Tue10152019

Last updateMon, 14 Oct 2019 10am

Back You are here: Home Pemerintahan Kelembagaan Inspektorat Tupoksi

Tupoksi

                                                 TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT

Bagian Kesatu

Inspektur

Pasal 4

Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Inspektorat menyelenggarakan fungsi :

a.

perumusan kebijakan di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;

b.

pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang pengawasan;

c.

pelaksanaan pengawasan bidang pemerintahan, bidang aparatur dan kesejahteraan rakyat, bidang pembangunan, serta bidang ekonomi dan keuangan;

d.

pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya serta penanganan kasus-kasus pengaduan masyarakat;

e.

pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;

f.

pembinaan dan fasilitasi kebijakan di bidang pengawasan;

g.

penyusunan laporan hasil pengawasan;

h.

pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan;

i.

pelaksanaan fungsi kesekretariatan Inspektorat;dan

j.

pelaksanaan fungsi  kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

(1)

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

(2)

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan,pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan Inspektorat.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a.

pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Inspektorat;

b.

pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Inspektorat;

c.

pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan,  kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Inspektorat;

d.

pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Inspektorat;

e.

pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Inspektorat;

f.

pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;

g.

penyelenggaraan  pengelolaan  barang  milik/kekayaan  daerah  dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Inspektorat;

h.

pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

i.

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

Pasal 9

(1)

Sekretariat, terdiri dari :

 

a.

Sub Bagian Perencanaan;

 

b.

Sub Bagian Administrasi Umum; dan

 

b.

Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

(2)

Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

 

Pasal 10

Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang perencanaanprogram kerjadi lingkungan Inspektorat.

Pasal 11

Sub Bagian Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan, hukum, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, keuangan dan kepegawaian, serta pelayanan administrasi di lingkungan Inspektorat.

Pasal 12

Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang evaluasi dan pelaporan program kerjadi lingkungan Inspektorat.

Bagian Kedua

Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan

Pasal 13

(1)

Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan adalah unsur pembantu Inspektur, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

(2)

Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dipimpin oleh Inspektur Pembantu.

(3)

Inspektur Pembantu membawahi jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Pasal 14

Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan mempunyai tugas membantu Inspektur dalam perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan pengawasan bidang pemerintahan umum, pemerintahan desa, perangkat desa, ketentramanketertiban, kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat, pertanahan, pendampingan, asistensi dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa serta pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan penanganan kasus-kasus pengaduan dari masyarakat.

       

 

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

a.

perencanaan perumusan kebijakan pengawasan bidang pemerintahan umum, pemerintahan desa, perangkat desa, ketentramanketertiban, kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat, pertanahan, pendampingan, asistensi dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa serta pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan penanganan kasus-kasus pengaduan dari masyarakat;

b.

pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan pengawasan bidang pemerintahan umum, pemerintahan desa, perangkat desa, ketentramanketertiban, kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat, pertanahan, pendampingan, asistensi dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa serta pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan penanganan kasus-kasus pengaduan dari masyarakat;

c.

pelaksanaan kebijakan pengawasan bidang pemerintahan umum, pemerintahan desa, perangkat desa, ketentramanketertiban, kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat, pertanahan, pendampingan, asistensi dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa serta pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan penanganan kasus-kasus pengaduan dari masyarakat;

d.

pembinaan dan fasilitasi kebijakan pengawasan bidang pemerintahan umum, pemerintahan desa, perangkat desa, ketentramanketertiban, kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat, pertanahan, pendampingan, asistensi dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa serta pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan penanganan kasus-kasus pengaduan dari masyarakat;

e.

pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan pengawasan bidang pemerintahan umum, pemerintahan desa, perangkat desa, ketentramanketertiban, kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat, pertanahan, pendampingan, asistensi dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa serta pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan penanganan kasus-kasus pengaduan dari masyarakat; dan

f.

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Inspektur Pembantu Bidang Aparatur

dan Kesejahteraan Rakyat

Pasal 16

(1)

Inspektur Pembantu Bidang Aparatur dan Kesejahteraan Rakyat, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

(2)

Inspektur Pembantu Bidang Aparatur dan Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh Inspektur Pembantu.

(3)

Inspektur Pembantu membawahi jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan.

 

Pasal 17

Inspektur Pembantu Bidang Aparatur dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Inspektur dalam perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan pengawasan bidang aparatur daerah, kesehatan, kesejahteraan sosial, pendidikan, kebudayaan, agama, pemuda, olahraga. pemberdayaan perempuan, reviu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta pemeriksaaan dengan tujuan tertentu dan penanganan kasus-kasus pengaduan dari masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Inspektur Pembantu Bidang Aparatur dan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

a.

perencanaan perumusan kebijakan pengawasan bidang aparatur daerah, kesehatan, kesejahteraan sosial, pendidikan, kebudayaan, agama, pemuda, olahraga. pemberdayaan perempuan, reviu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta pemeriksaaan dengan tujuan tertentu dan penanganan kasus-kasus pengaduan dari masyarakat;

b.

pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan pengawasan bidang aparatur daerah, kesehatan, kesejahteraan sosial, pendidikan, kebudayaan, agama, pemuda, olahraga. pemberdayaan perempuan, reviu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta pemeriksaaan dengan tujuan tertentu dan penanganan kasus-kasus pengaduan dari masyarakat;

c.

