Sun10202019

Last updateFri, 18 Oct 2019 9am

Back You are here: Home Pemerintahan Kelembagaan Dinas Dinsos Profil

Profil

TUGAS DAN FUNGSI

 

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

 

Pasal 4

 

Dinsos mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

 

Pasal 5

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinsos menyelenggarakan fungsi :

a.

perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial, perlindungan, jaminan sosial dan rehabiliasi sosial serta pendataan dan penangananan kemiskinan;

b.

pelaksanaan koordinasi kebijakan dibidang pemberdayaan sosial, perlindungan, jaminan sosial dan rehabiliasi sosial serta pendataan dan penangananan kemiskinan;

c.

pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial, perlindungan, jaminan sosial dan rehabiliasi sosial serta pendataan dan penangananan kemiskinan;

d.

pembinaan dan fasilitasi kebijakan di bidang pemberdayaan sosial, perlindungan, jaminan sosial dan rehabiliasi sosial serta pendataan dan penangananan kemiskinan;

e.

pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan sosial, perlindungan, jaminan sosial dan rehabiliasi sosial serta pendataan dan penangananan kemiskinan;

f.

pelaksanaan fungsi  kesekretariatan dinas;

g.

pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan

h.

pelaksanaan fungsi  kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Bagian Kedua

Sekretariat

 

Pasal 6

 

(1)

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3ayat (1) huruf b adalah unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2)

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

 

 

Pasal 7

 

Sekretariat mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan Dinsos.

 

Pasal 8

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a.

pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Dinsos;

b.

pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinsos;

c.

pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan,  kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinsos;

d.

pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinsos;

e.

pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinsos;

f.

pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;

g.

penyelenggaraan  pengelolaan  barang  milik/kekayaan  daerah  dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinsos;

h.

pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

i.

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinansesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Pasal 9

 

(1)

Sekretariat, terdiri dari :

 

a.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan

 

b.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

(2)

Sub Bagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

 

 

 

Pasal 10

 

Sub Bagian Perencanaan dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidangperencanaan, evaluasi dan pelaporan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Dinsos.

 

Pasal 11

 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian,pelaksanaan, pembinan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidangketatausahaan, hukum, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinsos.

 

Bagian Ketiga

Bidang Pemberdayaan Sosial

 

Pasal 12

 

(1)

Bidang Pemberdayaan Sosialadalah unsur pelaksanaDinsos, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2)

Bidang Pemberdayaan Sosialdipimpin oleh Kepala Bidang.

 

 

 

 

 

Pasal 13

 

Bidang Pemberdayaan Sosialsebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) mempunyai tugas perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah, pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah, pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di Daerah, pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten, penyuluhan sosial dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial sertapemulangan warga Negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal.

       

 

Pasal 14

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Pemberdayaan Sosialmenyelenggarakan fungsi :

a.

perencanaan perumusan kebijakan bidangpenerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah, pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah, pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di Daerah, pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten, penyuluhan sosial dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial sertapemulangan warga Negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal;

 

 

b.

pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidangpenerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah, pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah, pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di Daerah, pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten, penyuluhan sosial dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial sertapemulangan warga Negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal;

c.

Pelaksanaan kebijakan bidangpenerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah, pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah, pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di Daerah, pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten, penyuluhan sosial dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial sertapemulangan warga Negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal;

d.

pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidangpenerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah, pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah, pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di Daerah, pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten, penyuluhan sosial dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial sertapemulangan warga Negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal;

 

 

e.

pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidangpenerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah, pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah, pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di Daerah, pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten, penyuluhan sosial dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial sertapemulangan warga Negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal; dan

f.

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

Pasal 15

 

(1)

Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri dari :

 

a.

Seksi Pengembangan Potensi Sosial; dan

 

b.

Seksi Penyuluhan dan Kesetiakawanan Sosial.

(2)

Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial.

 

Pasal 16

 

Seksi Pengembangan Potensi Sosialsebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian,pelaksanaan, pembinan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidangpengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah.

