Sun10202019

Last updateFri, 18 Oct 2019 9am

Back You are here: Home Pemerintahan Kelembagaan Dinas Dinkes Tupoksi

Tupoksi

                                                  TUGAS DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN

 

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

 

Pasal 4

 

Dinkes mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

 

Pasal 5

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinkes menyelenggarakan fungsi :

a.

perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit serta pelayanan dan sumber daya kesehatan;

b.

pelaksanaan koordinasi kebijakan dibidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit serta pelayanan dan sumber daya kesehatan;

c.

pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit serta pelayanan dan sumber daya kesehatan;

d.

pembinaan dan fasilitasi kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit serta pelayanan dan sumber daya kesehatan;

d.

pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit serta pelayanan dan sumber daya kesehatan;

e.

pelaksanaan fungsi  kesekretariatan dinas;

f.

pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan

g.

pelaksanaan fungsi  kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

 

Pasal 6

 

(1)

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2)

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

 

 

Pasal 7

 

Sekretariat mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan Dinkes.

 

Pasal 8

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a.

pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Dinkes;

b.

pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinkes;

c.

pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan,  kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinkes;

d.

pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinkes;

 

 

e.

pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinkes;

f.

pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan Kesehatan Keluarga dan Gizi dan dokumentasi;

g.

penyelenggaraan  pengelolaan  barang  milik/kekayaan  daerah  dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinkes;

h.

pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

i.

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Pasal 9

 

(1)

Sekretariat, terdiri dari :

 

a.

Sub Bagian Program dan Informasi; dan

 

b.

Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian.

(2)

Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

 

Pasal 10

 

Sub Bagian Program dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan program kerja serta pengelolaan informasi kesehatan di lingkungan Dinkes.

 

 

 

Pasal 11

 

Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang pengelolaan keuangan, ketatausahaan, hukum, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinkes.

 

Bagian Ketiga

Bidang Kesehatan Masyarakat

 

Pasal 12

 

(1)

Bidang Kesehatan Masyarakat adalah unsur pelaksana Dinkes, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2)

Bidang Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang.

 

Pasal 13

 

Bidang Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) mempunyai tugas perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pengelolaan upaya kesehatan perorangan (UKP), upaya kesehatan masyarakat (UKM) dan rujukan, kesehatan ibu hamil, ibu bersalin dan nifas, kesehatan bayi dan balita, kesehatan remaja dan lanjut usia, pasangan usia subur dan wanita usia subur, perbaikan gizi dan institusi, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh Daerah, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat Daerah serta pembiayaan dan jaminan kesehatan masyarakat. 

 

Pasal 14

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Kesehatan masyarakat menyelenggarakan fungsi :

a.

perencanaan perumusan kebijakan bidang pengelolaan upaya kesehatan perorangan (UKP), upaya kesehatan masyarakat (UKM) dan rujukan, kesehatan ibu hamil, ibu bersalin dan nifas, kesehatan bayi dan balita, kesehatan remaja dan lanjut usia, pasangan usia subur dan wanita usia subur, perbaikan gizi dan institusi, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh Daerah, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat Daerah serta pembiayaan dan jaminan kesehatan masyarakat;

b.

pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan upaya kesehatan perorangan (UKP), upaya kesehatan masyarakat (UKM) dan rujukan, kesehatan ibu hamil, ibu bersalin dan nifas, kesehatan bayi dan balita, kesehatan remaja dan lanjut usia, pasangan usia subur dan wanita usia subur, perbaikan gizi dan institusi, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh Daerah, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat Daerah serta pembiayaan dan jaminan kesehatan masyarakat;

c.

Pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan upaya kesehatan perorangan (UKP), upaya kesehatan masyarakat (UKM) dan rujukan, kesehatan ibu hamil, ibu bersalin dan nifas, kesehatan bayi dan balita, kesehatan remaja dan lanjut usia, pasangan usia subur dan wanita usia subur, perbaikan gizi dan institusi, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh Daerah, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat Daerah serta pembiayaan dan jaminan kesehatan masyarakat;

 

d.

pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang pengelolaan upaya kesehatan perorangan (UKP), upaya kesehatan masyarakat (UKM) dan rujukan, kesehatan ibu hamil, ibu bersalin dan nifas, kesehatan bayi dan balita, kesehatan remaja dan lanjut usia, pasangan usia subur dan wanita usia subur, perbaikan gizi dan institusi, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh Daerah, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat Daerah serta pembiayaan dan jaminan kesehatan masyarakat;

e.

pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang pengelolaan upaya kesehatan perorangan (UKP), upaya kesehatan masyarakat (UKM) dan rujukan, kesehatan ibu hamil, ibu bersalin dan nifas, kesehatan bayi dan balita, kesehatan remaja dan lanjut usia, pasangan usia subur dan wanita usia subur, perbaikan gizi dan institusi, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh Daerah, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat Daerah serta pembiayaan dan jaminan kesehatan masyarakat; dan

f.

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

       

 

Pasal 15

 

(1)

Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri dari :

 

a.

Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;

 

b.

Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga; dan

 

c.

Seksi Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan.

(2)

Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat.

