Fri10182019

Last updateFri, 18 Oct 2019 9am

Back You are here: Home Pemerintahan Kelembagaan Dinas DPKP Tupoksi

Tupoksi

    TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

 

Pasal 4

 

DPKP mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

 

Pasal 5

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, DPKP menyelenggarakan fungsi :

a.

perumusan kebijakan di bidang sarana dan prasarana perumahan dan permukiman serta penyelenggaraan perumahan dan permukiman;

b.

pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang sarana dan prasarana perumahan dan permukiman serta penyelenggaraan perumahan dan permukiman;

c.

pelaksanaan kebijakan di bidang sarana dan prasarana perumahan dan permukiman serta penyelenggaraan perumahan dan permukiman;

d.

pembinaan dan fasilitasi kebijakan di bidang sarana dan prasarana perumahan dan permukiman serta penyelenggaraan perumahan dan permukiman;

e.

pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana perumahan dan permukiman serta penyelenggaraan perumahan dan permukiman;

f.

pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;

g.

pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan

h.

pelaksanaan fungsi  kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

 

Bagian Kedua

 

Sekretariat

 

 

 

Pasal 6

 

 

 

(1)

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

 

(2)

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

 

 

 

 

Pasal 7

 

 

 

Sekretariat mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan DPKP.

 

 

 

Pasal 8

 

 

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

 

a.

pengkoordinasian kegiatan di lingkungan DPKP;

 

b.

pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan DPKP;

 

c.

pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan,  kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan DPKP;

 

 

d.

pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan DPKP;

 

e.

pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan DPKP;

 

f.

pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;

 

g.

penyelenggaraan  pengelolaan  barang  milik/kekayaan  daerah  dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan DPKP;

 

h.

pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

 

i.

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinansesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

 

Pasal 9

 

 

 

(1)

Sekretariat, terdiri dari :

 

 

a.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan

 

 

b.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

 

(2)

Sub Bagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

 

 

 

Pasal 10

 

 

 

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidangperencanaan, evaluasi dan pelaporan program kerjaserta pengelolaan keuangan di lingkungan DPKP.

 

 

 

Pasal 11

 

 

 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan, hukum, kerumah tanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi di lingkungan DPKP.

 

 

 

Bagian Ketiga

 

Bidang Sarana dan Prasarana Perumahan

dan Permukiman

 

 

 

Pasal 12

 

 

 

(1)

Bidang Sarana dan Prasarana Perumahan dan Permukiman adalah unsur pelaksana DPKP, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

 

(2)

Bidang Sarana dan Prasarana Perumahan dan Permukiman dipimpin oleh Kepala Bidang.

 

 

 

 

Pasal 13

 

 

 

Bidang Sarana dan Prasarana Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) mempunyai tugas perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan dan kawasan permukiman untuk pengelolaan air bersih dan sanitasi.

 

 

 

 

Pasal 14

 

 

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Sarana dan Prasarana Perumahan dan Permukiman menyelenggarakan fungsi

 

a.

perencanaan perumusan kebijakan bidang penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan dan kawasan permukiman untuk pengelolaan air bersih dan sanitasi;

 

b.

pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan dan kawasan permukiman untuk pengelolaan air bersih dan sanitasi;

 

c.

pelaksanaan kebijakan bidang penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan dan kawasan permukiman untuk pengelolaan air bersih dan sanitasi;

 

d.

pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan dan kawasan permukiman untuk pengelolaan air bersih dan sanitasi;

 

e.

pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan dan kawasan permukiman untuk pengelolaan air bersih dan sanitasi;dan

 

f.

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

 

 

Pasal 15

 

 

 

(1)

Bidang Sarana dan Prasarana Perumahan dan Permukiman, terdiri dari:

 

 

a.

Seksi Air Bersih; dan

 

 

b.

Seksi Sanitasi.

 

 

(2)

Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Perumahan dan Permukiman.

 

 

 

Pasal 16

 

 

 

Seksi Air Bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan dan kawasan permukiman untuk pengelolaan air bersih.

 

 

 

Pasal 17

 

 

 

Seksi Sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) sanitasi untuk perumahan dan kawasan permukiman untuk pengelolaan sanitasi.

 

 

 

Bagian Keempat

 

Bidang Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman

 

 

 

Pasal 18

 

 

 

(1)

Bidang Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman adalah unsur pelaksana DPKP, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

 

(2)

Bidang Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman dipimpin oleh Kepala Bidang.

 

Pasal 19

 

 

 

Bidang Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) mempunyai tugas perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana Daerah, fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah, penerbitan rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan perumahan, sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG), rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman, penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha, pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh di Daerah, sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) tingkat kemampuan kecil, penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di Daerah, pendataan perumahan dan kawasan permukiman, penanganan pembangunan rumah tidak layak huni, pemberian rekomendasi izin lokasi dan izin membuka tanah, penyelesaian sengketa tanah garapan, masalah ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah dan tanah kosong, penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee, dan tanah ulayat, inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam Daerah.