 

 

Pasal 17

 

Seksi Penyuluhan dan Kesetiakawanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian,pelaksanaan, pembinan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidangpenerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah, pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di Daerah, pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten, penyuluhan sosial dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial sertapemulangan warga Negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal.

 

Bagian Keempat

Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Rehabilitasi Sosial

 

Pasal 18

 

(1)

Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Rehabilitasi Sosialadalah unsur pelaksanaDinsos, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2)

Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Rehabilitasi Sosialdipimpin oleh Kepala Bidang.

 

 

 

 

 

 

 

Pasal 19

 

Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Rehabilitasi Sosialsebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) mempunyai tugas perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang perlindungan, jaminan sosial dan rehabilitasi sosial terhadap anak terlantar, anak jalanan, anak nakal, korban tindak kekerasan, lanjut usia terlantar, penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana Daerah, penyandang masalah sosial dan warga negara migran korban tindak kekerasan serta penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Daerah.

 

Pasal 20

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Rehabilitasi Sosialmenyelengarakan fungsi :

a.

perencanaan perumusan kebijakan bidangperlindungan, jaminan sosial dan rehabilitasi sosial terhadap anak terlantar, anak jalanan, anak nakal, korban tindak kekerasan, lanjut usia terlantar, penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana Daerah, penyandang masalah sosial dan warga negara migran korban tindak kekerasan serta penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Daerah;

b.

pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidangperlindungan, jaminan sosial dan rehabilitasi sosial terhadap anak terlantar, anak jalanan, anak nakal, korban tindak kekerasan, lanjut usia terlantar, penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana Daerah, penyandang masalah sosial dan warga negara migran korban tindak kekerasan serta penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Daerah;

c.

pelaksanaan kebijakan bidangperlindungan, jaminan sosial dan rehabilitasi sosial terhadap anak terlantar, anak jalanan, anak nakal, korban tindak kekerasan, lanjut usia terlantar, penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana Daerah, penyandang masalah sosial dan warga negara migran korban tindak kekerasan serta penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Daerah;

d.

pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidangperlindungan, jaminan sosial dan rehabilitasi sosial terhadap anak terlantar, anak jalanan, anak nakal, korban tindak kekerasan, lanjut usia terlantar, penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana Daerah, penyandang masalah sosial dan warga negara migran korban tindak kekerasan serta penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Daerah;

e.

pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidangperlindungan, jaminan sosial dan rehabilitasi sosial terhadap anak terlantar, anak jalanan, anak nakal, korban tindak kekerasan, lanjut usia terlantar, penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana Daerah, penyandang masalah sosial dan warga negara migran korban tindak kekerasan serta penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Daerah; dan

f.

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

Pasal 21

 

(1)

Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Rehabilitasi Sosial, terdiri dari :

 

a.

Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial; dan

 

b.

Seksi Rehabilitasi Sosial.

(2)

Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Rehabilitasi Sosial.

 

Pasal 22

 

Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosialsebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian,pelaksanaan, pembinan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidangperlindungan dan jaminan sosial terhadap anak terlantar, anak jalanan, anak nakal, korban tindak kekerasan, lanjut usia terlantar, penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana Daerah dan warga negara migran korban tindak kekerasan serta penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Daerah.

 

Pasal 23

 

 

Seksi Rehabilitasi Sosialsebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian,pelaksanaan, pembinan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidangrehabilitasi sosial terhadap penyandang masalah sosial.

 

 

 

 

 

 

Bagian Kelima

Bidang Pendataan dan Penangananan Kemiskinan

 

Pasal 24

 

(1)

Bidang Pendataan dan Penangananan Kemiskinanadalah unsur pelaksanaDinsos, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2)

Bidang Pendataan dan Penangananan Kemiskinandipimpin oleh Kepala Bidang.

