Sun10202019

Last updateFri, 18 Oct 2019 9am

Tupoksi

                                           TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAGIAN HUKUM

Pasal 16

Bagian Hukum mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan daerah bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia serta informasi dan dokumentasi hukum.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi :

a.

perencanaan perumusan kebijakan daerah bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia serta informasi dan dokumentasi hukum;

b.

pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan daerah bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia serta informasi dan dokumentasi hukum;

c.

pelaksanaan kebijakan daerah bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia serta informasi dan dokumentasi hukum;

d.

pembinaan dan fasilitasi kebijakan daerah bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia serta informasi dan dokumentasi hukum;

e.

pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia serta informasi dan dokumentasi hukum; dan

f.

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 18

(1)

Bagian Hukum, terdiri dari :

 

a.

Sub Bagian Perundang-undangan;

 

b.

Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan

 

c.

Sub Bagian Informasi dan Dokumentasi hukum.

(2)

Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bagian Hukum.

 

Pasal 19

Sub Bagian Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang penyusunan kebijakan penyusunan produk hukum daerah, pengkajian produk hukum daerah, harmonisasi produk hukum daerah, fasilitasi produk hukum daerahserta evaluasi produk hukum daerah.

Pasal 20

Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang penyelesaian permasalahan hukum bagi Bupati, aparatur perangkat daerah dan perangkat desa, mediasi penyelesaian sengketa hukum secara ligitasi dan non ligitasi, pendampingan penyelesaian kasus tata usaha negara, perdata dan peradilan lain, penyuluhan hukum dan penegakan Hak Azasi Manusia (HAM) Tingkat Kabupaten.

Pasal 21

Sub Bagian Informasi dan Dokumentasi Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pengelolaan sistem jaringan dokumentasi dan informasi produk hukum daerah, dokumentasi produk hokum, publikasi dan sosialisasi produk hukum  serta pelayanan informasi produk hukum daerah kepada perangkat daerah, perangkat desa dan masyarakat.

Read 3063 times Last modified on Monday, 06 March 2017 08:57

Wisata

Pariwisata di banjarnegara
Pariwisata
Banjarnegara

Perkebunan

POHON KARET
Perkebunan &
Kehutanan

Pertanian

Potensi
Pertanian

Industri

Potensi Perindustrian di Banjarnegara
Potensi
Industri

Pertambangan

Potensoi Pertambangan
Potensi
Pertambangan