerah
  • Membimbing dan membina masyarakat pedagang dalam melakukan promosi dagang melalui pemberian konsultasi, studi banding, diklat, pameran/ekspo dan cara lain agar lebih efektif dan efisien
  • Melaksanakan kegiatan pasar murah dalam rangka membantu masyarakat yang kurang mampu untuk mencukupi kebutuhan pangan dan sandang
  • Memberikan informasi kebijakan teknis pemasaran kepada pihak yang berkepentingan guna meningkatkan arus informasi pelayanan.
  • Membimbing dan menilai kinerja bawahan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas
  • Memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat.
  • Melaporkan kegiatan Seksi Promosi dan Pemasaran kepada atasan sebagai pertanggungjawaban kegiatan.
  • Pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan pengawasan UPTD Pasar sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
  • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perdagangan.


D.2.  KEPALA SEKSI SARANA PERDAGANGAN, PERLINDUNGAN   KONSUMEN DAN KEMETROLOGIAN

Tugas pokok             :

Menyusun langkah kegiatan, menjabarkan perintah atasan, membagi tugas, membina, memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan, pengendalian usaha meliputi  pelaksanaan tugas penghimpun dan pengolahan data informasi yang berkaitan dengan pengadaan dan penyaluran barang dagang, menyusun kebijakan , pedoman, juknis dan juklak, pelaksanaan bimbingan dan penyaluran barang dan jasa perdagangan, pengawasan, pemantauan pengendalian harga sembilan bahan pokok dan barang strategis lainnya serta perlindungan konsumen dan kemetrologian.

Uraian Tugas :

  • Membuat rencana, program kerja dan jadwal kegiatan Seksi Sarana Perdagangan Perlindungan Konsumen dan Kemetrologian  sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
  • Menjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan untuk kelancran pelaksanaan tugas.
  • Membuat konsep kebijakan teknis Seksi Sarana Perdagangan Perlindungan Konsumen dan Kemetrologian  sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan atasan.
  • Melaksanaan tugas monitoring harga dan non kebutuhan pokok masyarakat barang strategis dan barang penting lainnya serta melaporkan kepada Bupati dan Dinas Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.
  • Menyelenggarakan pemberian informasi pasar tentang harga dan non harga kebutuhan pokok masyarakat, barang strategis dan barang penting lainnya melalui media massa, elektronik maupun media lainnya guna meningkatkan arus informasi.
  • Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan perdagangan dan jasa bisnis, jasa distribusi, sarana perdagangan dan sarana penunjang perdagangan kepada perusahaan dan badan usaha yang berdomisili di Kabupaten Banjarnegara
  • Menyelengarakan pembuatan profil sektor perdagangan untuk mengetahui data, potensi peluang, hambatan pengembangan dagang.
  • Menyelenggarakan fasilitasi dan pengawasan kegiatan distribusi dan bahan kebutuhan pokok agar tercukupinya kebutuhan masyarakat serta mengetahui ketersediaan bahan kebutuhan pokok pasar leleng.
  • Melaksanaan kegiatan pengumpulan data ekspor/impor daerah, dan produk potensial ekspor dalam rangka penyusunan kebijaksanaan Pemerintah.
  • Melaksanaan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis prosedur kebijaksanaan ekspor / impor dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas ekspor / impor, serta penyebarluasan hasil-hasil kesepakatan perdagangan Bilateral dan Internasional .
  • Menyelengarakan kegiatan pembinaan, supervisi advokasi dan konsultasi dalam rangka  memperoleh akses pembiayaan resi gudang dan aktivitas penyelenggaraan pasar lelang.
  • Membina membimbing dan mengawasi tugas dinas yang dilaksanakan dikecamatan dan perangkat daerah lainnya melalui pembuatan petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, pemberian pendidikan dan latihan serta kunjungan lapangan agar tugas Dinas yang dilaksanakan efektif dan efesien.
  • Melaksanakan koordinasi dalam unit kerja antar unit kerja dengan lembaga masyarakat dan  atau masyarakat terkait baik secara formal maupun informal guna terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas.
  • Membimbing dan menilai kinerja bawahan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi  pelaksanaan tugas
  • Memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat.
  • Melaporkan kegiatan Seksi Sarana Perdagangan dan Distribusi kepada atasan sebagai pertanggung jawaban kegiatan.
  • Membuat konsep kebijakan teknis perlindungan konsumen dan kemetrologian mendasarkan kondisi dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan atasan.
  • Penyelenggarakan tera–ukur ulang dengan berkoordinasi dengan Balai Metrologi
  • Pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan pengawasan UPTD Pasar sesuai dengan tugas   pokok dan fungsinya.
  • Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Perdagangan.

