Sun10202019

Last updateFri, 18 Oct 2019 9am

Tupoksi

                                TUGAS DAN FUNGSI DISPERINDAGKOP UKM

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

 

Pasal 4

 

Disperindagkop UKM mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

 

Pasal 5

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Disperindagkop UKM menyelenggarakan fungsi :

a.

perumusan kebijakan di bidang perindustrian, perdagangan, pengelolaan pasar, koperasi, usaha kecil dan menengah;

b.

pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang perindustrian, perdagangan, pengelolaan pasar, koperasi, usaha kecil dan menengah;

c.

pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian, perdagangan, pengelolaan pasar, koperasi, usaha kecil dan menengah;

d.

pembinaan dan fasilitasi kebijakan di bidang perindustrian, perdagangan, pengelolaan pasar, koperasi, usaha kecil dan menengah;

 

e.

pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian, perdagangan, pengelolaan pasar, koperasi, usaha kecil dan menengah;

f.

pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;

g.

pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan

h.

pelaksanaan fungsi  kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Bagian Kedua

Sekretariat

 

Pasal 6

 

(1)

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2)

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

 

 

Pasal 7

 

Sekretariat mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan Disperindagkop UKM.

 

Pasal 8

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a.

pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Disperindagkop UKM;

 

b.

pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Disperindagkop UKM;

c.

pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan,  kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Disperindagkop UKM;

d.

pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Disperindagkop UKM;

e.

pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Disperindagkop UKM;

f.

pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;

g.

penyelenggaraan  pengelolaan  barang  milik/kekayaan  daerah  dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Disperindagkop UKM;

h.

pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

i.

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinansesuai dengan tugas dan fungsinya

 

Pasal 9

 

(1)

Sekretariat, terdiri dari :

 

a.

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

 

b.

Sub Bagian Keuangan; dan

 

b.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

(2)

Sub Bagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

 

 

 

Pasal 10

 

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidangperencanaan, evaluasi dan pelaporan program kerjadi lingkungan Disperindagkop UKM.

 

Pasal 11

 

Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pengelolaan keuangan dan anggaran di lingkungan Disperindagkop UKM.

 

Pasal 12

 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan, hukum, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi di lingkungan Disperindagkop UKM.

 

 

 

 

 

 

 

Bagian Ketiga

Bidang Perindustrian

 

Pasal 13

 

(1)

Bidang Perindustrian adalah unsur pelaksana Disperindagkop UKM, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2)

Bidang Perindustrian dipimpin oleh Kepala Bidang.

 

Pasal 14

 

Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang penetapan rencana pembangunan industri kabupaten, penerbitan rekomendasi izin usaha industri (IUI) kecil, izin usaha industri (IUI) menengah, izin perluasan usaha industri (IPUI) bagi industri kecil dan menengah, izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI)  yang lokasinya di Daerah serta penyampaian laporan informasi industri untuk izin usaha industri (IUI) kecil dan izin perluasannya, izin usaha industri (IUI) menengah dan izin perluasannya dan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah serta peningkatan dan pengembangan usaha industri.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasal 15

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Perindustrian menyelenggarakan fungsi :

a.

perencanaan perumusan kebijakan bidang penetapan rencana pembangunan industri kabupaten, penerbitan rekomendasi izin usaha industri (IUI) kecil, izin usaha industri (IUI) menengah, izin perluasan usaha industri (IPUI) bagi industri kecil dan menengah, izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI)  yang lokasinya di Daerah serta penyampaian laporan informasi industri untuk izin usaha industri (IUI) kecil dan izin perluasannya, izin usaha industri (IUI) menengah dan izin perluasannya dan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah serta peningkatan dan pengembangan usaha industri;

b.

Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang penetapan rencana pembangunan industri kabupaten, penerbitan rekomendasi izin usaha industri (IUI) kecil, izin usaha industri (IUI) menengah, izin perluasan usaha industri (IPUI) bagi industri kecil dan menengah, izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI)  yang lokasinya di Daerah serta penyampaian laporan informasi industri untuk izin usaha industri (IUI) kecil dan izin perluasannya, izin usaha industri (IUI) menengah dan izin perluasannya dan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah serta peningkatan dan pengembangan usaha industri;

 

 

 

 

 

c.

pelaksanaan kebijakan bidang penetapan rencana pembangunan industri kabupaten, penerbitan rekomendasi izin usaha industri (IUI) kecil, izin usaha industri (IUI) menengah, izin perluasan usaha industri (IPUI) bagi industri kecil dan menengah, izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI)  yang lokasinya di Daerah serta penyampaian laporan informasi industri untuk izin usaha industri (IUI) kecil dan izin perluasannya, izin usaha industri (IUI) menengah dan izin perluasannya dan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah serta peningkatan dan pengembangan usaha industri;

d.

pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang penetapan rencana pembangunan industri kabupaten, penerbitan rekomendasi izin usaha industri (IUI) kecil, izin usaha industri (IUI) menengah, izin perluasan usaha industri (IPUI) bagi industri kecil dan menengah, izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI)  yang lokasinya di Daerah serta penyampaian laporan informasi industri untuk izin usaha industri (IUI) kecil dan izin perluasannya, izin usaha industri (IUI) menengah dan izin perluasannya dan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah serta peningkatan dan pengembangan usaha industri;

e.

pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penetapan rencana pembangunan industri kabupaten, penerbitan rekomendasi izin usaha industri (IUI) kecil,izin usaha industri (IUI) menengah, izin perluasan usaha industri (IPUI) bagi industri kecil dan menengah, izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI)  yang lokasinya di Daerah serta penyampaian laporan informasi industri untuk izin usaha industri (IUI) kecil dan izin perluasannya, izin usaha industri (IUI) menengah dan izin perluasannya dan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah serta peningkatan dan pengembangan usaha industri; dan

f.

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

Pasal 16

 

(1)

Bidang Perindustrian, terdiri dari :

 

a.

Seksi Agro Industri; dan

 

b.

Seksi Aneka Industri.

(2)

Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perindustrian.

 

Pasal 17

 

Seksi Agro Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang penetapan rencana pembangunan industri kabupaten, penerbitan rekomendasi izin usaha industri (IUI) kecil, izin usaha industri (IUI) menengah, izin perluasan usaha industri (IPUI) bagi industri kecil dan menengah, izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI)  yang lokasinya di Daerah serta penyampaian laporan informasi industri untuk izin usaha industri (IUI) kecil dan izin perluasannya, izin usaha industri (IUI) menengah dan izin perluasannya dan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah pada sektor agro industri serta peningkatan dan pengembangan usaha agro industri.

 

 

 

 

 

Pasal 18

 

Seksi Aneka Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang penetapan rencana pembangunan industri kabupaten, penerbitan rekomendasi izin usaha industri (IUI) kecil, izin usaha industri (IUI) menengah, izin perluasan usaha industri (IPUI) bagi industri kecil dan menengah, izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI)  yang lokasinya di Daerah serta penyampaian laporan informasi industri untuk izin usaha industri (IUI) kecil dan izin perluasannya, izin usaha industri (IUI) menengah dan izin perluasannya dan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah pada sektor aneka industri serta peningkatan dan pengembangan usaha aneka industri.

 

Bagian Keempat

Bidang Perdagangan

 

Pasal 19

 

(1)

Bidang Perdagangan adalah unsur pelaksana Disperindagkop UKM, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2)

Bidang Perdagangan dipimpin oleh Kepala Bidang.

 

 

Pasal 20

 

Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang penerbitan rekomendasi izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan, tanda daftar gudang dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB), surat tanda pendaftaran waralaba (STPW)  untuk penerimaan waralaba dari waralaba dalam negeri, penerimaan waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri dan penerimaan waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri, surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat, surat keterangan asal (bagi Daerah yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal), pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengawasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah, rekomendasi penerbitan pedagang kayu antar pulau terdaftar (PKAPT) dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu antar pulau, menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah, pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Daerah, melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam Daerah, pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Daerah dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran, dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya, penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang ada di Daerah, penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala provinsi (lintas Daerah) dan pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.