 

Pasal 25

 

Bidang Pendataan dan Penangananan Kemiskinansebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) mempunyai tugas perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan kebijakanpendataan dan pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah, pendataan dan pengelolaan data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS), verifikasi dan validasi data Program Keluarga Harapan,  penanganan dan pemberdayaan fakir miskin, keluarga rawan sosial ekonomi (KRSE), keluarga rentan dan kelompok usaha bersama (KUBE).

 

Pasal 26

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang Pendataan dan Penangananan Kemiskinanmenyelengarakan fungsi :

 

 

 

a.

perencanaan perumusan kebijakan bidang pendataan dan pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah, pendataan dan pengelolaan data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS), verifikasi dan validasi data Program Keluarga Harapan,  penanganan dan pemberdayaan fakir miskin, keluarga rawan sosial ekonomi (KRSE), keluarga rentan dan kelompok usaha bersama (KUBE);

b.

pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pendataan dan pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah, pendataan dan pengelolaan data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS), verifikasi dan validasi data Program Keluarga Harapan,  penanganan dan pemberdayaan fakir miskin, keluarga rawan sosial ekonomi (KRSE), keluarga rentan dan kelompok usaha bersama (KUBE);

c.

pelaksanaan kebijakan bidang pendataan dan pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah, pendataan dan pengelolaan data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS), verifikasi dan validasi data Program Keluarga Harapan,  penanganan dan pemberdayaan fakir miskin, keluarga rawan sosial ekonomi (KRSE), keluarga rentan dan kelompok usaha bersama (KUBE);

d.

pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang pendataan dan pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah, pendataan dan pengelolaan data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS), verifikasi dan validasi data Program Keluarga Harapan,  penanganan dan pemberdayaan fakir miskin, keluarga rawan sosial ekonomi (KRSE), keluarga rentan dan kelompok usaha bersama (KUBE);

 

e.

pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang pendataan dan pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah, pendataan dan pengelolaan data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS), verifikasi dan validasi data Program Keluarga Harapan,  penanganan dan pemberdayaan fakir miskin, keluarga rawan sosial ekonomi (KRSE), keluarga rentan dan kelompok usaha bersama (KUBE); dan

f.

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

Pasal 27

 

(1)

Bidang Pendataan dan Penangananan Kemiskinan, terdiri dari:

 

a.

Seksi Pendataan dan Pengolahan Data Kemiskinan; dan

 

b.

Seksi Penangananan Kemiskinan.

(2)

Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendataan dan Penangananan Kemiskinan.

 

Pasal 28

 

Seksi Pendataan dan Pengolahan Data Kemiskinansebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian,pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidangpendataan dan pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah, pendataan dan pengelolaan data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS), verifikasi dan validasi data Program Keluarga Harapan.

Pasal 29

 

Seksi Penangananan Kemiskinansebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian,pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidangpenanganan dan pemberdayaan fakir miskin, keluarga rawan sosial ekonomi (KRSE), keluarga rentan dan kelompok usaha bersama (KUBE).

 

Bagian Keenam

UPTD

 

Pasal 30

 

(1)

Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkunganDinsos dapat dibentuk UPTD.

(2)

UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

 

 

Bagian Ketujuh

Jabatan Fungsional

 

Pasal 31

 

Kelompok jabatan fungsional pada lingkunganDinsos dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

 

(1)

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2)

Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(3)

Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

(4)

Untukmemenuhi kebutuhan jabatan fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuaiperaturan perundang-undangan.

(5)

Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok jabatan fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.

(6)

Pelaksanaan penilaian prestasi kerja jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

©2017

Read 2781 times Last modified on Monday, 20 February 2017 09:10
More in this category: « Tupoksi

Wisata

Pariwisata di banjarnegara
Pariwisata
Banjarnegara

Perkebunan

POHON KARET
Perkebunan &
Kehutanan

Pertanian

Potensi
Pertanian

Industri

Potensi Perindustrian di Banjarnegara
Potensi
Industri

Pertambangan

Potensoi Pertambangan
Potensi
Pertambangan