E. KEPALA BIDANG KOPERASI

Mempunyai Tugas Pokok melaksanakan penyusunan rencana kerja, penelitian dan pengkajian, pembinaan, pengelolaan, pengawasan dan pengembangan, pemantauan dan evaluasi di Bidang Koperasi.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok tersebut Bidang Koperasi mempunyai fungsi :

  1. Pengkoordinasian dan pemyusunan rencana program kerja di bidang pembinaan koperasi;
  2. Penyiapan bahan perumusan  kebijaksanaan teknis operasional pelaksanaan pembinaan dibidang koperasi;
  3. Penelitian dan pengkajian program pembinaan kelembagaan dan pengawasan, bimbingan tehnis dan pemberdayaan koperasi;
  4. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan pelaksanaan pedoman pembinaan kelembagaan, pengawasan dan pemberdayaan koperasi;
  5. Pelaksanaan fasilitasi, pembinaan dan pengembangan kemitraan antar koperasi, koperasi dengan badan usaha lainnya, sumber – sumber pembiyaan koperasi;
  6. Penginventarisasian permasalahan yang berhubungan dengan penyusunan rencana program, penelitian dan pengkajian di Bidang Koperasi serta penyiapan bahan penyelesaiaannya;
  7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.


E.1.  KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI

Mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan rencna kerja, pengelolaan data, penelitian,  pengkajian, pembinaan dan pemantauan serta evaluasi dibidang kelembagaan dan pengawasan koperasi.

Fungsinya :

  • Penyiapan bahan dan pengkordinasian dalam penelitian dan pengkajian rencana kerja di bidang kelembagaan dan pengawasan koperasi;
  • Penyiapan bahan perumusan dan kebijasanaan teknis dibidang kelembagaan dan pengawasan   koperasi;
  • Penginventarisasian serta pelaksanaan penelitian dan pengkajian dibidang kelembagaan dan pengawasan koperasi;
  • Pelaksanaan fasilitasi pendirian dan pembentukan koperasi, penggabungan, peleburan serta pembubaran koperasi;
  • Pelaksanaan penilaian pemeringkatan koperasi dan evaluasi penilaian pemeringkatan koperasi;
  • Pelaksanaan fasilitasi pendidikan dan penyuluhan;
  • Pelaksanaan pengawasan terhadap koperasi;
  • Penginventarisian permasalahan yang berhubungan dengan rencana kerja, penelitian dan pengkajian dibidang kelembagaan dan pengawasan koperasi serta penyiapan bahan penyelesiaannya;
  • Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyusunan rencana program penelitian dan pengkajian dibidang kelembagaan dan pengawasan koperasi;
  • Pelaporan pelaksanaan rencana kerja dan program Seksi Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi;
  • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Koperasi.


E.2.  KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN KOPERASI

Mempunyai tugas pokok penyusunan rencana kerja, pengelolaan data, penelitian, pengkajian, pembinaan dan pemantauan serta evaluasi dibidang pemberdayaan koperasi.

Fungsi :

  1. Penyiapan bahan dan pengkordinasian dalam penelitian dan pengkajian rencana kerja dibidang pemberdayaan koperasi;
  2. Penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis dibidang pemberdayaan koperasi;
  3. Penginventarisasian data, pelaksanaan penelitian dan pengkajian di bidang pemberdayaan koperasi;
  4. Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan kemitraan antar koperasi dan koperasi dengan badan usaha lainnya;
  5. Pelaksanaan faslitasi dan pembinaan sumber–sumber pembiayaan koperasi;
  6. Pelaksanaan pembinaan dalam rangka peningkatan kualitas manajemen dan administrasi keuangan Koperasi Simpan Pinjam ( KSP) / Unit Simpan Pinjam ( USP ) Koperasi;
  7. Pelaksanaan penilaian dan evaluasi penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam ( KSP ) / Unit Simpan Pinjam ( USP ) Koperasi;
  8. Penginventarisasian permasalahan yang berhubungan dengan rencana kerja, penelitian dan pengkajian di bidang pemberdayaan koperasi serta penyiapan bahan penyelesaiaanya;
  9. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyusunan rencana program penelitian dan pengkajian di bidang pemberdayaan koperasi;
  10. Pelaporan pelaksanaan rencana kerja dan program Seksi Pemberdayaan Koperasi;
  11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Koperasi.