 

Pasal 21

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Perindustrian menyelenggarakan fungsi :

a.

perencanaan perumusan kebijakan bidang penerbitan rekomendasi izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan, tanda daftar gudang dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB), surat tanda pendaftaran waralaba (STPW)  untuk penerimaan waralaba dari waralaba dalam negeri, penerimaan waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri dan penerimaan waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri, surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat, surat keterangan asal (bagi Daerah yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal), pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengawasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah, rekomendasi penerbitan pedagang kayu antar pulau terdaftar (PKAPT) dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu antar pulau, menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah, pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Daerah, melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam Daerah, pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Daerah dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran, dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya, penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang ada di Daerah, penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala provinsi (lintas Daerah) dan pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan;

b.

Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang penerbitan rekomendasi izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan, tanda daftar gudang dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB), surat tanda pendaftaran waralaba (STPW)  untuk penerimaan waralaba dari waralaba dalam negeri, penerimaan waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri dan penerimaan waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri, surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat, surat keterangan asal (bagi Daerah yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal), pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengawasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah, rekomendasi penerbitan pedagang kayu antar pulau terdaftar (PKAPT) dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu antar pulau, menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah, pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Daerah, melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam Daerah, pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Daerah dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran, dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya, penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang ada di Daerah, penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala provinsi (lintas Daerah) dan pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan;

c.

pelaksanaan kebijakan bidang penerbitan rekomendasi izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan, tanda daftar gudang dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB), surat tanda pendaftaran waralaba (STPW)  untuk penerimaan waralaba dari waralaba dalam negeri, penerimaan waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri dan penerimaan waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri, surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat, surat keterangan asal (bagi Daerah yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal), pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengawasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah, rekomendasi penerbitan pedagang kayu antar pulau terdaftar (PKAPT) dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu antar pulau, menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah, pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Daerah, melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam Daerah, pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Daerah dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran, dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya, penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang ada di Daerah, penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala provinsi (lintas Daerah) dan pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan;

d.

pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang penerbitan rekomendasi izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan, tanda daftar gudang dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB), surat tanda pendaftaran waralaba (STPW)  untuk penerimaan waralaba dari waralaba dalam negeri, penerimaan waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri dan penerimaan waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri, surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat, surat keterangan asal (bagi Daerah yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal), pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengawasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah, rekomendasi penerbitan pedagang kayu antar pulau terdaftar (PKAPT) dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu antar pulau, menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah, pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Daerah, melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam Daerah, pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Daerah dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran, dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya, penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang ada di Daerah, penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala provinsi (lintas Daerah) dan pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan;

e.

pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penerbitan rekomendasi izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan, tanda daftar gudang dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB), surat tanda pendaftaran waralaba (STPW)  untuk penerimaan waralaba dari waralaba dalam negeri, penerimaan waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri dan penerimaan waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri, surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat, surat keterangan asal (bagi Daerah yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal), pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengawasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah, rekomendasi penerbitan pedagang kayu antar pulau terdaftar (PKAPT) dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu antar pulau, menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah, pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Daerah, melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam Daerah, pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Daerah dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran, dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya, penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang ada di Daerah, penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala provinsi (lintas Daerah) dan pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan; dan

f.

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

Pasal 22

 

(1)

Bidang Perdagangan, terdiri dari :

 

a.

Seksi Bina Usaha dan Promosi;

 

b.

Seksi Sarana Perdagangan dan Kemetrologian;

(2)

Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perdagangan.

