Sun10202019

Last updateFri, 18 Oct 2019 9am

Tupoksi

                        TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

 

Pasal 4

 

Dispermades mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

 

Pasal 5

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dispermades menyelenggarakan fungsi :

a.

perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan administrasi desa, lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan, kelembagaan dan pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna serta pengembangan kawasan perdesaan dan tata ruang perdesaan;

b.

pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang pemerintahan dan administrasi desa, lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan, kelembagaan dan pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna serta pengembangan kawasan perdesaan dan tata ruang perdesaan;

c.

pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan dan administrasi desa, lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan, kelembagaan dan pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna serta pengembangan kawasan perdesaan dan tata ruang perdesaan;

d.

pembinaan dan fasilitasi kebijakan di bidang pemerintahan dan administrasi desa, lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan, kelembagaan dan pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna serta pengembangan kawasan perdesaan dan tata ruang perdesaan;

e.

pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan dan administrasi desa, lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan, kelembagaan dan pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna serta pengembangan kawasan perdesaan dan tata ruang perdesaan;

f.

pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;

g.

pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan

h.

pelaksanaan fungsi  kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Bagian Kedua

Sekretariat

 

Pasal 6

 

(1)

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2)

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

 

 

Pasal 7

 

Sekretariat mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan Dispermades.

 

Pasal 8

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a.

pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Dispermades;

b.

pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dispermades;

c.

pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan,  kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dispermades;

d.

pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dispermades;

e.

pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dispermades;

f.

pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;

g.

penyelenggaraan  pengelolaan  barang  milik/kekayaan  daerah  dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dispermades;

h.

pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

i.

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

 

Pasal 9

 

(1)

Sekretariat, terdiri dari :

 

a.

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

 

b.

Sub Bagian Keuangan; dan

 

b.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

(2)

Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 10

 

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan program kerjadi lingkungan Dispermades.

 

Pasal 11

 

Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pengelolaan keuangandan anggaran di lingkungan Dispermades.

 

Pasal 12

 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan, hukum, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi di lingkungan Dispermades.

 

Bagian Ketiga

Bidang Pemerintahan dan Administrasi Desa

 

Pasal 13

 

(1)

Bidang Pemerintahan dan Administrasi Desa adalah unsur pelaksana Dispermades, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2)

Bidang Pemerintahan dan Administrasi Desa dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 14

 

Bidang Pemerintahan dan Administrasi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasiserta pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan penataan desa, kerja sama antar desa dalam Daerah, peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa dan aparatur pemerintah desa, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi desa serta pengelolaan keuangan dan aset desa.

 

Pasal 15

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Pemerintahan dan Administrasi Desa menyelenggarakan fungsi :

a.

perencanaan perumusan kebijakan bidang penyelenggaraan penataan desa, kerja sama antar desa dalam Daerah, peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa dan aparatur pemerintah desa, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi desa serta pengelolaan keuangan dan aset desa;

b.

pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang penyelenggaraan penataan desa, kerja sama antar desa dalam Daerah, peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa dan aparatur pemerintah desa, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi desa serta pengelolaan keuangan dan aset desa;

c.

pelaksanaan kebijakan bidang penyelenggaraan penataan desa, kerja sama antar desa dalam Daerah, peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa dan aparatur pemerintah desa, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi desa serta pengelolaan keuangan dan aset desa;

d.

pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang penyelenggaraan penataan desa, kerja sama antar desa dalam Daerah, peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa dan aparatur pemerintah desa, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi desa serta pengelolaan keuangan dan aset desa;

e.

pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan penataan desa, kerja sama antar desa dalam Daerah, peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa dan aparatur pemerintah desa, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi desa serta pengelolaan keuangan dan aset desa; dan

f.

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

Pasal 16

 

(1)

Bidang Pemerintahan dan Administrasi Desa, terdiri dari :

 

a.

Seksi Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah Desa; dan

 

b.

Seksi Administrasi Desa dan Pengelolaan Aset Desa.

(2)

Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan dan Administrasi Desa.