F. KEPALA BIDANG USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

  • Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok melakukan penyusunan rencana kerja, penelitian dan pengkajian, pemberdayaan, pengelolaan dan pengembangan, pemantauan dan evaluasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
  • Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagai mana tersebut di atas, Bidang Usaha Mikro Kecil Menengah mempunyai fungsi :
  1. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana program kerja di Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
  2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah yang meliputi  industri pengolahan,  perdagangan, petambangan/galian dan aneka jasa;
  3. Penyiapan bahan bimbingan teknis dan pelaksanaan pedoman pemberdayaan usaha mikro kecil dan  menengah;
  4. Penelitian dan pengkajian program pemberdayaan dan bimbingan teknis pengembangan kewirausahaan, kemitraan, jaringan pasar, pembiayaan dan perlindungan usaha mikro kecil dan menengah;
  5. Pembinaan dan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah, meliputi aspek kewirausahaan, jaringan pasar, pembiayaan serta perlindungan usaha;
  6. Pelaksanaan fasilitasi, pengembangan kewirausahaan dan jaringan pasar serta kemitraan antara usaha mikro kecil menengah dengan badan usaha lainnya;
  7. Pelaksanaan fasilitasi, pemberdayaan dan pengembangan sumber-sumber pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah;
  8. Pelaksanaan fasilitasi  perlindungan usaha mikro kecil dan menengah;
  9. Fasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan usaha mikro kecil dab menengah;
  10. Penginventarisasian permasalahan yang berhubungan dengan penyusunan rencana program, penelitian dan pengkajian di bidang pengembangan usaha mikro kecil menengah dan kelembagaannya serta penyiapan bahan penyelesaiannya;
  11. Pelaporan pelaksanaan rencana kerja dan program Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
  12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.


F.1. SEKSI PENGEMBANGAN WIRAUSAHA DAN JARINGAN PASAR

  1. Seksi Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan rencana kerja, pengolahan data, penelitian dan pengkajian, pembinaan, pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan kewirausahaan dan jaringan pasar usaha mikro kecil dan menengah.
  2. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagai mana tersebut di atas Seksi Pengembangan Wirausaha dan Jaringan Pasar mempunyai fungsi :
  • Penyiapan bahan dan pengkoordinasian dalam penelitian dan pengkajian rencana kerja di bidang pengembangan kewirausahaan dan jaringan pasar usaha mikro kecil menengah;
  • Penyiapan bahan perumusan dan kebijaksanaan teknis di bidang pengembangan kewirausahaan dan jaringan pasar  usaha mikro kecil dan menengah;
  • Penginventarisasian data, pelaksanaan penelitian dan pengkajian di bidang pengembangan kewirausahaan dan jaringan pasar usaha mikro kecil dan menengah;
  • Identifikasi potensi dan permasalahan kewirausahaan dan jaringan pasar Usaha Mikro Kecil Menengah ( UMKM ) di  sektor pertanian, industri pengolahan, pertambangan/galian, pertambangan dan jasa
  • Pelaksanaan fasilitasi di bidang manajerial dan kewirausahaan serta bimbingan etika bisnis dan pelayanan prima bagi usaha mikro kecil menengah;
  • Pelaksanaan fasilitasi di bidang kerja sama kemitraan dan pengembangan jaringan pasar, antar sasama usaha mikro kecil menengah dan antara usaha mikro kecil menengah dan badan usaha lainnya;
  • Pelaksanaan sosialisasi dan fasilitasi pengembangan jaringan pasar produk usaha mikro kecil dan menengah  melalui kegiatan kontak dagang;
  • Pelaksanaan fasilitasi dan bimbingan teknis kerja sama kemitraan dan pengembangan jaringan pasar usaha mikro kecil dan menengah;
  • Penginventarisasian permasalahan yang berhubungan dengan rencana kerja penelitian dan pengkajian di bidang pengembangan kewirausahaan dan jaringan pasar usaha mikro kecil dan menengah serta penyiapan bahan penyelesaiannya;
  • Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyusunan rencana program penelian dan pengkajian Seksi Pengembangan Wirausaha dan Jaringan Pasar;
  • Pelaporan pelaksanaan rencana kerja dan program Seksi Pengembangan Wirausaha dan Jaringan Pasar;
  • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.