 

Pasal 23

 

Seksi Bina Usaha dan Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang penerbitan rekomendasi izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan, tanda daftar gudang dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB), surat tanda pendaftaran waralaba (STPW)  untuk penerimaan waralaba dari waralaba dalam negeri, penerimaan waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri dan penerimaan waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri, surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat, surat keterangan asal (bagi Daerah yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal), pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengawasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah, rekomendasi penerbitan pedagang kayu antar pulau terdaftar (PKAPT) dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu antar pulau, penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang ada di Daerah, penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala provinsi (lintas Daerah).

 

Pasal 24

 

Seksi Sarana Perdagangan dan Kemetrologian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Daerah, menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah, melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam Daerah, pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Daerah dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran, dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya dan pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.

 

 

Bagian Kelima

Bidang Pengelolaan Pasar

 

Pasal 25

 

(1)

Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pariwisata adalah unsur pelaksana Disperindagkop UKM, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2)

Bidang Pengelolaan Pasar dipimpin oleh Kepala Bidang.

 

 

Pasal 26

 

Bidang Pengelolaan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pengelolaaan pendapatan pasar, pemungutan retribusi, penerbitan hak pakai kios, los, pemakaian tanah dan sarana pendukung lainnya, pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana pasar, pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya, pembinaan dan penataan pedagang tetap dan tidak tetap di lingkungan pasar serta pelayanan kebersihan, keamanan dan kenyamanan di lingkungan pasar.

         

 

 

Pasal 27

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Pengelolaan Pasar menyelenggarakan fungsi :

a.

perencanaan perumusan kebijakan bidang pengelolaaan pendapatan pasar, pemungutan retribusi, penerbitan hak pakai kios, los, pemakaian tanah dan sarana pendukung lainnya, pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana pasar, pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya, pembinaan dan penataan pedagang tetap dan tidak tetap di lingkungan pasar serta pelayanan kebersihan, keamanan dan kenyamanan di lingkungan pasar;

b.

pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaaan pendapatan pasar, pemungutan retribusi, penerbitan hak pakai kios, los, pemakaian tanah dan sarana pendukung lainnya, pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana pasar, pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya, pembinaan dan penataan pedagang tetap dan tidak tetap di lingkungan pasar serta pelayanan kebersihan, keamanan dan kenyamanan di lingkungan pasar;

c.

pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaaan pendapatan pasar, pemungutan retribusi, penerbitan hak pakai kios, los, pemakaian tanah dan sarana pendukung lainnya, pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana pasar, pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya, pembinaan dan penataan pedagang tetap dan tidak tetap di lingkungan pasar serta pelayanan kebersihan, keamanan dan kenyamanan di lingkungan pasar;

d.

pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang pengelolaaan pendapatan pasar, pemungutan retribusi, penerbitan hak pakai kios, los, pemakaian tanah dan sarana pendukung lainnya, pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana pasar, pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya, pembinaan dan penataan pedagang tetap dan tidak tetap di lingkungan pasar serta pelayanan kebersihan, keamanan dan kenyamanan di lingkungan pasar;

 

 

 

 

 

e.

pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang pengelolaaan pendapatan pasar, pemungutan retribusi, penerbitan hak pakai kios, los, pemakaian tanah dan sarana pendukung lainnya, pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana pasar, pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya, pembinaan dan penataan pedagang tetap dan tidak tetap di lingkungan pasar serta pelayanan kebersihan, keamanan dan kenyamanan di lingkungan pasar; dan

g.

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

Pasal 28

 

(1)

Bidang Pengelolaan Pasar, terdiri dari :

 

a.

Seksi Pendapatan Pasar; dan

 

b.

Seksi Sarana, Prasarana dan Kebersihan, Keamanan dan Kenyamanan.

(2)

Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Pasar.

 

Pasal 29

 

Seksi Pendapatan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pengelolaaan pendapatan pasar, pemungutan retribusi, penerbitan hak pakai kios, los, pemakaian tanah dan sarana pendukung lainnya.

