Mon10142019

Last updateMon, 14 Oct 2019 10am

Tupoksi

                                TUGAS DAN FUNGSI BAPERLITBANG

Bagian Kesatu

Kepala Badan

 

Pasal 4

 

Baperlitbang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah.

 

Pasal 5

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Baperlitbang menyelenggarakan fungsi :

a.

perumusan kebijakan perencanaan di bidang ekonomi, pemerintahan dan kesejahteraan sosial, infrastruktur dan pengembangan wilayah, penelitian,pengembangan dan perencanaan program;

b.

pelaksanaan koordinasi kebijakan perencanaan di bidang ekonomi, pemerintahan dan kesejahteraan sosial, infrastruktur dan pengembangan wilayah, penelitian, pengembangan dan perencanaan program;

c.

pelaksanaan kebijakan perencanaan di bidang ekonomi, pemerintahan dan kesejahteraan sosial, infrastruktur dan pengembangan wilayah, penelitian, pengembangan dan perencanaan program;

 

 

d.

pembinaan dan fasilitasi kebijakan perencanaan di bidang ekonomi, pemerintahan dan kesejahteraan sosial, infrastruktur dan pengembangan wilayah, penelitian, pengembangan dan perencanaan program;

e.

pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan perencanaan di bidang ekonomi, pemerintahan dan kesejahteraan sosial, infrastruktur dan pengembangan wilayah, penelitian, pengembangan dan perencanaan program;

f.

pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;

g.

pengendalian penyelenggaraan tugas UPTB; dan

h.

pelaksanaan fungsi  kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

Bagian Kedua

Sekretariat

 

Pasal 6

 

(1)

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(2)

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

 

 

Pasal 7

 

Sekretariat mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan Baperlitbang.

 

 

 

Pasal 8

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a.

pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Baperlitbang;

b.

pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Baperlitbang;

c.

pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan,  kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Baperlitbang;

d.

pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Baperlitbang;

e.

pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Baperlitbang;

f.

pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;

g.

penyelenggaraan  pengelolaan  barang  milik/kekayaan  daerah  dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Baperlitbang;

h.

pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

i.

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinansesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Pasal 9

 

(1)

Sekretariat, terdiri dari :

 

a.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan

 

b.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

(2)

Sub Bagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 10

 

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan program kerjaserta pengelolaan keuangan di lingkungan Baperlitbang.

 

Pasal 11

 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan, hukum, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi di lingkungan Baperlitbang.

 

Bagian Ketiga

Bidang Ekonomi

 

Pasal 12

 

(1)

Bidang Ekonomi adalah unsur pelaksana Baperlitbang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(2)

Bidang Ekonomi dipimpin oleh Kepala Bidang.

 

 

 

 

 

 

 

Pasal 13

 

Bidang Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan perencanaan bidangpertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan), perikanan, ketahanan pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, tenagakerja, transmigrasi, penanaman modal, energi sumber daya mineral, pariwisata, kebudayaan dan ekonomi kreatif. 

 

Pasal 14

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Ekonomi menyelenggarakan fungsi :

a.

perencanaan perumusan kebijakan perencanaan bidang pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan), perikanan, ketahanan pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, tenaga kerja, transmigrasi, penanaman modal, energi sumber daya mineral, pariwisata, kebudayaan dan ekonomi kreatif;

b.

pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan perencanaan bidang pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan), perikanan, ketahanan pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, tenaga kerja, transmigrasi, penanaman modal, energi sumber daya mineral, pariwisata, kebudayaan dan ekonomi kreatif;

 

 

 

 

 

c.

pelaksanaan kebijakan bidang kebijakan perencanaan bidang pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan), perikanan, ketahanan pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, tenaga kerja, transmigrasi, penanaman modal, energi sumber daya mineral, pariwisata, kebudayaan dan ekonomi kreatif;

d.

pembinaan dan fasilitasi kebijakan perencanaan bidangpertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan), perikanan, ketahanan pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, tenaga kerja, transmigrasi, penanaman modal, energi sumber daya mineral, pariwisata, kebudayaan dan ekonomi kreatif;

e.

pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan perencanaan bidang pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan), perikanan, ketahanan pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, tenaga kerja, transmigrasi, penanaman modal, energi sumber daya mineral, pariwisata, kebudayaan dan ekonomi kreatif; dan

f.