Pasal 16

 

Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizisebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang pengelolaan upaya kesehatan perorangan (UKP) dan rujukan, kesehatan ibu hamil, ibu bersalin dan nifas, kesehatan bayi dan balita, kesehatan remaja dan lanjut usia, pasangan usia subur dan wanita usia subur serta perbaikan gizi dan institusi.

 

Pasal 17

 

Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang pengelolaan upaya kesehatan masyarakat (UKM) dan rujukan, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga.

 

Pasal 18

 

Seksi Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh Daerah, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat Daerah serta pembiayaan dan jaminan kesehatan masyarakat.

 

 

 

Bagian Keempat

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

 

Pasal 19

 

(1)

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakitadalah unsur pelaksana Dinkes, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2)

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakitdipimpin oleh Kepala Bidang.

 

Pasal 20

 

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakitsebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) mempunyai tugas perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular serta pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

 

Pasal 21

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menyelengarakan fungsi :

a.

perencanaan perumusan kebijakan bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular serta pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;

b.

pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular serta pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular kesehatan jiwa;

c.

pelaksanaan kebijakan bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular serta pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular kesehatan jiwa;

d.

pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular serta pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular kesehatan jiwa;

e.

pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular serta pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular kesehatan jiwa; dan

f.

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

Pasal 22

 

(1)

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri dari :

 

a.

Seksi Surveilans dan Imunisasi;

 

b.

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan

 

c.

Seksi Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.

(2)

Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

 

Pasal 23

 

Seksi Surveilans dan Imunisasisebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang surveilans dan imunisasi.

Pasal 24

 

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menularsebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular.

 

Pasal 25

 

Seksi Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular serta kesehatan jiwa.

 

Bagian Kelima

Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan

 

Pasal 26

 

(1)

Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatanadalah unsur pelaksana Dinkes, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2)

Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatandipimpin oleh Kepala Bidang.

 

 

 

 

 

 

Pasal 27

 

Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatansebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) mempunyai tugas perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan kebijakan penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah, izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan, izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, izin usaha mikro obat tradisional (UMOT), izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga, sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga, perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan untuk upaya kesehatan masyarakat (UKM) dan upaya kesehatan perorangan (UKP) Daerah serta pengawasan post-market produk makanan-minuman industri rumah tangga.

 

Pasal 28

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan menyelengarakan fungsi :

a.

perencanaan perumusan kebijakan bidang penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah, izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan, izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, izin usaha mikro obat tradisional (UMOT), izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga, sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga, perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan untuk upaya kesehatan masyarakat (UKM) dan upaya kesehatan perorangan (UKP) Daerah serta pengawasan post-market produk makanan-minuman industri rumah tangga;

 

 

b.

pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah, izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan, izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, izin usaha mikro obat tradisional (UMOT), izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga, sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga, perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan untuk upaya kesehatan masyarakat (UKM) dan upaya kesehatan perorangan (UKP) Daerah serta pengawasan post-market produk makanan-minuman industri rumah tangga;

c.

pelaksanaan kebijakan bidang penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah, izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan, izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, izin usaha mikro obat tradisional (UMOT), izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga, sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga, perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan untuk upaya kesehatan masyarakat (UKM) dan upaya kesehatan perorangan (UKP) Daerah serta pengawasan post-market produk makanan-minuman industri rumah tangga;

d.

pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah, izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan, izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, izin usaha mikro obat tradisional (UMOT), izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga, sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga, perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan untuk upaya kesehatan masyarakat (UKM) dan upaya kesehatan perorangan (UKP) Daerah serta pengawasan post-market produk makanan-minuman industri rumah tangga;

e.

pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah, izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan, izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, izin usaha mikro obat tradisional (UMOT), izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga, sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga, perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan untuk upaya kesehatan masyarakat (UKM) dan upaya kesehatan perorangan (UKP) Daerah serta pengawasan post-market produk makanan-minuman industri rumah tangga; dan

f.

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

Pasal 29

 

(1)

Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari :

 

a.

Seksi Pelayanan Kesehatan;

 

b.

Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan; dan

 

c.

Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.

(2)

Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan.

 

Pasal 30

 

Seksi Pelayanan Kesehatansebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D serta fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah.

Pasal 31

 

Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatansebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, izin usaha mikro obat tradisional (UMOT), izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga, sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga, serta pengawasan post-market produk makanan-minuman industri rumah tangga.

 

Pasal 32

 

Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan serta perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan untuk upaya kesehatan masyarakat (UKM) dan upaya kesehatan perorangan (UKP) Daerah.

 

Bagian Keenam

UPTD

 

Pasal 33

 

(1)

Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinkes dapat dibentuk UPTD.

(2)

UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Read 2984 times Last modified on Monday, 06 March 2017 10:42

Wisata

Pariwisata di banjarnegara
Pariwisata
Banjarnegara

Perkebunan

POHON KARET
Perkebunan &
Kehutanan

Pertanian

Potensi
Pertanian

Industri

Potensi Perindustrian di Banjarnegara
Potensi
Industri

Pertambangan

Potensoi Pertambangan
Potensi
Pertambangan