 

 

Pasal 30

 

Seksi Sarana, Prasarana dan Kebersihan, Keamanan dan Kenyamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana pasar, pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya, pembinaan, pengawasan dan penataan pedagang tetap dan tidak tetap di lingkungan pasar serta pelayanan kebersihan, keamanan dan kenyamanan di lingkungan pasar.

 

Bagian Keenam

Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

 

Pasal 31

 

(1)

Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah unsur pelaksana Disperindagkop UKM, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2)

Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dipimpin oleh Kepala Bidang.

 

Pasal 32

 

Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang penerbitan rekomendasi izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah, pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah, pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah, pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah, penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah, pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah, pemberian rekomendasi pendirian koperasi, merger, pemisahan, peleburan dan pembubaran koperasi, pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan, perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah dan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.

 

Pasal 33

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi :

a.

perencanaan perumusan kebijakan bidang penerbitan rekomendasi izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah, pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah, pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah, pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah, penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah, pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah, pemberian rekomendasi pendirian koperasi, merger, pemisahan, peleburan dan pembubaran koperasi, pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan, perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah dan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil;

b.

pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang penerbitan rekomendasi izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah, pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah, pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah, pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah, penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah, pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah, pemberian rekomendasi pendirian koperasi, merger, pemisahan, peleburan dan pembubaran koperasi, pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan, perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah dan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil;

 

 

 

 

 

c.

pelaksanaan kebijakan bidang penerbitan rekomendasi izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah, pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah, pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah, pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah, penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah, pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah, pemberian rekomendasi pendirian koperasi, merger, pemisahan, peleburan dan pembubaran koperasi, pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan, perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah dan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil;

d.

pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang penerbitan rekomendasi izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah, pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah, pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah, pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah, penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah, pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah, pemberian rekomendasi pendirian koperasi, merger, pemisahan, peleburan dan pembubaran koperasi, pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan, perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah dan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil;

e.

pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penerbitan rekomendasi izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah, pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah, pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah, pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah, penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah, pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah, pemberian rekomendasi pendirian koperasi, merger, pemisahan, peleburan dan pembubaran koperasi, pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan, perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah dan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil; dan

f.

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

 

 

Pasal 34

 

(1)

Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari :

 

a.

Seksi Koperasi; dan

 

b.

Seksi Usaha Menengah, Kecil dan Mikro.

(2)

Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

 

 

Pasal 35

 

Seksi Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang penerbitan rekomendasi izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah, pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah, pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah, pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasiyang wilayah keanggotaan dalam Daerah, perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah, penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah, pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah serta pemberian rekomendasi pendirian koperasi, merger, pemisahan, peleburan dan pembubaran koperasi.

 

 

 

 

 

Pasal 36

 

Seksi Usaha Menengah, Kecil dan Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan, dan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.

 

Bagian Ketujuh

UPTD

 

Pasal 37

 

(1)

Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Disperindagkop UKM dapat dibentuk UPTD.

(2)

UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

 

 

Bagian Kedelapan

Jabatan Fungsional

 

Pasal 38

 

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Disperindagkop UKM dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

 

 

Pasal 39

 

(1)

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2)

Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(3)

Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

(4)

Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuaiperaturan perundang-undangan.

(5)

Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok jabatan fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.

(6)

Pelaksanaan penilaian prestasi kerja jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Read 6673 times Last modified on Tuesday, 07 March 2017 08:29

Wisata

Pariwisata di banjarnegara
Pariwisata
Banjarnegara

Perkebunan

POHON KARET
Perkebunan &
Kehutanan

Pertanian

Potensi
Pertanian

Industri

Potensi Perindustrian di Banjarnegara
Potensi
Industri

Pertambangan

Potensoi Pertambangan
Potensi
Pertambangan