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

Pasal 15

 

(1)

Bidang Ekonomi, terdiri dari :

 

a.

Seksi Pertanian dan Pangan; dan

 

b.

Seksi Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata.

(2)

Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ekonomi.

 

 

Pasal 16

 

Seksi Pertanian dan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan perencanaan bidang pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan), perikanan dan ketahanan pangan.

 

Pasal 17

 

Seksi Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan perencanaan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, tenaga kerja, transmigrasi, penanaman modal, energi sumber daya mineral, pariwisata, kebudayaan dan ekonomi kreatif.

 

Bagian Keempat

Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial

 

Pasal 18

 

(1)

Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial adalah unsur pelaksana Baperlitbang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(2)

Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang.

 

 

 

 

 

Pasal 19

 

Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan perencanaan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sosial, keuangan, kepegawaian, kesatuan bangsa, kesekretariatan daerah, pendidikan, kepemudaan dan olahraga, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kearsipan dan perpustakaan.

 

Pasal 20

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi :

a.

perencanaan perumusan kebijakan perencanaan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sosial, keuangan, kepegawaian, kesatuan bangsa, kesekretariatan daerah, pendidikan, kepemudaan dan olahraga, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kearsipan dan perpustakaan;

 

 

 

 

 

b.

pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan perencanaan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sosial, keuangan, kepegawaian, kesatuan bangsa, kesekretariatan daerah, pendidikan, kepemudaan dan olahraga, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kearsipan dan perpustakaan;

c.

pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sosial, keuangan, kepegawaian, kesatuan bangsa, kesekretariatan daerah, pendidikan, kepemudaan dan olahraga, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kearsipan dan perpustakaan;

d.

pembinaan dan fasilitasi kebijakan perencanaan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sosial, keuangan, kepegawaian, kesatuan bangsa, kesekretariatan daerah, pendidikan, kepemudaan dan olahraga, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kearsipan dan perpustakaan;

e.

pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan perencanaan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sosial, keuangan, kepegawaian, kesatuan bangsa, kesekretariatan daerah, pendidikan, kepemudaan dan olahraga, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kearsipan dan perpustakaan; dan

f.

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

Pasal 21

 

(1)

Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial, terdiri dari

 

a.

Seksi Pemerintahan dan Sosial; dan

 

b.

Seksi Pendidikan dan Kesehatan.

(2)

Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial.

 

 

Pasal 22

 

Seksi Pemerintahan dan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan perencanaan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sosial, keuangan, kepegawaian, kesatuan bangsa serta kesekretariatan daerah.

 

Pasal 23

 

Seksi Pendidikan dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan perencanaan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kearsipan dan perpustaakaan.

Bagian Kelima

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

 

Pasal 24

 

(1)

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah adalah unsur pelaksana Baperlitbang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(2)

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dipimpin oleh Kepala Bidang.

 

Pasal 25

 

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan perencanaan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup, komunikasi dan informatika serta statistik dan persandian.

 

Pasal 26

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah menyelenggarakan fungsi :

a.

perencanaan perumusan kebijakan perencanaan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup, komunikasi dan informatika serta statistik dan persandian;

 

 

 

b.

pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan perencanaan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup, komunikasi dan informatika serta statistik dan persandian;

c.

pelaksanaan kebijakan perencanaan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup, komunikasi dan informatika serta statistik dan persandian;

d.

pembinaan dan fasilitasi kebijakan perencanaan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup, komunikasi dan informatika serta statistik dan persandian;

e.

pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan perencanaan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup, komunikasi dan informatika serta statistik dan persandian; dan

g.

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

Pasal 27

 

(1)

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, terdiri dari :

 

a.

Seksi Infrastruktur Wilayah; dan

 

b.