pelaksanaan kebijakan pengawasan bidang aparatur daerah, kesehatan, kesejahteraan sosial, pendidikan, kebudayaan, agama, pemuda, olahraga, pemberdayaan perempuan, reviu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta pemeriksaaan dengan tujuan tertentu dan penanganan kasus-kasus pengaduan dari masyarakat;

d.

pembinaan dan fasilitasi kebijakan pengawasan bidang kesehatan, kesejahteraan sosial, pendidikan, kebudayaan, agama, pemuda, olah raga dan pemberdayaan perempuan, reviu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta pemeriksaaan dengan tujuan tertentu dan penanganan kasus-kasus pengaduan dari masyarakat;

 

e.

pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan pengawasan bidang aparatur daerah, kesehatan, kesejahteraan sosial, pendidikan, kebudayaan, agama, pemuda, olahraga, pemberdayaan perempuan, reviu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta pemeriksaaan dengan tujuan tertentu dan penanganan kasus-kasus pengaduan dari masyarakat; dan

g.

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan

Pasal 19

(1)

Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan adalah unsur pembantu Inspektur, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

(2)

Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan dipimpin oleh Inspektur Pembantu.

(3)

Inspektur Pembantu membawahi jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Pasal 20

Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan mempunyai tugas membantu Inspektur dalam perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan pengawasan bidang fisik dan prasarana, pembangunan, tata ruang, penataan wilayah serta pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan penanganan kasus-kasus pengaduan dari masyarakat.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

a.

perencanaan perumusan kebijakan pengawasan bidang fisik dan prasarana, pembangunan, tata ruang, penataan wilayah serta pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan penanganan kasus-kasus pengaduan dari masyarakat;

b.

pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan pengawasan bidang fisik dan prasarana, pembangunan, tata ruang, penataan wilayah serta pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan penanganan kasus-kasus pengaduan dari masyarakat;

c.

pelaksanaan kebijakan pengawasan bidang fisik dan prasarana, pembangunan, tata ruang, penataan wilayah serta pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan penanganan kasus-kasus pengaduan dari masyarakat;

d.

pembinaan dan fasilitasi kebijakan pengawasan bidang fisik dan prasarana, pembangunan, tata ruang, penataan wilayah serta pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan penanganan kasus-kasus pengaduan dari masyarakat;

e.

pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan pengawasan bidang fisik dan prasarana, pembangunan, tata ruang, penataan wilayah serta pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan penanganan kasus-kasus pengaduan dari masyarakat; dan

f.

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi dan Keuangan

Pasal 22

(1)

Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi dan Keuangan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

(2)

Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi dan Keuangan dipimpin oleh Inspektur Pembantu.

(3)

Inspektur Pembantu membawahi jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan.

 

 

Pasal 23

Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas membantu Inspektur dalam perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan pengawasan bidang perekonomian daerah, pertanian, industri, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), perhubungan, pariwisata, sumber daya alam dan energi sumber daya mineral, lingkungan hidup, pendapatan, perbendaharaan, kekayaan dan aset daerah dan reviu perencanaan dan laporan keuangan daerah serta pemeriksaan dengan tujuan tertentudan penanganan kasus-kasus pengaduan dari masyarakat.

 

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

a.

perencanaan perumusan kebijakan pengawasan bidang perekonomian daerah, pertanian, industri, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), perhubungan, pariwisata, sumber daya alam dan energi sumber daya mineral, lingkungan hidup, pendapatan, perbendaharaan, kekayaan dan aset daerah dan reviu perencanaan dan laporan keuangan daerah serta pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan penanganan kasus-kasus pengaduan dari masyarakat;

b.

pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan pengawasan bidang perekonomian daerah, pertanian, industri, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), perhubungan, pariwisata, sumber daya alam dan energi sumber daya mineral, lingkungan hidup, pendapatan, perbendaharaan, kekayaan dan aset daerah dan reviu perencanaan dan laporan keuangan daerah serta pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan penanganan kasus-kasus pengaduan dari masyarakat;

c.

pelaksanaan kebijakan pengawasan bidang perekonomian daerah, pertanian, industri, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), perhubungan, pariwisata, sumber daya alam dan energi sumber daya mineral, lingkungan hidup, pendapatan, perbendaharaan, kekayaan dan aset daerah dan reviu perencanaan dan laporan keuangan daerah serta pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan penanganan kasus-kasus pengaduan dari masyarakat;

d.

pembinaan dan fasilitasi kebijakan pengawasan bidang perekonomian daerah, pertanian, industri, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), perhubungan, pariwisata, sumber daya alam dan energi sumber daya mineral, lingkungan hidup, pendapatan, perbendaharaan, kekayaan dan aset daerah dan reviu perencanaan dan laporan keuangan daerah serta pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan penanganan kasus-kasus pengaduan dari masyarakat;

e.

pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan pengawasan bidang perekonomian daerah, pertanian, industri, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), perhubungan, pariwisata, sumber daya alam dan energi sumber daya mineral, lingkungan hidup, pendapatan, perbendaharaan, kekayaan dan aset daerah dan reviu perencanaan dan laporan keuangan daerah serta pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan penanganan kasus-kasus pengaduan dari masyarakat; dan

f.

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Read 3095 times Last modified on Monday, 06 March 2017 09:44

Wisata

Pariwisata di banjarnegara
Pariwisata
Banjarnegara

Perkebunan

POHON KARET
Perkebunan &
Kehutanan

Pertanian

Potensi
Pertanian

Industri

Potensi Perindustrian di Banjarnegara
Potensi
Industri

Pertambangan

Potensoi Pertambangan
Potensi
Pertambangan