 

Pasal 17

 

Seksi Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporankebijakan bidang penyelenggaraan penataan desa dan kerja sama antar desa dalam daerah serta peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa dan aparatur pemerintah desa.

Pasal 18

 

Seksi Administrasi Desa dan Pengelolaan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporankebijakan bidang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi desa serta pengelolaan keuangan dan aset desa.

         

 

 

Bagian Keempat

Bidang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan

 

Pasal 19

 

(1)

Bidang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan adalah unsur pelaksana Dispermades, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2)

Bidang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dipimpin oleh Kepala Bidang.

 

Pasal 20

 

Bidang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Desa dan Kelurahan, peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan, perencanaan pembangunan partisipatif masyarakat dan fasilitasi kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMD).

 

 

 

Pasal 21

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan menyelenggarakan fungsi :

a.

perencanaan perumusan kebijakan bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Desa dan Kelurahan, peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan, perencanaan pembangunan partisipatif masyarakat dan fasilitasi kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMD);

b.

pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Desa dan Kelurahan, peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan, perencanaan pembangunan partisipatif masyarakat dan fasilitasi kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMD);

c.

pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Desa dan Kelurahan, peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan, perencanaan pembangunan partisipatif masyarakat dan fasilitasi kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMD);

d.

pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Desa dan Kelurahan, peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan, perencanaan pembangunan partisipatif masyarakat dan fasilitasi kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMD);

e.

pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Desa dan Kelurahan, peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan, perencanaan pembangunan partisipatif masyarakat dan fasilitasi kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMD); dan

f.

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

Pasal 22

 

(1)

Bidang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan, terdiri dari :

 

a.

Seksi Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan; dan

 

b.

Seksi Perencanaan Pembangunan Partisipatif Masyarakat.

(2)

Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BidangLembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan.

 

Pasal 23

 

Seksi Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporankebijakan bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Desa dan Kelurahan, dan peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan.

 

Pasal 24

 

Seksi Perencanaan Pembangunan Partisipatif Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporankebijakan bidang perencanaan pembangunan partisipatif masyarakat dan fasilitasi kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMD).

 

 

 

Bagian Kelima

 

Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna

 

Pasal 25

 

(1)

Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna adalah unsur pelaksana Dispermades, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2)

BidangPengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna dipimpin oleh Kepala Bidang.

 

 

Pasal 26

 

BidangPengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang peningkatan dan pengembangan pengelolaan lembaga ekonomi masyarakat desa, kerja sama dengan pihak ketiga di bidang pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat, peningkatan dan pengembangan kreativitas dan inovasi teknologi tepat guna, pemanfaatan hasil kreativitas dan inovasi teknologi tepat guna. 

 

Pasal 27

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna menyelenggarakan fungsi :

a.

perencanaan perumusan kebijakan bidang peningkatan dan pengembangan pengelolaan lembaga ekonomi masyarakat desa, kerja sama dengan pihak ketiga di bidang pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat, peningkatan dan pengembangan kreativitas dan inovasi teknologi tepat guna, pemanfaatan hasil kreativitas dan inovasi teknologi tepat guna;

b.

pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang peningkatan dan pengembangan pengelolaan lembaga ekonomi masyarakat desa, kerja sama dengan pihak ketiga di bidang pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat, peningkatan dan pengembangan kreativitas dan inovasi teknologi tepat guna, pemanfaatan hasil kreativitas dan inovasi teknologi tepat guna;

c.

pelaksanaan kebijakan bidang peningkatan dan pengembangan pengelolaan lembaga ekonomi masyarakat desa, kerja sama dengan pihak ketiga di bidang pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat, peningkatan dan pengembangan kreativitas dan inovasi teknologi tepat guna, pemanfaatan hasil kreativitas dan inovasi teknologi tepat guna;

d.

pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang peningkatan dan pengembangan pengelolaan lembaga ekonomi masyarakat desa, kerja sama dengan pihak ketiga di bidang pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat, peningkatan dan pengembangan kreativitas dan inovasi teknologi tepat guna, pemanfaatan hasil kreativitas dan inovasi teknologi tepat guna;

e.

pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang peningkatan dan pengembangan pengelolaan lembaga ekonomi masyarakat desa, kerja sama dengan pihak ketiga di bidang pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat, peningkatan dan pengembangan kreativitas dan inovasi teknologi tepat guna, pemanfaatan hasil kreativitas dan inovasi teknologi tepat guna; dan

g.