 

 

 

 

 

 

Pasal 20

 

 

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman menyelenggarakan fungsi :

 

a.

perencanaan perumusan kebijakan bidang penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana Daerah, fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah, penerbitan rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan perumahan, sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG), rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman, penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha, pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh di Daerah, sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) tingkat kemampuan kecil, penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di Daerah, pendataan perumahan dan kawasan permukiman, penanganan pembangunan rumah tidak layak huni, pemberian rekomendasi izin lokasi dan izin membuka tanah, penyelesaian sengketa tanah garapan, masalah ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah dan tanah kosong, penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee, dan tanah ulayat, inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam Daerah;

             

 

 

 

b.

pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana Daerah, fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah, penerbitan rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan perumahan, sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG), rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman, penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha, pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh di Daerah, sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) tingkat kemampuan kecil, penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di Daerah, pendataan perumahan dan kawasan permukiman, penanganan pembangunan rumah tidak layak huni, pemberian rekomendasi izin lokasi dan izin membuka tanah, penyelesaian sengketa tanah garapan, masalah ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah dan tanah kosong, penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee, dan tanah ulayat, inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam Daerah;

c.

pelaksanaan kebijakan bidang penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana Daerah, fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah, penerbitan rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan perumahan, sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG), rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman, penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha, pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh di Daerah, sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) tingkat kemampuan kecil, penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di Daerah, pendataan perumahan dan kawasan permukiman, penanganan pembangunan rumah tidak layak huni, pemberian rekomendasi izin lokasi dan izin membuka tanah, penyelesaian sengketa tanah garapan, masalah ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah dan tanah kosong, penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee, dan tanah ulayat, inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam Daerah;

d.

pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana Daerah, fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah, penerbitan rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan perumahan, sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG), rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman, penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha, pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh di Daerah, sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) tingkat kemampuan kecil, penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di Daerah, pendataan perumahan dan kawasan permukiman, penanganan pembangunan rumah tidak layak huni, pemberian rekomendasi izin lokasi dan izin membuka tanah, penyelesaian sengketa tanah garapan, masalah ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah dan tanah kosong, penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee, dan tanah ulayat, inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam Daerah;

e.

pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana Daerah, fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah, penerbitan rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan perumahan, sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG), rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman, penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha, pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh di Daerah, sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) tingkat kemampuan kecil, penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di Daerah, pendataan perumahan dan kawasan permukiman, penanganan pembangunan rumah tidak layak huni, pemberian rekomendasi izin lokasi dan izin membuka tanah, penyelesaian sengketa tanah garapan, masalah ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah dan tanah kosong, penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee, dan tanah ulayat, inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam Daerah; dan

f.

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

Pasal 21

 

(1)

Bidang Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman, terdiri dari

 

a.

Seksi Pendataan dan Administrasi Perumahan;

 

b.

Seksi Pembangunan Perumahan dan Permukiman; dan

 

c.

Seksi Pertanahan.

 (2)

Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman.

 

 

Pasal 22

 

Seksi Pendataan dan Administrasi Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidangpenerbitan rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan perumahan, sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG), rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman, sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah, perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) tingkat kemampuan kecil serta pendataan perumahan dan kawasan permukiman.

 

 

 

 

Pasal 23

 

Seksi Pembangunan Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana Daerah, fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah,  penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha, pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah, penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di Daerah serta penanganan pembangunan rumah tidak layak huni.

 

Pasal 24

 

Seksi Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pemberian rekomendasi izin lokasi dan izin membuka tanah, penyelesaian sengketa tanah garapan, masalah ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah dan tanah kosong, penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee, dan tanah ulayat, inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam Daerah.

 

 

 

 

Bagian Keenam

UPTD

 

Pasal 25

 

(1)

Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan DPKP dapat dibentuk UPTD.

(2)

UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

         

 

 

Bagian Ketujuh

Jabatan Fungsional

 

Pasal 26

 

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan DPKP dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

 

Pasal 27

 

(1)

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2)

Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(3)

Jenis dan jenjang  jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

 

 

(4)

Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.

(5)

Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok jabatan fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.

(6)

Pelaksanaan penilaian prestasi kerja Jabatan Fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Read 1798 times Last modified on Monday, 06 March 2017 10:52
More in this category: Profil »

Wisata

Pariwisata di banjarnegara
Pariwisata
Banjarnegara

Perkebunan

POHON KARET
Perkebunan &
Kehutanan

Pertanian

Potensi
Pertanian

Industri

Potensi Perindustrian di Banjarnegara
Potensi
Industri

Pertambangan

Potensoi Pertambangan
Potensi
Pertambangan