F.2. KEPALA SEKSI PEMBIAYAAN DAN PERLINDUNGAN, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

  1. Seksi Pembiayaan dan Perlindungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan rencana kerja, pengolahan data, penelitian dan pengkajian, pembinaan, pemantauan dan evaluasi di bidang  pembiayaan dan perlindungan usaha mikro kecil dan menengah.

b. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagai mana tersebut di atas Seksi Pembiayaan dan Perlindungan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :

  1. Penyiapan bahan dan pengkoordinasian dalam penelitian dan pengkajian rencana kerja di bidang pembiayaan dan perlindungsn usaha mikro, kecil dan menengah;
  2. Penyiapan bahan perumusan dan kebijaksanaan teknis di bidang pembiayaan dan perlindungan usaha mikro kecil dan menengah;
  3. Penginventarisasian data, pelaksanaan penelitian dan pengkajian di bidang pembiayaan dan perlindungan usaha mikro kecil dan menengah;
  4. Fasilitasi usaha mikro kecil dan menengah dalam mengakses pembiayaan melalui perbankan, lembaga keuangan bukan bank, modal ventura, penyisihan laba BUMN,  hibah, APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN dan Jenis pembiayaan lain:
  5. Pelaksanaan bimbingan teknis penyusunan proposal/studi kelayakan usama mikro kecil dab menengah
  6. Pelaksanaan evaluasi kelayakan usaha mikro kecil dan menengah;
  7. Pelaksanaan  sosialisasi dan fasilitasi pengurusan hak atas kekayaan intelektual (HKI) bagi usaha mikro kecil dan menengah;
  8. Pelaksanaan Sosialisasi dan fasilitasi standarisasi sistem manajemen mutu dan SNI bagi usaha mikro kecil dan menengah;
  9. Penginventarisasian permasalahan yang berhubungan dengan rencana kerja penelitian dan pengkajian di bidang pengembangan usaha mikro kecil menengah dan kelembagaannya serta penyiapan bahan penyelesaiannya;
  10. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyusunan rencana program penelitian dan pengkajian Seksi Pembiayaan dan Perliondungan usaha mikro kecil dan menengah;
  11. Pelaporan pelaksanaan rencana kerja dan program Seksi Pembiayan dan Perlindungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
  12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil Menengah.


  1. G. KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS  DAERAH   ( UPTD )

Tugas Pokok :

Menyiapkan bahan dan melaksanakan teknis operasional pengelolaan pasar daerah Penarikan Retribusi bagi pedagang dan PKL dimasing-masing Wilayah.

Uraian Tugas :

  1. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang pengelolaan pasar daerah
  2. Pengkoordinasian pelaksanaan teknis operasional pengelolaan pasar daerah
  3. Pengkajian, penelitian data dan potensi pengelolaan pasar daerah
  4. Pelaksanaan teknis operasional pengelolaan pasar daerah
  5. Penginventarisasian permasalahan pengelolaan pasar daerah serta penyiapan bahan penyelesaiannya
  6. Pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan pasar daerah
  7. Penyusunan laporan pelaksanaan pengelolaan pasar  daerah
  8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya


UPTD Wilayah I, Meliputi :

  1. Pasar  Kecamatan Banjarnegara
  2. Pasar Kecamatan Pagedongan
  3. Pasar Kecamatan Bawang
  4. Pasar Kecamatan Sigaluh
  5. Pasar Kecamatan Madukara


UPTD Wilayah II, Meliputi :

  1. Pasar Kecamatan Purworejo Klampok
  2. Pasar Kecamatan Mandiraja
  3. Pasar Kecamatan Purwonegoro
  4. Pasar Kecamatan Susukan
  5. Pasar Kecamatan Rakit
  6. Pasar Kecamatan Punggelan
  7. Pasar Kecamatan Wanadadi
  8. Pasar Kecamatan Banjarmangu

UPTD Wilayah III, Meliputi :

  1. Pasar Kecamatan Karangkobar
  2. Pasar Kecamatan Kalibening
  3. Pasar Kecamatan Pandanarum
  4. Pasar Kecamatan Wanayasa
  5. Pasar Kecamatan Pejawaran
  6. Pasar Kecamatan Batur
  7. Pasar Kecamatan Pagentan


H. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Tugas Pokok             :

  1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam menunjang tugas pokok dan fungsi dinas
  2. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah Pejabat fungsional yang terbagi dalam berbagai sub kelompok sesuai dengan bidang keahliannya
  3. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Ketua Kelompok Jabatan Fungsional yang ditunjuk, dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
  4. Jumlah Jabatan Fungsional yang dimaksud ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan Peraturan Perundang undangan yang berlaku
  5. Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan Perundang undagan yang berlaku
Read 3537 times Last modified on Selasa, 06 April 2010 03:58

Kuliner Khas Banjarnegara

leye soto  Kacang Jenang purwaceng dawet ayu
You are here