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

 

 

 

 

Pasal 28

 

(1)

Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna, terdiri dari :

 

a.

Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat; dan

 

b.

Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.

(2)

Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BidangPengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna.

 

Pasal 29

 

Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporankebijakan bidang peningkatan dan pengembangan pengelolaan lembaga ekonomi masyarakat desa dan kerja sama dengan pihak ketiga di bidang pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat.

 

Pasal 30

 

Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporankebijakan bidang peningkatan dan pengembangan kreativitas dan inovasi teknologi tepat guna serta pemanfaatan hasil kreativitas dan inovasi teknologi tepat guna.

 

Bagian Keenam

Bidang Pengembangan Kawasan Perdesaan dan Tata Ruang Perdesaan

 

Pasal 31

 

(1)

Bidang Pengembangan Kawasan Perdesaan dan Tata Ruang Perdesaan adalah unsur pelaksana Dispermades, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2)

Bidang Pengembangan Kawasan Perdesaan dan Tata Ruang Perdesaandipimpin oleh Kepala Bidang.

 

 

Pasal 32

 

Bidang Pengembangan Kawasan Perdesaan dan Tata Ruang Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pengembangan kawasan perdesaan, infrastruktur desa, batas desa dan tata ruang perdesaan.

 

Pasal 33

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Bidang Pengembangan Kawasan Perdesaan dan Tata Ruang Perdesaan menyelenggarakan fungsi :

a.

perencanaan perumusan kebijakan bidang pengembangan kawasan perdesaan, infrastruktur desa, batas desa dan tata ruang perdesaan;

b.

pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan kawasan perdesaan, infrastruktur desa, batas desa dan tata ruang perdesaan;

c.

pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan kawasan perdesaan, infrastruktur desa, batas desa dan tata ruang perdesaan;

 

 

d.

pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang pengembangan kawasan perdesaan, infrastruktur desa, batas desa dan tata ruang perdesaan;

e.

pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang pengembangan kawasan perdesaan, infrastruktur desa, batas desa dan tata ruang perdesaan; dan

f.

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Pasal 34

 

(1)

Bidang Pengembangan Kawasan Perdesaan dan Tata Ruang Perdesaan, terdiri dari :

 

a.

Seksi Pengembangan Kawasan Perdesaan dan Infrastruktur Desa; dan

 

b.

Seksi Batas Desa dan Tata Ruang Perdesaan;

(2)

Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Perdesaan dan Tata Ruang Perdesaan.

 

Pasal 35

 

Seksi Pengembangan Kawasan Perdesaan dan Infrastruktur Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporankebijakan bidang pengembangan kawasan perdesaan dan infrastruktur desa.

 

Pasal 36

 

Seksi Batas Desa dan Tata Ruang Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporankebijakan bidangbatas desa dan tata ruang perdesaan.

Bagian Ketujuh

UPTD

 

Pasal 37

 

(1)

Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dispermades dapat dibentuk UPTD.

(2)

UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

 

 

Bagian Kedelapan

Jabatan Fungsional

 

Pasal 38

 

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dispermades dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

Pasal 39

 

(1)

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2)

Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(3)

Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

(4)

Untukmemenuhi kebutuhan jabatan fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.

(5)

Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok jabatan fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.

(6)

Pelaksanaan penilaian prestasi kerja jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Read 1721 times Last modified on Monday, 06 March 2017 15:22
More in this category: Profil »

Wisata

Pariwisata di banjarnegara
Pariwisata
Banjarnegara

Perkebunan

POHON KARET
Perkebunan &
Kehutanan

Pertanian

Potensi
Pertanian

Industri

Potensi Perindustrian di Banjarnegara
Potensi
Industri

Pertambangan

Potensoi Pertambangan
Potensi
Pertambangan