Seksi Pengembangan Wilayah.

(2)

Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.

 

 

Pasal 28

 

Seksi Infrastruktur Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan perencanaan bidang pekerjaan umum, perhubungan, lingkungan hidup, komunikasi dan informatika serta statistik dan persandian.

 

Pasal 29

 

Seksi Pengembangan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan perencanaan bidang penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan.

         

 

 

Bagian Keenam

Bidang Penelitian, Pengembangan

dan Perencanaan Program

 

Pasal 30

 

(1)

Bidang Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Program adalah unsur pelaksana Baperlitbang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(2)

Bidang Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Program dipimpin oleh Kepala Bidang.

 

 

 

 

 

Pasal 31

 

Bidang Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan perencanaan bidang penelitian atau pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kerjasama dengan perguruan tinggi, rekomendasi izin penelitian dan pengembangan, penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, perencanaan program lintas organisasi perangkat daerah skala kabupaten, provinsi dan pusat.

 

Pasal 32

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bidang Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Program menyelenggarakan fungsi

a.

perencanaan perumusan kebijakan perencanaan bidang penelitian atau pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kerjasama dengan perguruan tinggi, rekomendasi izin penelitian dan pengembangan, penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, perencanaan program lintas organisasi perangkat daerah skala kabupaten, provinsi dan pusat;

b.

pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan perencanaan bidang penelitian atau pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kerjasama dengan perguruan tinggi, rekomendasi izin penelitian dan pengembangan, penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, perencanaan program lintas organisasi perangkat daerah skala kabupaten, provinsi dan pusat;

 

c.

pelaksanaan kebijakan perencanaan bidang penelitian atau pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kerjasama dengan perguruan tinggi, rekomendasi izin penelitian dan pengembangan, penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, perencanaan program lintas organisasi perangkat daerah skala kabupaten, provinsi dan pusat;

d.

pembinaan dan fasilitasi kebijakan perencanaan bidang penelitian atau pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kerjasama dengan perguruan tinggi, rekomendasi izin penelitian dan pengembangan, penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, perencanaan program lintas organisasi perangkat daerah skala kabupaten, provinsi dan pusat;

e.

pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan perencanaan bidang penelitian atau pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknoogi, kerjasama dengan perguruan tinggi, rekomendasi izin penelitian dan pengembangan, penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, perencanaan program lintas organisasi perangkat daerah skala kabupaten, provinsi dan pusat; dan

g.

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

Pasal 33

 

(1)

Bidang Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Program, terdiri dari :

 

a.

Seksi Penelitian dan Pengembangan; dan

 

b.

Seksi Perencanaan Program

(2)

Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Program.

 

 

Pasal 34

 

Seksi Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan perencanaan bidang penelitian atau pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknoogi, kerjasama dengan perguruan tinggi serta rekomendasi izin penelitian dan pengembangan.

 

Pasal 35

 

Seksi Perencanaan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan perencanaan bidang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, perencanaan program lintas organisasi perangkat daerah skala kabupaten, provinsi dan pusat.

 

Bagian Ketujuh

UPTB

 

Pasal 36

 

(1)

Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Baperlitbang dapat dibentuk UPTB.

(2)

UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTB yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTB diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

 

 

Bagian Kedelapan

Jabatan Fungsional

 

Pasal 37

 

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Baperlitbang dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

 

Pasal 38

 

(1)

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2)

Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(3)

Jenis dan jenjang  jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

(4)

Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai peraturan perundang-undangan

(5)

Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok jabatan fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.

(6)

Pelaksanaan penilaian prestasi kerja jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Read 2646 times Last modified on Tuesday, 07 March 2017 08:40

Wisata

Pariwisata di banjarnegara
Pariwisata
Banjarnegara

Perkebunan

POHON KARET
Perkebunan &
Kehutanan

Pertanian

Potensi
Pertanian

Industri

Potensi Perindustrian di Banjarnegara
Potensi
Industri

Pertambangan

Potensoi Pertambangan
Potensi
Pertambangan